- Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN di Perangkat Daerah
- Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024
- Bapperida Purworejo Bahas Tema Riset Unggulan Daerah 2025
- Mengikut Rakor Penyusunan Laporan Keuangan TA 2024
- Verifikasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD Triwulan IV Tahun 2024
- Menghadiri undangan rapat dengan PT KARSA BAYU
- Rapat Koordinasi Persiapan Expose Lomba Hari Habitat Provinsi Jawa Tengah
- Persiapan Musrenbang Kecamatan Tahun 2025
- Bapperida Purworejo Awali Tahun 2025 dengan Penegasan Tupoksi dan Kinerja
- Finalisasi Kamus Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Musrenbang
Koordinasi Kebijakan dan Strategi Penurunan PoU (Prevalence of Undernourishment) dan Peningkatan IKP (Indeks Ketahanan Pangan) Provinsi Jawa Tengah
Berita Terkait
- Focus Group Discussion Peningkatan Kapasitas Pelayanan Investasi Di Wilayah Koordinatif Badan Pelaksana Otorita Borobudur0
- Workshop Peningkatan Kapasitas Pemda untuk Mendukung Pelaksanaan INPRES Nomor 1 Tahun 20240
- Rakor Sosialisasi dan Inventarisasi Kebijakan Usulan DAK Tahun 20250
- Workshop Target Sanitasi Aman Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah0
- Diskusi Laporan Pendahuluan Detail Desain Lanjutan, Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup, dan LARAP Kawasan Pemanfaatan Irigasi Bendungan Bener0
- Sidang Komisi I TKPSDA WS Serayu Bogowonto0
- Pendampingan Verifikasi dan Validasi Data Anak Tidak Sekolah (ATS)0
- Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah dalam rangka Perbaikan Layanan Pendidikan melalui Sinkronisasi SPM Pendidikan ke Dokumen Perencanaan0
- PENDAMPINGAN PENGOLAHAN DATA DAN ANALISIS PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DALAM GDPK 5 PILAR0
- PAPARAN PROGRES KABUPATEN/KOTA SEHAT (KKS)0
Berita Populer
- SURPRISE
- Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
- Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
- Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
- Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
- Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo
- LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
- Pembahasan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah oleh Tim Penyusun RKPD Tahun 2021
- Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024
Semarang - Bappeda Provinsi Jawa Tengah selenggarakan Rapat Sinkronisasi target PoU dan IKP Tahun 2025-2045 dengan mengundang Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. PoU adalah Prevalensi of Undernourishment merupakan Estimasi proporsi dari suatu populasi tertentu, dimana konsumsi energi biasanya sehari-hari dari makanan tidak cukup untuk memenuhi tingkat energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif dan sehat, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Sedangkan IKP adalah Indeks Ketahanan Pangan merupakan ukuran dari beberapa indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah (Badan Pangan Nasional, 2023). IKP ini mempertimbangkan 3 aspek Ketahanan Pangan yakni aspek ketersediaan, aspek keterjangkauan pangan serta aspek pemanfaatan pangan. PoU Kabupaten Purworejo pada tahun 2023 sebesar 14,71 atau tertinggi se-Jawa Tengah sedangkan IKP sebesar 84,74. Pada tahun 2045, Kabupaten Purworejo ditargetkan mencapai PoU sebesar 3,42 persen dan IKP mencapai IKP sebesar 89,89. Keterjangkauan pangan bagi setiap individu merupakan masalah terjadinya kekurangan konsumsi pangan sehingga diperlukan kebijakan dan intervensi yang tepat untuk mengatasinya. Pertumbuhan penduduk dan krisis pangan menjadi tantangan dalam penanganan PoU dimasa depan sehingga diperlukan kebijakan dan strategi yang komprehensif. Intervensi penurunan PoU dan peningkatan IKP harus selaras dengan penanganan kemiskinan dan stunting. Bappeda Kabupaten/ Kota diharapkan dapat mengkoordinasikan Perangkat Daerah terkait dan saling bekerjasama antar Wilayah Pembangunan dalam pencapaian target penurunan PoU dan peningkatan IKP.