Workshop Penyiapan Readiness Criteria Kegiatan SPAM TA 2020 Provinsi Jawa Tengah

Berita Terkait

• Koordinasi dan Sinkronisasi Terkait Rencana Pengembangan Stasiun Kutoarjo dan Penanganan Kumuh Skala Kawasan0
• Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan TA. 2019 dan Persiapan Kegiatan TA. 2020 Lingkungan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah0
• Workshop Penerapan Basis Data Bidang Perumahan dan Pelatihan Pengisian Aplikasi Basis Data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Jateng0
• Kabupaten Purworejo Ikuti Sosialisasi Inpassing Jabatan Fungsional Perencana, Peneliti, dan Perekayasa0
• Workshop Sinergi Program Kemitraan Dalam Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2019 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta0
• HASIL BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA0
• Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana0
• Kegiatan Pemberdayaan Komisi Daerah Lanjut Usia (KOMDA LANSIA) Kabupaten/Kota se Eks Korwil II0
• Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Indikator dan Dokumen RENSTRA pada Kabupaten/Kota Lingkup Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan0
• Review Status Jalan Provinsi dan Optimalisasi Pemanfaatan Aplikasi Jalan Cantik di Kantor BPJ Wilayah Wonosobo0

Berita Populer

• SURPRISE
• Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
• SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
• Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
• Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
• Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
• Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo
• LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
• Pembahasan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah oleh Tim Penyusun RKPD Tahun 2021
• Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024

Bertempat di Semarang, pada hari Rabu-Kamis, tanggal 18-19 September 2019, diselenggarakan Workshop Penyiapan Readiness Criteria Kegiatan SPAM TA 2020 Provinsi Jawa Tengah. Acara tersebut dihadiri dari perwakilan Bappeda, DPUPR/Dinperkimtan dan PDAM dari 35 Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Acara tersebut dibuka secara langsung oleh Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah, Ir. Sugiharjo, MPPM.

Kementerian PUPR melalui Visium Kementerian PUPR Tahun 2030 telah menargetkan 100% SDGs di tahun 2030, yaitu 100% pelayanan air minum, 0 ha kawasan kumuh dan 100% pelayanan sanitasi. Hingga akhir tahun 2017 capaian akses air minum secara nasional sebesar 72,04%. Dari data tersebut, masih terdapat gap sebesar 28% untuk mencapai target 100%. Dalam mendukung pencapaian target tersebut, khususnya SPAM Jaringan Perpipaan, diperlukan kegiatan pengembangan SPAM, yang tepat mutu, tepat sasaran, dan tepat waktu yaitu Readiness Criteria.

Readiness criteria pengembangan SPAM melalui APBN yaitu Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM), justifikasi teknis, Detail Engineering Design (DED), ijin air baku, Rencana Anggaran Biaya (RAB), kesiapan lahan, kesiapan lembaga pengelola (PDAM, UPTD, Kelompok Masyarakat), kesiapan Dana Daerah untuk Urusan Bersama (DDUB), kesiapan menerima aset, dan Surat Pernyataan Kepala Daerah yang menyatakan kesanggupan memenuhi atau menyediakan readiness criteria di atas.

Kebijakan dan Strategi Nasional dalam hal pengembangan SPAM diantaranya yaitu peningkatan cakupan kualitas melalui peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan secara konsisten dan bertahap, menurunkan tingkat kehilangan air melalui perbaikan dan rehabilitasi serta memprioritaskan pembangunan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Dari segi pendanaan berupa peningkatan alokasi dana pembangunan SPAM melalui alternatif sumber dan pola pembiayaan serta memperkuat kemampuan finansial PDAM. Selain itu perlu penguatan fungsi regulator dan operator dalam penyelenggaran SPAM , peningkatan penyediaan air baku, peningkatan pengelolaan sumber daya air berbasis wilayah sungai, konservasi wilayah tangkapan air dan perlindungan air baku dari pencemaran. Akan tetapi kesemuanya tidak akan berhasil tanpa adanya peran serta masyarakat secara aktif. Oleh karena itu penyelenggaraan SPAM berbasis partisipatif perlu ditingkatkan.

Dalam skema pembiayaan SPAM perlu ditekankan siapa dan berbuat apa. Untuk penyediaan air baku (unit air baku), yaitu pembangunan intake dan jaringan transmisi air baku dapat dibiayai melalui sumber dana APBN dari Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR. Sedangkan pada unit produksi yaitu pembangunan IPA, reservoar, Jaringan Distribusi Utama (JDU), reservoir (offtake) dapat dibiayai melalui APBN melalui Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR, APBD Provinsi/ APBD Kabupaten, pinjaman atau melalui skema KPBU. Sedangkan pada unit distribusi dan pelayanan yaitu pembangunan Jaringan Distribusi Bagi (JDB) dan Sambungan Rumah (SR) dapat didanai melalui APBD Kabupaten/Kota, DAK SPAM, CSR, KPBU maupun pinjaman. PDAM Kabupaten/Kota juga dapat berkontribusi dalam pembangunan JDB dan SR melalui mekanisme internal cash, pinjaman perbankan, maupun B to B. /fse

 

---