Desk Konfirmasi dan Klarifikasi Data oleh Tim BPKP dan Bappeda Provinsi Jateng

Berita Terkait

• Monitoring Pendampingan Penyusunan Dokumen RISPAM dan Jakstrada SPAM0
• Technical Meeting Pelaksanaan Penilaian Kinerja Lingkup Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota Layak Huni 20240
• FGD Kajian Pengembangan Kewilayahan Keburejo0
• Rakor Pengembangan Investasi Jawa Tengah0
• Koordinasi Kebijakan dan Strategi Penurunan PoU (Prevalence of Undernourishment) dan Peningkatan IKP (Indeks Ketahanan Pangan) Provinsi Jawa Tengah0
• Focus Group Discussion Peningkatan Kapasitas Pelayanan Investasi Di Wilayah Koordinatif Badan Pelaksana Otorita Borobudur0
• Workshop Peningkatan Kapasitas Pemda untuk Mendukung Pelaksanaan INPRES Nomor 1 Tahun 20240
• Rakor Sosialisasi dan Inventarisasi Kebijakan Usulan DAK Tahun 20250
• Workshop Target Sanitasi Aman Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah0
• Diskusi Laporan Pendahuluan Detail Desain Lanjutan, Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup, dan LARAP Kawasan Pemanfaatan Irigasi Bendungan Bener0

Berita Populer

• SURPRISE
• Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
• SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
• Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
• Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
• Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
• Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo
• LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
• Pembahasan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah oleh Tim Penyusun RKPD Tahun 2021
• Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024

Dalam rangka monitoring dan evaluasi progres Perpres 79 Tahun 2019, BPKP Perwakilan Jawa Tengah bersama dengan Bappeda Provinsi Jawa Tengah melaksanakan desk monev Perpes 79/2019. Acara dilaksanakan pada mulai hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan hari Jum'at, tanggal 14 Juni 2024, bertempat di Bappeda Provinsi Jawa Tengah. Acara diikuti oleh PIC program yang masuk dalam Perpres 79/2019 di Jawa Tengah. Acara tersebut sekaligus bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan yang tercantum dalam Perpres tersebut, apakah layak untuk dilanjutkan atau harus didrop.

Berdasarkan hasil monev capaian pelaksanaan PSN yang masuk dalam Perpres 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang sampai dengan bulan Mei 2024 yaitu terdapat 100 proyek dalam tahap perencanaan, 79 proyek dalam tahap persiapan, 34 proyek dalam tahap konstruksi, 18 proyek beroperasi sebagian dan 39 proyek sudah selesai. Beberapa hal yang menjadi kendala dalam pelaksananan proyek yaitu permasalahan terkait isu pengadaan lahan dan tata ruang, isu perizinan dan penyiapan, isu pembiayaan, isu kehutanan, lingkungan dan isu konstruksi.

Untuk melihat progress proyek dimasing-masing sektor, BPKP melaksanakan evaluasi yang didasarkan pada kesiapan Readiness Criteria, kesiapan lahan, kepastian penganggaran, keberlanjutan proyek yang nantinya (urgensi dan dampak proyek) akan dilaporkan kepada Menko Perekonomian sebagai bahan rapat terbatas Bersama Presiden RI yang direncanakan dilaksanakan pada bulan Juli 2024. Dokumen RC diupload pada link : https : //s.id/reviuPerpres79. Untuk proyek dengan status PERENCANAAN/PERSIAPAN, yang harus diupload adalah dokumen terkait persiapan, lahan, perizinan dan tata ruang. Untuk proyek dengan status KONSTRUKSI/BEROPERASI SEBAGIAN/SELESAI, yang harus diupload adalah seluruh dokumen pada poin 1 ditambah dengan dokumen dukungan pelaksanaan proyek dan penyelesaian proyek (khusus untuk proyek dengan status SELESAI). Untuk proyek dengan status SELESAI namun belum sesuai dengan ruang lingkup yang diharapkan, dapat menambahkan dokumen dukungan yang menggambarkan tentang perlunya proyek tersebut dilanjutkan kembali. Khusus untuk Bappeda Kabupaten/Kota, diharapkan dapat mengupload dokumen grand desain pengembangan kawasan/daerah.(/fse)

 

---