SOSIALISASI RAN-PG TAHUN 2021-2024 DAN PEDOMAN PENYUSUNAN RAD-PG TAHUN 2021-2024 GELOMBANG II OLEH BAPPENAS

Berita Terkait

• SEMINAR ONLINE MEMBANGUN JAWA TENGAH SEJAHTERA DARI DESA0
• BAPPEDA MENDAMPINGI KOMISI 1 DPRD KABUPATEN PURWOREJO DALAM PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG APBD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 20220
• PERSIAPAN DESK TRANTIBUMLINMAS DENGAN DITJEN BINA BANGDA KEMENDAGRI0
• Bappeda Kabupaten Purworejo menerima Tim BSKAP Kemendikbudristek 0
• REMBUK STUNTING KABUPATEN PURWOREJO DALAM RANGKA PENANGGULANGAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN PURWOREJO 0
• Pejabat Perencana Bappeda Ikuti Diklat Fungsional Ahli Pertama0
• SOSIALISASI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DAN PENANGGULANGAN TBC0
• RAPAT KOORDINASI PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN0
• Ikuti, Webinar Kebijakan dan Strategi Program Ketahanan Pangan untuk Percepatan Penurunan Stunting0
• Rapat Pelaksanaan Pendampingan / Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah Terkait Percepatan Penurunan Stunting dan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stuntin0

Berita Populer

• SURPRISE
• Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
• SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
• Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
• Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
• Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
• Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo
• LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
• Pembahasan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah oleh Tim Penyusun RKPD Tahun 2021
• Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024

Pada hari Jumat, 22 Oktober 2021 telah diselenggarakan Sosialisasi RAN-PG Tahun 2021-2024 dan Pedoman Penyusunan RAD-PG Tahun 2021-2024 Gelombang II oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangun Nasional Republik Indonesia melalui Zoom Meeting. Dengan peserta Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri dari 5 (lima) OPD yaitu Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian/Ketahanan Pangan, Balai POM, dan BKKBN, yang berasal dari 9 provinsi yaitu DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Nusa Tenggara Timur, serta seluruh kabupaten/kota yang ada di masing-masing provinsi tersebut. Estimasi peserta mencapai sekitar 1.000 orang.

Adapun narasumber yang mengisi :

1. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Bappenas Pungkas Bahyuri Ali, S.TP, MS, Ph.D,
2. Direktur SUPD I Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Ir. Edison Siagian, ME,
3. Direktur Pangan dan Pertanian Bappenas yang diwakilkan oleh Jarot Indarto Koordinator Fungsional Perencana Madya Direktorat Pangan dan Pertanian Kementerian PPN/Bappenas,
4. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur yang diwakilkan oleh Kasudbit Kesehatan Direktorat SUPD III Kementerian Dalam Negeri Arifin Efendi Hutagalung, SE., MM.,

PERBEDAAN KONSEP RAN-PG TAHUN 2021-2024 DENGAN YANG LAMA

PERBEDAAN	KONSEP LAMA	KONSEP BARU
Pendekatan aksi	Dibagi kedalam 5 pilar rencana aksi	Dibagi kedalam 4 tujuan strategi
Matriks aksi	Berisi sebagian besar kompilasi kegiatan dalam dokumen perencanaan yang ada	Berisi penajaman kegiatan dan mengisi gap untuk mempercepat tercapainya tujuan TPB, RPJMN. Dan RPJMD (Bagi daerah)
Fungsi	Sebagai dokumen perencanaan dan instrumen koordinasi lintas sektor	Sebagai acuan dan rekomendasi kegiatan untuk menyusun dokumen perencanaan
Aspek gender	Aksi yang responsif gender masih sangat minim	Kesetaraan gender sebagai pendekatan penting dalam merumuskan aksi
Aspek ketahanan	Aksi perlindungan gizi dalam kedaruratan yang masih terbatas	Aks diarahkan untuk mampu merespon kondisi gawat darurat termasuk pandemi covid-19

 

Penyusunan rencana aksi dilaksanakan dan disusun Bersama termasuk unsur-unsur non pemerintah. Operasionalisasi RAD-PG dan RAN-PG yang sifatnya penanganan terkait dengan pangan dan gizi termasuk mengisi kesenjangan yang masih dihadapi. RAN-PG termasuk alat yang baik upaya kolaborasi dan sinkronisasi antar sector yang terdiri dari beberapa sector dan sub sector serta sebagai alat pemantauan atau pengendalian daerah yang diharapkan penyusunan ini terdapat koordinasi lintas peran bahwa aksi-aksi yang ada memang relevan.

Pemanfaatan tidak hanya sebagai panduan rencana tapi juga panduan RAD-PG. Jadi, RAN-PG sebagai acuan dan unsur penting dari non pemerintah sehingga diharapkan dapat bekerjasama dengan pihak swasta atau sekolah lokal. Harus memadukan keberagaman yang ada, potensi ekonomi, sosial dan budaya yang ada untuk menyusun reorganisasi system pangan setempat.

---