Bappedalitbang Kabupaten Purworejo Mengikuti Rapat Koordinasi Terpadu Penjaminan Mutu Pendidikan Tahun 2022

Berita Terkait

• BAPPEDALITBANG KAB. PURWOREJO MENGIKUTI PENGHITUNGAN KERUSAKAN, KERUGIAN DAN KEBUTUHAN AKIBAT BENCANA TANAH LONGSOR DI DESA PAMRIYAN KECAMATAN PITURUH0
• BAPPEDALITBANG KAB. PURWOREJO MENDAMPINGI KUNJUNGAN KERJA PANSUS 43 KE DPRD KOTA MADIUN0
• Bappedalitbang Purworejo Selenggarakan Coaching Clinic MIS-GIS Program KOTAKU0
• Monev Penguatan Kapasitas Pengembangan Agribisnis dan Pemanfaatan Teknologi Digital ICT IPDMIP oleh Ditjen Bangda Kemendagri0
• Bappedalitbang Purworejo Menerima Kunjungan dari Pokja PKP Kabupaten Pati0
• Sosialisasi Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum Tahun 2022 dan Rapat Koordinasi Perhitungan Kinerja Capaian Air Minum dan Air Limbah Domestik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 0
• Koordinasi dan Sinkronisasi Forum Data Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 20220
• Pendampingan Provinsi/Kab/Kota dalam Perhitungan Provinscial Health Account/District Health Account (PHA/DHA)0
• FGD Pemetaan Akar Permasalahan dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Tengah0
• Konsultasi terkait dengan Penyusunan Rencana Anggaran Program PASKIBRAKA Tahun 20230

Berita Populer

• SURPRISE
• Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
• SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
• Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
• Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
• Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
• Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo
• LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
• Pembahasan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah oleh Tim Penyusun RKPD Tahun 2021
• Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024

Kebutuhan akan Pendidikan bermutu pada saat ini merupakan kebutuhan yang sangat strategis dan tidak dapat ditawar lagi. Konsekuensinya pemerintah wajib memberikan layanan Pendidikan bermutu kepada masyarakat melalui sistem penjaminan mutu Pendidikan. Penjaminan mutu Pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program Pendidikan, penyelenggaraan satuan atauu program Pendidikan, pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui Pendidikan. Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan rapat koordinasi terpadu dalam rangka mensinergikan persepsi, pemahaman, program dan kegiatan semua pemangku kepentingan Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah dengan tema Mewujudkan Sinergitas Pemangku Kepentingan dalam Implementasai Penjaminan Mutu Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah.

Rapat Koordinasi Terpadu Penjaminan Mutu Pendidikan Tahun 2022 Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan selama 2 (hari) yaitu Rabu sampai dengan Kamis, tanggal 7 sampai dengan 8 Desember 2022 bertempat di The Sunan Hotel Solo. Rapat tersebut dihadiri oleh stakeholders Pendidikan Provinsi Jawa Tengah serta  35 kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bappedalitbang, BKPSDM, Komisi Bidang Pendidikan DPRD, Dewan Pendidikan, Kemenag, dan Wali Wilayah Penjaminan Mutu Pendidikan.

Rapat Koordinasi Terpadu Penjaminan Mutu Pendidikan Tahun 2022 bertujuan untuk mensinergikan pemahaman, program dan kegiatan seluruh unsur pemangku kepentingan pendidikan di kabupaten/kota dalam penguatan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan di Provinsi Jawa Tengah. Pada rapat tersebut disampaikan beberapa materi yang terdiri dari Sharing good pratices dari beberapa kabupaten, Program peningkatan kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan, Best Practice pemenuhan mutu Pendidikan, Kebijakan kemendagri tentang standar pelayanan minimal, dan diakhiri dengan Penyusunan rekomendasi dan evaluasi kegiatan.

---