KOORDINASI PEMANFAATAN TANAH GG

Berita Terkait

• RAPAT KOORDINASI KESEPAKATAN GARIS BATAS WILAYAH ANTARA KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH DENGAN KABUPATEN KULON PROGO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DI DESA DURENSARI KECAMATAN BAGELEN0
• RAPAT KOORDINASI KESEPAKATAN GARIS BATAS WILAYAH ANTARA KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH DENGAN KABUPATEN KULON PROGO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DI DESA BENOWO KECAMATAN BENER0
• RAPAT KOORDINASI KESEPAKATAN GARIS BATAS WILAYAH ANTARA KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH DENGAN KABUPATEN KULON PROGO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DI DESA DONOREJO KECAMATAN KALIGESING0
• SINKRONISASI USULAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK BIDANG PENDIDIKAN SUBBIDANG PERPUSTAKAAN TAHUN ANGGARAN 20210
• Tantangan Implementasi Agenda TPB/SDGs di masa Pandemi Covid-190
• Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Purworejo0
• Rapat Koordinasi Identifikasi Permasalahan Urusan Pendidikan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga di Dinas Pendidikan0
• Cafe on The Bus Trend Baru Menikmati Kopi0
• Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan IV Tahun 2020 Diselenggarakan Secara Virtual0
• Upacara  HUT Kemerdekaan RI ke 75 tingkat Kabupaten Purworejo0

Berita Populer

• SURPRISE
• Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
• SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
• Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
• Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
• Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
• Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo
• LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
• Pembahasan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah oleh Tim Penyusun RKPD Tahun 2021
• Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024

Pada Hari Senin Tanggal 14 September 2020 pukul 13.00 WIB di R Kerja Assisten I Sekda Purworejo telah diselenggarakan Rapat Koordinasi Pemanfaatan Tanah GG. Rapat dipimpin oleh Assisten I Sekda Purworejo, dihadiri oleh Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, Dinperkimtan, Dinparbud, Satpol PP, Din PUPR, Din LH, Dinperinaker, Din PPKP, DinKUKMP dan Bappeda.

Dinas Perkimtan telah melakukan inventarisasi tanah GG di daerah pesisir. Tanah GG adalah tanah negara bebas yaitu tanah negara yang benar-benar bebas, yang belum ada atau belum dilekati oleh sesuatu hak apapun. Tetapi ada beberapa permasalahan yang dihadapi :

1. Terkait kewenangan ijin pemanfaatan atau pengelolaan tanah negara masih perlu adanya kejelasan dan persamaan persepsi.
2. Ketersediaan tentang data tanah negara terkait obyek dan subyeknya masih belum optimal.
3. Penanganan sengketa dan konflik pertanahan.
4. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tentang pertanahan dan tata ruang beum optimal.
5. Belum tersedia dokumen perencanaan penggunaan tanah negara secara makro atau menyeluruh.
6. Persyaratan permohonan hal oleh pemda harus jelas rencana penggunaannya.
7. Keterbatasan anggaran, personel dan sarana / prasarana.

Rencana tindak lanjut yang diharapkan dari pertemuan ini :

1. Mengoptimalkan data tanah negara yang dimanfaatkan atau dikuasai oleh Pemda.
2. Perlu koordinasi terkait penatagunaan tanah negara.
3. Perlu koordinasi terkait rencana pemanfaatan tanah negara oleh Pemkab Purworejo.
4. Perlu ada kajian akademis terkait kewenangan pengaturan tanah negara oleh Pemda.
5. Bila Pemda Kab. Purworejo berkepentingan untuk menguasai maka harus melakukan proses permohonan hak yaitu hak pakai atau hak pengelolaan lahan.
6. Diupayakan pengadaan aplikasi Sistem Informasi Pertanahan agar data pertanahan terintegrasi.
7. Barang milik Negara/Daerah berupa tanah harus di sertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia / Pemerintah daerah yang bersangkutan. Penerbitan sertifikat Hak atas tanah milik Pemerintah dilakukan secara langsung atas nama Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota. Selanjutnya pengelolaan barang untuk tanah milik Pemerintah Daerah, akan diterbitkan surat penetapan status penggunaan tanah kepada masing-masing pengguna barang/kuasa pengguna barang sebagai dasar penggunaan tanah tersebut.
8. Bappeda diminta untuk menyiapkan “Rencana Makro Pemanfaatan Tanah Negara di daerah Pesisir”.

---