- Pembahasan Lanjutan Raperbup Inovasi Daerah: Selangkah Menuju Implementasi Perda No. 7 Tahun 2020
- Bapperida Gelar Rapat Koordinasi Seleksi Administrasi Proposal Riset Unggulan Daerah (RUD) Tahun 2025
- Pembahasan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025 bersama Bupati dan Wakil Bupati Purworejo
- Pembahasan Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, dan Posyandu sebagai Dukungan Program Nasional
- Finalisasi Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029
- Bapperida mendapat kunjungan dari BKPSDM
- Bapperida mengadakan silaturahmi bersama keluarga besar pegawai Bappeda
- Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi
- Verifikasi Rancangan Perubahan Renja 2025 Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
- BAPPERIDA Gelar Rapat Pengembangan Sistem Informasi SURPRISE Tahun 2025
Technical Meeting Pelaksanaan Penilaian Kinerja Lingkup Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota Layak Huni 2024
Berita Terkait
- FGD Kajian Pengembangan Kewilayahan Keburejo0
- Rakor Pengembangan Investasi Jawa Tengah0
- Koordinasi Kebijakan dan Strategi Penurunan PoU (Prevalence of Undernourishment) dan Peningkatan IKP (Indeks Ketahanan Pangan) Provinsi Jawa Tengah0
- Focus Group Discussion Peningkatan Kapasitas Pelayanan Investasi Di Wilayah Koordinatif Badan Pelaksana Otorita Borobudur0
- Workshop Peningkatan Kapasitas Pemda untuk Mendukung Pelaksanaan INPRES Nomor 1 Tahun 20240
- Rakor Sosialisasi dan Inventarisasi Kebijakan Usulan DAK Tahun 20250
- Workshop Target Sanitasi Aman Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah0
- Diskusi Laporan Pendahuluan Detail Desain Lanjutan, Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup, dan LARAP Kawasan Pemanfaatan Irigasi Bendungan Bener0
- Sidang Komisi I TKPSDA WS Serayu Bogowonto0
- Pendampingan Verifikasi dan Validasi Data Anak Tidak Sekolah (ATS)0
Berita Populer
- SURPRISE
- Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
- Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
- Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
- Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
- Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo
- LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
- Pembahasan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah oleh Tim Penyusun RKPD Tahun 2021
- Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024

Dalam rangka pembinaan dan peningkatan kinerja Pokja PKP dan Forum PKP di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, Disperakim Provinsi Jawa Tengah melaksanakan kegiatan Penilaian Kinerja Lingkup Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota Layak Huni tahun 2024. Acara yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2024 dan bertempat di Kantor Disperakim Kabupaten Banyumas ini diikuti oleh Pokja PKP dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
Terdapat 9 (sembilan) indikator penilaian yaitu Persentase penanganan RTLH di kabupaten/kota; persentase unit RTLH yang dianggarkan; capaian Penanganan Kawasan kumuh; akses Air Minum, Air Limbah dan Persampahan; serah Terima PSU Perumahan; POKJA PKP + FORUM PKP; Administrasi & Kelembagaan Lingkup Bidang PKP; Persentase realisasi anggaran CSR PKP terhadap potensi CSR yang ada; Lain-lain : Pembebasan BPHTB untuk MBR di Kabupaten/Kota.
Pada indicator persentase unit RTLH yang dianggarkan; data yang dibutuhkan berupa realisasi jumlah unit RTLH yang dianggarkan oleh APBD Kab/Kota tahun 2023 dibuktikan dengan Laporan kinerja tahunan. Sedangkan capaian penanganan kawasan kumuh berupa capaian luasan Kawasan kumuh yang tertangani pada tahun 2023 dan s.d. Tahun 2023 yang dibuktikan dengan BA Pengurangan kumuh. Sedangkan indicator Pokja PKP dan Forum PKP dinilai berdasarkan rencana kerja tahun 2023, persentase realisasi kinerja atas masalah yang diselesaikan oleh Pokja PKP dan inovasi program/kegiatan Pokja PKP serta tahun dimulainya inovasi. Pada indicator administrasi dan kelembagaan lingkup bidang PKP, dokumen yang dibutuhkan yaitu Dokumen RP3KP dan/atau RKP, Dokumen Perkada RP2KPKPK, perda PKP dan/atau perda P2KPKPK dan/atau perda kumuh, SK Kawasan kumuh di Kabupaten/Kota, dan Dokumen Jakstrada SPAM serta Sanitasi. Untuk indicator pembebasan BPHTB untuk MBR di Kabupaten/Kota, dibuktikan dengan dokumen/draft perkada/SK/SE terkait pembebasan BPHTB untuk MBR (terupdate)
Kegiatan penilaian Kinerja Lingkup Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota Layak Huni 2024 akan dimulai pada Minggu II bulan Juni 2024 dan akan berkahir pada Minggu I bulan Agustus 2024, bertepatan dengan pelaksanaan penutupan Pameran Jateng Omah Expo 2024 sekaligus pemberian penghargaan bagi pemenang.Pemda diminta untuk segera mengupload dokumen evidence dalam link https://s.id/Penilaian2024 mulai dari tanggal 20 Juni 2024 - 03 Juli 2024. (/fse)