Koordinasi dan Sinkronisasi Terkait Rencana Pengembangan Stasiun Kutoarjo dan Penanganan Kumuh Skala Kawasan

Berita Terkait

• Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan TA. 2019 dan Persiapan Kegiatan TA. 2020 Lingkungan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah0
• Workshop Penerapan Basis Data Bidang Perumahan dan Pelatihan Pengisian Aplikasi Basis Data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Jateng0
• Kabupaten Purworejo Ikuti Sosialisasi Inpassing Jabatan Fungsional Perencana, Peneliti, dan Perekayasa0
• Workshop Sinergi Program Kemitraan Dalam Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2019 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta0
• HASIL BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA0
• Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana0
• Kegiatan Pemberdayaan Komisi Daerah Lanjut Usia (KOMDA LANSIA) Kabupaten/Kota se Eks Korwil II0
• Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Indikator dan Dokumen RENSTRA pada Kabupaten/Kota Lingkup Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan0
• Review Status Jalan Provinsi dan Optimalisasi Pemanfaatan Aplikasi Jalan Cantik di Kantor BPJ Wilayah Wonosobo0
• Rapat Kerja Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi Stunting di Jawa Tengah0

Berita Populer

• SURPRISE
• Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
• SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
• Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
• Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
• Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
• Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo
• LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
• Pembahasan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah oleh Tim Penyusun RKPD Tahun 2021
• Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024

Pada hari Jum'at, tanggal 13 September 2019, diselenggarakan rapat koordinasi dan Sinkronisasi Terkait Rencana Pengembangan Stasiun Kutoarjo dan Penanganan Kumuh Skala Kawasan Kecamatan Kutoarjo di Kantor PT. KAI DAOPS V Purwokerto. Pokja Perumahan dan Permukiman (PKP) Kabupaten Purworejo diterima secara langsung oleh VP. PT KAI DAOPS V Purwokerto beserta jajarannya.

Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purworejo menyampaikan bahwa di depan Stasiun Kutoarjo akan ada intervensi kegiatan penanganan kumuh skala kawasan dari Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR. Adapun opsi yang dipilih yaitu rehabilitasi drainase dan pembangunan jalan akses. Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR, mensyaratkan bahwa sebelum proses lelang pekerjaan dimulai, maka status lahan sudah clean and clear. Artinya sudah ada kejelasan status tanah terkait tanah aset milik PT. KAI pada locus kegiatan rehabilitasi drainase dan pembangunan jalan akses.

Di lain sisi, PT KAI DAOPS V Purwokerto juga akan melakukan pengembangan area stasiun, terutama dalam hal perluasan area parkir. Hal ini dilakukan mengingat Stasiun Kutoarjo merupakan stasiun kelas A, dan merupakan stasiun nomor 2 terbesar di DAOPS V setelah Stasiun Purwokerto. Oleh karena itu, pengembangan stasiun dalam hal perluasan area parkir menjadi suatu hal yang sangat urgen.

Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam hal ini Pokja PKP berupaya agar lahan milik PT. KAI tersebut bisa dihibahkan kepada Pemerintah Daerah, karena nantinya yang akan menggunakan jalan akses tersebut juga dari PT. KAI sendiri. Akan tetapi pihak dari PT. KAI menolak, jika status tanah tersebut dihibahkan, karena status tanahnya sendiri sudah tercatat dalam portal aset PT. KAI, sehingga kesulitan apabila dihibahkan.

Sebagai solusinya, PT. KAI memberi alternatif berupa hak pakai atau sistem sewa. Tetapi hal ini masih harus dikaji lebih lanjut dengan PT. KAI Pusat, karena status tanahnya milik PT. KAI Pusat. Dalam waktu dekat, pihak dari PT. KAI Pusat akan meninjau langsung kondisi di lapangan, untuk bisa menentukan mekanisme penggunaan aset PT. KAI, apakah dengan menggunakan hak pinjam pakai atau sistem sewa./fse

---