- Penilaian Inovasi Daerah: Bapperida Purworejo Lakukan Verifikasi dan Evaluasi
- Pencermatan RKA DBHCHT 2025 dari Anggaran Silpa Tahun 2024
- Pembahasan Arah Pengembangan Wilayah Tahun 2026-2030
- Pembahasan Rancangan Akhir Perubahan RKPD 2025
- Pembahasan Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029
- mengikuti Seleksi Kompetensi PPPK
- Verifikasi Target pada Rancangan Akhir RPJMD Kab. Purworejo Tahun 2025-2029
- Empat Tim Presentasikan Kajian Strategis Pengembangan BUMD di Purworejo
- Pemerintah Kabupaten Purworejo Menyampaikan Usulan Prioritas ke Provinsi Jawa Tengah
- Menggali Riset Unggulan Daerah untuk Peningkatan Layanan Pendidikan Dasar dan Menengah di Purworejo
Bappedalitbang Purworejo Selenggarakan Coaching Clinic MIS-GIS Program KOTAKU
Berita Terkait
- Monev Penguatan Kapasitas Pengembangan Agribisnis dan Pemanfaatan Teknologi Digital ICT IPDMIP oleh Ditjen Bangda Kemendagri0
- Bappedalitbang Purworejo Menerima Kunjungan dari Pokja PKP Kabupaten Pati0
- Sosialisasi Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum Tahun 2022 dan Rapat Koordinasi Perhitungan Kinerja Capaian Air Minum dan Air Limbah Domestik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 0
- Koordinasi dan Sinkronisasi Forum Data Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 20220
- Pendampingan Provinsi/Kab/Kota dalam Perhitungan Provinscial Health Account/District Health Account (PHA/DHA)0
- FGD Pemetaan Akar Permasalahan dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Tengah0
- Konsultasi terkait dengan Penyusunan Rencana Anggaran Program PASKIBRAKA Tahun 20230
- Pembahasan Upaya Akselerasi ODF di Jawa Tengah0
- Focus Group Discussion (FGD) Sinkronisasi Rencana Kebutuhan Penanganan Kawasan Permukiman0
- Focus Group Discussion (FGD) Penyelenggaraan SPAM Perkotaan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 20220
Berita Populer
- SURPRISE
- Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
- Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
- Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
- Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
- Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo
- LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
- Pembahasan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah oleh Tim Penyusun RKPD Tahun 2021
- Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024

Program National Slum Upgrading Project (NSUP) - Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan upaya strategis Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, dalam rangka percepatan penanganan kawasan kumuh dan gerakan 100-0-100 pada tahun 2015-2019 dan RPJMN 2020-2024. Kontribusi program National Slum Upgrading Project (NSUP) - Program KotaTanpa Kumuh (KOTAKU) terhadap penanganan kumuh di Indonesia dengan target penanganan kumuh pada tahun 2020 - 2024 sebesar 10.000 ha. Sebagai upaya mencapai hasil penanganan kumuh tersebut dilaksanakan melalui dua pendekatan kegiatan, yaitu infrastruktur Skala Lingkungan dan infrastruktur Skala Kawasan. Program KOTAKU berupaya untuk membangun platform (pendekatan) kolaborasi dalam pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman, sehingga terjadi keterpaduan antar sektor pembangunan untuk bersama-sama bergerak mewujudkan permukiman layak huni menuju permukiman tanpa kumuh.
Sesuai MoU antara Kemenkeu dan World Bank, Asian Infrastructure Investment Bank (WB/AIIB), serta Islamic Development Bank (lsDB) tentang Amandemen Restructuring Loan dan Extension Closing Date NSUP hingga Desember 2022 sesuai surat Kemenkeu No.S-32/PR/PR.2/2020 tanggal 12 Oktober 2020 dan No.S-20/MK.8/2021 tanggal 5 Februari 2021, maka NSUP akan dilaksanakan sesuai extension closing date hingga tanggal 31 Desember 2022. Tahun 2022 merupakan tahun terakhir implementasi Program KOTAKU, dengan orientasi kegiatan Tahun 2022 dititikberatkan pada pendampingan Skala Kawasan di 39 Kota dan penyiapan pengakhiran program (exit strategy) serta keberlanjutan program (program sustainability). Salah satu bentuk keberlanjutan progam adalah dengan peningkatan kapasitas kepada pemerintah daerah sebagai nahkoda penanganan kumuh. Dalam rangka mencapai tujuan program di tahun pendampingan 2022 ini maka diperlukan penguatan kapasitas berupa Coaching Clinic MIS-GIS Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) untuk peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam hal pengelolaan data pengurangan kumuh.
Tujuan kegiatan Coaching Clinic MIS-GIS Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Tahun 2022 yaitu: 1). Pelatihan terkait alur dan tahapan teknis pengelolaan data MIS dan GIS dalam penanganan kumuh 2). Peserta memiliki peningkatan pemahaman dan kemampuan dalam pengelolaan data MIS-GIS penanganan kumuh pasca Desember Tahun 2022. Sedangkan keluaran yang diharapkan dari pelaksanaan Sosialisasi Coaching Clinic MIS-GIS adalah sebagai berikut : 1). Tersampaikannya materi 7 indikator 16 kriteria untuk berbagai pihak di pemerintah daerah Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Tahun 2022; 2). Teridentifikasi walidata pengelolaan data kumuh di pemerintah daerah; 3). Tersampaikannya sosialisasi terkait dengan IGT kumuh nasional dari delineasi kumuh program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)
Dalam pra pelaksanaan kegiatan dilakukan beberapa hal, meliputi : 1). Penyusunan konsep (KAK) kegiatan dan modul materi Coaching Clinic Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Tahun 2022; 2). Penyusunan pre-test dan post test untuk mengukur kemampuan peserta; 3). Koordinasi dengan Pokja PKP dan Tim terkait konsep dan pelaksanaan kegiatan Coaching Clinic Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU); 4). Persiapan administrasi kegiatan, meliputi undangan, daftar hadir, berita acara. Secara umum kegiatan coaching clinic yang diselenggarakan di ruang rapat Bappedalitbang Kabupaten Purworejo, dan diikuti oleh perwakilan Pokja PKP dan Lurah dalam deliniasi SK kumuh dapat berjalan dengan lancar. (/fse)