FGD Pemetaan Akar Permasalahan dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Tengah

Berita Terkait

• Upacara Hari Sumpah Pemuda ke-94 Bappedalitbang0
• Konsultasi terkait dengan Penyusunan Rencana Anggaran Program PASKIBRAKA Tahun 20230
• Pembahasan Upaya Akselerasi ODF di Jawa Tengah0
• Focus Group Discussion (FGD) Sinkronisasi Rencana Kebutuhan Penanganan Kawasan Permukiman0
• Focus Group Discussion (FGD) Penyelenggaraan SPAM Perkotaan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 20220
• Lokakarya Pengarusutamaan Gender dalam PPSIP 0
• Bappedalitbang Kabupaten Purworejo melasanakan Study Tiru ke Bappelitbangda Kota Bandung0
• Bappedalitbang ikuti coaching clinic yang diselenggarakan oleh Relawan Jurnal Indonesia0
• Bappedalitbang Kabupaten Purworejo laksanakan Paparan Hasil Penelitian Lomba Penelitian Daerah Tahun 2022 hari Ketiga0
• Bappedalitbang Kabupaten Purworejo laksanakan Paparan Hasil Penelitian Lomba Penelitian Daerah Tahun 2022 hari Kedua0

Berita Populer

• SURPRISE
• Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
• SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
• Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
• Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
• Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
• Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo
• LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
• Pembahasan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah oleh Tim Penyusun RKPD Tahun 2021
• Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024

0. Upaya penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2019 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023. Pada tahun 2023 kebijakan tersebut akan berakhir, dan diperlukan penyusunan kebijakan baru dalam Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah provinsi Jawa Tengah untuk periode 2024-2026. Berkaitan dengan masih tingginya angka kemiskinan di Jawa Tengah, meskipun strategi penanggulangan kemiskinan daerah telah disusun dan beberapa program/kegiatan dijalankan, serta hasil penelitian terdahulu maka dibutuhkan kajian lanjutan dalam rangka memperoleh gambaran lebih baik tentang skema terbaik yang dibutuhkan di Jawa Tengah.
1. Guna menjawab pertanyaan tersebut, Bappeda Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan FGD yang mengundang seluruh kabupaten/kota dalam rangka penelitian "Pemetaan Akar Permasalahan dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Tengah" pada Hari Rabu, 26 Oktober 2022 di Hotel Grand Kolopaking Kebumen. FGD diselenggarakan sebagai salah satu tahap penelitian. FGD dimaksudk untuk menjawab pertanyaan pokok yaitu :
   1. a. Bagaimana kondisi dan karakteristik kemiskinan di daerah masing-masing?
   2. b. Apa saja factor penyebab atau akar permasalahan kemiskinan di daerah masing-masing?
   3. c. Bagaimana strategi dan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan yang diperlukan di daerah masing-masing?
2. Hasil dari penelitian ini akan menjadi rekomendasi kebijakan untuk menjadikan daerah yang lebih baik, kemiskinan berkurang, dan masyarakat sejahtera. Salah satu gagasan dalam penanganan kemiskinan adalah pembentukan agen-agen penanganan kemiskinan. Agen penanganan kemiskinan dimanfaatkan untuk pengentasan kemisikinan seperti satu keluarga satu sarjana. Selain itu agen penanganan kemiskinan juga bisa dimanfaatkan untuk pendataan kemiskinan.
3. Pada saat ini di beberapa daerah, data menjadi hal yang krusial dalam penanganan kemiskinan terutama data mikro yang memuat by name by address serta kondisi kesejahteraan masyarakat sehingga bisa digunakan untuk analisis dan penanganan kemiskinan yang tepat sasaran.
4. Kondisi kemiskinan di Kabupaten Purworejo pada Tahun 2021 dengan UMR = Rp 1.905.400, TPT = 3,59, IPM = 72,98 yang lebih dibutuhkan adalah penyediaan lapangan pekerjaan yang dapat memberikan upah UMR. Hal ini akan memberikan pengaruh terhadap pendapatan masyarakat. Pada saat ini mayoritas penduduk Kabupaten Purworejo bekerja pada sektor non formal dengan bekerja paruh waktu, dan upah sedikit (di bawah UMR).

---