- Pengajuan Harmonisasi Raperbup RKPD 2026 dan Perubahan RKPD 2025
- Konsultasi Rancangan Awal RPJMD 2025-2029 di Provinsi Jawa Tengah
- Rapat Persiapan Musrenbang RPJMD
- Rapat Verifikasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD
- Rapat Koordinasi Tim Penjamin Mutu RUD 2025 Bahas Seleksi Tahap Lanjutan
- Forum Perangkat Daerah BRIDA Propinsi Jawa Tengah dalam Rangka Penyusunan Renja 2026 dan Renstra 2025-2029
- Rapat Persiapan Musrenbang RPJMD
- Rakor dan CB Keris Jateng
- Asistensi Daring Indikasi Geografis Garam Jetis Purworejo Digelar, Fokus pada Identitas Produk dan Penguatan Komunitas
- Bapperida Matangkan Penilaian Kinerja Perangkat Daerah Lewat Zoom Meeting
Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
Berita Terkait
- Bappedalitbang Kabupaten Purworejo Mengikuti Rapat Koordinasi Terpadu Penjaminan Mutu Pendidikan Tahun 20220
- BAPPEDALITBANG KAB. PURWOREJO MENGIKUTI PENGHITUNGAN KERUSAKAN, KERUGIAN DAN KEBUTUHAN AKIBAT BENCANA TANAH LONGSOR DI DESA PAMRIYAN KECAMATAN PITURUH0
- BAPPEDALITBANG KAB. PURWOREJO MENDAMPINGI KUNJUNGAN KERJA PANSUS 43 KE DPRD KOTA MADIUN0
- Bappedalitbang Purworejo Selenggarakan Coaching Clinic MIS-GIS Program KOTAKU0
- Monev Penguatan Kapasitas Pengembangan Agribisnis dan Pemanfaatan Teknologi Digital ICT IPDMIP oleh Ditjen Bangda Kemendagri0
- Bappedalitbang Purworejo Menerima Kunjungan dari Pokja PKP Kabupaten Pati0
- Sosialisasi Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum Tahun 2022 dan Rapat Koordinasi Perhitungan Kinerja Capaian Air Minum dan Air Limbah Domestik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 0
- Koordinasi dan Sinkronisasi Forum Data Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 20220
- Pendampingan Provinsi/Kab/Kota dalam Perhitungan Provinscial Health Account/District Health Account (PHA/DHA)0
- FGD Pemetaan Akar Permasalahan dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Tengah0
Berita Populer
- SURPRISE
- Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
- Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
- Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
- Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
- Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo
- LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
- Pembahasan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah oleh Tim Penyusun RKPD Tahun 2021
- Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024

Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) adalah kumpulan informasi dan data keluarga serta individu anggota keluarga hasil pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia (Pendataan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional/PK-BKKBN 2021) di setiap wilayah pemutakhiran (RT/Dusun/RW) dan setiap tingkatan wilayah administrasi (desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan pusat) yang tersimpan dalam file elektronik dan sudah divalidasi NIK oleh DUKCAPIL serta memiliki status kesejahteraan (Desil). Bappedalitbang Kab. Purworejo telah memperoleh data terkait P3KE dan perlu dilakukan pengolahan dari data tersebut dengan disandingkan data DTKS. Perubahan Permensos tentang pengelolaan DTKS terdapat perubahan variable DTKS yang akan berdampak pada: Kesulitan dalam perencanaan, kesulitan dalam intervensi sasaran, kesulitan melihat kondisi kesejahteraan, Kesulitan Dalam Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan, dan Kesulitan dalam Monitoring Evaluasi Keberhasilan Program. DTKS lama per Oktober 2020 terdapat 43 variabel, pada DTKS Februari 2022 hanya terdapat 19 Variabel.
Dengan berubahnya DTKS ini maka, DT Jateng adalah data kondisi kesejahteraan Sosial Masyarakat di wilayah Jawa tengah yang bersumber dari DTKS. Data kesos jateng meliputi: data terpadu Kesejahteraan Sosial, penerima Bantuan Sosial, Data yang direkomendasikan untuk usulan DTKS, penerima program pemberdayaan sosial, dan wilayah kantong-kantong kemiskinan. Terkait dengan DTKS Memeriksa DTKS, selanjutnya apabila ditemukan:
- Exclussion error: minta ke Desa untuk diusulkan dalam DTKS
- Inclussion Error dan terdaftar sebagai penerima bansos Minta ke Desa untuk ditidaklayakkan sebagai penerima bansos
Terkait dengan DT Jateng:
- Berkoordinasi dengan desa untuk pelaksanaan verval data
- Berkoordinasi dengan Potensi sumber yang ada di Desa(Pendamping PKH, PLD, Operator SID, PSM, TKSK, Karangtaruna dll) untuk aktif dalam verval data
- Memastikan bahwa desa berperan aktif melakukan verval Data Jateng
- Mengalokasikan anggaran Dana Desa untuk verval DT Jateng
Terkait verifikasi DT jateng, sampai saat ini Kab. Purworejo baru melakukan verval 21,55% dengan total data yag harus diverifikasi sebanyak 87.545 sudah diverifikasi sebanyak 18.870 per 30 November 2022.
Dalam bimtek ini, diajarkan langkah langkah mengolah data P3KE yang diperoleh dari TNP2K dengan data DTKS terbaru. Kedua data ini dioverlaykan untuk memperoleh data sesuai kebutuhan daerah.