- Pengajuan Harmonisasi Raperbup RKPD 2026 dan Perubahan RKPD 2025
- Konsultasi Rancangan Awal RPJMD 2025-2029 di Provinsi Jawa Tengah
- Rapat Persiapan Musrenbang RPJMD
- Rapat Verifikasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD
- Rapat Koordinasi Tim Penjamin Mutu RUD 2025 Bahas Seleksi Tahap Lanjutan
- Forum Perangkat Daerah BRIDA Propinsi Jawa Tengah dalam Rangka Penyusunan Renja 2026 dan Renstra 2025-2029
- Rapat Persiapan Musrenbang RPJMD
- Rakor dan CB Keris Jateng
- Asistensi Daring Indikasi Geografis Garam Jetis Purworejo Digelar, Fokus pada Identitas Produk dan Penguatan Komunitas
- Bapperida Matangkan Penilaian Kinerja Perangkat Daerah Lewat Zoom Meeting
Workshop Sharing Pengalaman Monitoring dan Evaluasi Partisipatif 5 Pilar STBM Provinsi Jawa Tengah
Berita Terkait
- Rapat Koordinasi Kegiatan Revitalisasi, Penyusunan Program Kerja, dan Peningkatan Kapasitas Komisi Irigasi Program SIMURP0
- Focus Group Discussion (FGD) I Penyusunan Dokumen PSETK DI Kewenangan Kabupaten (Kluster Purworejo)0
- FGD Penyusunan PSETK DI Wadaslintang Kabupaten Purworejo0
- FGD Penyusunan PSETK DI Kedung Putri Kabupaten Purworejo0
- Kick Off Meeting Konsultasi Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Infrastruktur PUPR TA. 20220
- Diskusi rapat pembahasan draft Irrigation Service Agreement (ISA) dan Tata Cara Pelayanan Irigasi Program SIMURP0
- Pertemuan Konsultasi Masyarakat SID Penyediaan Air Baku Kawasan Borobudur dan Prambanan untuk Desa Benowo, Kabupaten Purworejo0
- Workshop II Pemantauan dan Evaluasi Kelembagaan serta Penyiapan Readiness Criteria Kegiatan SPAM Provinsi Jawa Tengah0
- Sidang Pleno V TKPSDA WS Serayu Bogowonto 20210
- Rapat Koordinasi Penyusunan dan Legalisasi SHST di Provinsi Jawa Tengah TA 20210
Berita Populer
- SURPRISE
- Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
- Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
- Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
- Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
- Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo
- LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
- Pembahasan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah oleh Tim Penyusun RKPD Tahun 2021
- Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024
Program USAID Indonesia Urban Water Sanitation and Hygiene Penyehatan Lingkungan Untuk Semua (IUWASH PLUS) adalah program berdurasi lima tahun delapan bulan yang dirancang untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan akses air minum dan layanan sanitasi serta perbaikan perilaku higiene bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan di perkotaan. USAID IUWASH PLUS bekerja sama dengan instansi pemerintah, pihak swasta, LSM, kelompok masyarakat, dan mitra lainnya untuk mencapai hasil utama, yaitu: 1. Peningkatan sebanyak 1.100.000 penduduk perkotaan yang mendapatkan akses kualitas layanan air minum yang layak, di mana 500.000 di antaranya adalah penduduk dengan 40% tingkat kesejahteraan terendah dari total populasi (juga disebut sebagai “Bottom 40%” atau “B40”), kelompok rentan, atau provinsi-provinsi di wilayah timur Indonesia; dan 2. Peningkatan sebanyak 500.000 penduduk perkotaan yang mendapatkan layanan sanitasi aman.
Untuk memastikan peningkatan akses terhadap layanan WASH (Water, Sanitation and Hygiene) secara berkelanjutan, USAID IUWASH PLUS berpegang pada hipotesis pembangunan yang berfokus pada penguatan sistem pemberian layanan, agar dapat menjangkau segmen penduduk yang paling miskin dan rentan secara lebih efektif. Untuk mencapai hal tersebut, program ini melakukan sejumlah kegiatan melalui empat komponen yang saling terkait, yaitu: 1) meningkatkan layanan WASH rumah tangga; 2) memperkuat kinerja kelembagaan WASH di tingkat kota; 3) memperkuat lingkungan pembiayaan WASH; dan 4) memajukan advokasi, koordinasi dan komunikasi WASH nasional. Untuk mendukung komponen-komponen tersebut, USAID IUWASH PLUS juga menjalankan Komponen Keberlanjutan dan Inovasi Lokal (LSIC) yang dirancang untuk mendorong inovasi WASH yang dapat memperkuat masyarakat, sektor swasta, pemerintah, dan penyedia layanan WASH.
Sejak tahun 2016 USAID IUWASH PLUS Regional Jawa Tengah memberikan dukungan erat dalam penerapan pendekatan STBM Perkotaan di tingkat Kota Kabupaten melalui Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang ada di Lokasi Hotspot. Pendekatan STBM perkotaan sangat penting untuk meningkatkan promosi dan akses WASH yang dikelola dengan aman, terutama di masyarakat miskin perkotaan. Dengan memberikan dukungannya, USAID IUWASH PLUS telah membantu 7 kota/ kabupaten dampingan USAID IUWASH PLUS (Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Magelang, Kab magelang, Kab Sukoharjo, Kab Wonosobo dan Kab Sragen) untuk meningkatkan jumlah keluarga yang mempraktikkan sistem air dan sanitasi yang aman dan baik, serta meningkatkan kompetensi petugas kesehatan dan kelompok masyarakat dalam mempromosikan perilaku hidup bersih dan sehat.
Satu model yang telah dikembangkan adalah kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) partisipatif, dimana USAID IUWASH PLUS menunjukkan pentingnya partisipasi masyarakat di semua aspek intervensi melalui pembentukan Tim Monev Partisipatif yang ditunjuk oleh masyarakat dan bekerja secara sukarela. Hasilnya, masyarakat di lokasi Hotspot sejumlah 31 desa/ kelurahan Hotspot dan tambahan 16 desa/ kelurahan replikasi dengan jumlah populasi total 4.131 orang kini dilengkapi dengan pemahaman yang lebih baik tentang WASH yang dikelola dengan aman, dan melakukan monitoring serta evaluasi secara partisipatif untuk mendapatkan data dan perkembangan 5 pilar STBM. Selain melakukan monev Tim Monev partisipatif juga melakukan fasilitasi di masyarakat untuk mendiskusikan permasalahan yang masyarakat hadapi dan berupaya menyusun rencana kegiatan untuk mengatasi permasalahan mereka dan menyampaikannya kepada stakeholders di kota/ kabupaten masing masing, untuk mendapatkan tanggapan bahkan bilamana memungkinkan stakeholders akan membantu untuk mengatasi masalah mereka dengan program pembangunan yang dimiliki.
Hasil kerja Tim monev di masing masing kota/ kabupaten telah disampaikan kepada Dinas Kesehatan kota/ kabupaten melalui workshop serah terima hasil data Monev dan sosialisasi tentang kriteria Sanitasi dan Air Minum sesuai dengan sasaran SDG’s dan konsep Monev Partisipatif. Serta dilanjutkan dengan Training e-Monev 5 Pilar STBM bagi Dinas Kesehatan kota/ kabupaten, TA STBM, Sanitarian dan Promkes serta sebagian Tim Monev. Provinsi Jawa Tengah memiliki 35 Kota Kabupaten, sementara yang menjadi dampingan USAID IUWASH PLUS ada 7 kota/ kabupaten. 7 kota kabupaten memiliki pengalaman dalam implementasi Monev Partisipatif 5 Pilar STBM dengan segala dinamikanya. Pengalaman ini perlu kita sharingkan dengan 28 kota Kabupaten lain di Jawa Tengah dengan harapan masyarakat di kota/ kabupaten yang lainnya bisa belajar dari pengalaman ini.
Maksud dari kegiatan sharing session ini adalah pelaku Monef Partisipatif melalui Kelompok paguyuban Tim monev, akan mengungkapkan pengalamannya sebagai pelaku Monev Partisipatif dengan segala suka duka nya, mengapa tergerak menjadi tim monev dan apa harapannya. Kemudian Sanitarian selaku penanggung jawab dalam perubahan perilaku dan monitoring 5 Pilar STBM akan berbagi informasi tentang pendekatan konsep Monev partisipatif terkait dengan tugas dan tanggung jawab nya dalam perubahan perilaku dan peningkatan akses sanitasi di wilayahnya. Dinas Kesehatan Kabupaten akan sharing tentang dukungan dan proses Monev Partisipativ 5 Pilar STBM dan keuntungan mengimplementasikan Monev Partisipatif 5 Pilar STBM bagi Dinas Kesehatan. Adapun Dinas Perumahan dan Permukiman Kota/ Kabupaten akan sharing pengalaman tentang upaya keberlanjutan Monev Partisipatif dan mengapa keberlanjutan Monev Partisipatif penting bagi Dinas Perumahan dan Permukiman. Untuk kelancaran dan hidupnya acara akan dipandu oleh Moderator dari Bappeda Kota Surakarta (Ibu Etik Nugraheni).
Pembangunan air minum, sanitasi dan perilaku hygine menjadi tanggung jawab bersama melibatkan seluruh stakeholders yang tergabung dalam Pokja PKP, maka untuk tindak lanjut dari model yang dikembang kan untuk keberlajutannya perlu mendapat dukungan dari Pokja PKP Provinsi Jawa Jengah dan Pokja PKP kota/ kabupaten. Untuk itu dalam Workshop Monev 5 Pilar STBM juga akan mengundang Pokja PKP Provinsi dan Kota Kabupaten. Workshop sharing Pengalaman ini diselenggarakan secara Hybrid (Pembicara berada dalam satu tempat) dan peserta lainnya mengikuti secara online.
Tujuan Workshop Monev 5 Pilar STBM akan diselenggarakan selama setengah hari untuk sharing pengalaman atas implementasi Monev Partisipatif 5 Pilar STBM di 7 Kota/ kabupaten kepada kota/ kabupaten lain yang bukan dampingan USAID IUWASH PLUS, dengan harapan, Kota Kabupaten lain mau mengambil pengalaman dari implementor 7 kota/ kabupaten yang telah melaksanakan dan berupatya untuk menjaga keberlanjutannya. Tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Berbagi pengalaman dan pembelajaran dari stakeholders pelaku Monev Partisipatif 7 Kota/ Kabupaten (Kota Magelang, Kab Magelang, Kota Salatiga, Kota Surakarta, Kab Sukoharjo, Kab Sragen, Kab Wonosobo) melakukan sharing pengalaman monev Partisipatif 5 Pilar STBM kepada 28 kota kabupaten lain di Jawa Tengah 2. Penyampaian konsep pendekatan monev partisipatif 5 Pilar STBM kepada 28 Pokja PKP selaku fasilitator kebijakan dan pelaku pembangunan WASH 3. 28 Pokja PKP tersebut tahu, dan tertarik untuk menerapkan monev partisipativ 5 pilar STBM 4. 35 kota/ kabupaten tahu perkembangan data 5 Pilar STBM Prov Jawa tengah (Per Kota Kabupaten) dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa tengah C. Keluaran 1. Tersampaikannya pembelajaran implementasi pendekatan monev partisipatif dari 7 Kota Kabupaten dampingan USAID IUWASH PLUS di Jawa Tengah 2. Pokja PKP dari 28 kota Kabupaten mengenal pendekatan Monev Paridipatif beserta implementasinya 3. Adanya Pokja PKP kota kabupaten yang tertarik untuk menerapkan monev Partisipatif 5 Pilar STBM di kota. Kabupaten nya masing masing 4. Pokja PKP mendapatkan informasi perkembangan data 5 pilar STBM 5. Tersusunnya Rencana Tindak lanjut percepatan pendataan 5 Pilar STBM di Kabupaten/Kota peserta workshop.(/fse).