▴HAKORDIA 2025▴ - Konsultasi Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional (IKN) ke Lemhanas RI
- Orientasi Penyusunan RKPD dan Renja PD tahun 2027
- Verifikasi Data Indeks Ketahanan Nasional
- Bappenas Gelar Diskusi Pemutakhiran Data Koperasi dan UMKM di Kabupaten Purworejo
- FGD II penyusunan kajian akademik tentang Mengembangkan Potensi dan Investasi di Daerah dalam rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan
- Inovasi Perangkat Daerah Kian Berkualitas, IID Kabupaten Purworejo Terus Meningkat
- Bapperida Kabupaten Purworejo menghadiri undangan High Level Meeting Kesiapan Pemerintah dalam menghadapi Hari Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026.
- Bapperida Purworejo Mengikuti Rapat Koordinasi Penyelarasan Peta Rencana SPBE
- Bapperida Purworejo Mengikuti Pembahasan Raperda Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi
- Pembahasan RKP 2026 DBHCHT dengan Kementerian
Sosialisasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Air Minum Daerah untuk Mendukung Pencapaian SDGs
Berita Terkait
- Evaluasi Rencana Kerja Masyarakat (RKM) Program Pamsimas Tahun 20220
- Sidang Komisi Irigasi II Kabupaten Purworejo Tahun 20220
- FGD Penyusunan Masterplan Drainase Kawasan Border City0
- Pembahasan Peraturan Bupati RISPAM dan Jakstrada SPAM0
- Expose/Paparan Pendahuluan RTBL Pusat Kota Purworejo0
- Rapat Koordinasi untuk Mewujudkan Kolaborasi demi Hunian Layak dan Terjangkau di Provinsi Jateng0
- Rapat Koordinasi Pra Sidang Komisi Irigasi Kabupaten Purworejo0
- Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Pembahasan Permohonan Pengalihan Layanan SPAM Regional Keburejo Sistem Jembangan ke Kabupaten Purworejo 0
- Konsultasi Publik AMDAL Pembangunan Jalan Tol Trase Cilacap-Jogja0
- Konsultasi Bersama BPKP Perwakilan Provinsi DIY0
Berita Populer
- SURPRISE
- Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
- Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
- Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
- Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
- KOORDINASI PEMANFAATAN TANAH GG
- LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
- Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024
- Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo

Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur air minum untuk mencapai target SDG's, PT. Sarana Infrastruktur (PT. SMI) selaku katalisator percepatan pembangunan infrastruktur sektor air minum bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR menyelenggarakan acara Sosialisasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Air Minum Daerah untuk Mendukung Pencapaian SDG's. Acara yang diselenggarakan secara daring pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 ini, diikuti oleh perwakilan dari Bappedalitbang, BPKPAD, Dinas PUPR dan PDAM di masing-masing kabupaten/kota. Kegiatan ini didukung oleh Program Support for Infrastructure Inventment in Indonesia (S41) yang didanai dari Uni Eropa dan Bank Pembangunan KfW (Jerman). Tujuan dari pelaksanaan sosialisasi tersebut yaitu mendorong percepatan pembangunan infrastruktur sektor air minum dengan melakukan utilisasi berbagai alternatif pendanaan di luar APBN/APBD, termasuk pinjaman daerah.
Meningkatnya pertumbuhan jumlah penduduk tentu saja akan linier dengan meningkatnya kebutuhan air minum di daerah. Akan tetapi pembangunan infrastruktur air minum di daerah dirasa kurang cepat sehingga tidak bisa mengimbangi kebutuhan air minum masyarakat, sehingga masih terdapat masyarakat yang belum terlayani air minum secara layak dan aman. Beberapa permasalahan terkait lambatnya pembangunan infrastruktur air minum di daerah yaitu keterbatasan pendanaan. Pemerintah Daerah masih mengandalkan sumber pendanaan dari APBN maupun APBD untuk pembangunan infrastruktur sektor air minum di wilayahnya masing-masing.
PT. SMI sebagai salah satu BUMN di bawah Kementerian Keuangan, sebagai salah satu katalisator percepatan pembangunan infrastruktur air minum berupaya memberi kemudahan akses kepada Pemerintah Daerah untuk bisa melakukan pembiayaan infrastruktur sector air minum diluar pendanaan APBN maupun APBD. Salah satu yang ditawarkan oleh PT. SMI adalah pembiayaan pinjaman melalui Bank Pembangunan KfW, salah satu bank pembangunan dari Jerman yang sudah bekerjasama dengan PT. SMI. Hadir sebagai narasumber pada acara tersebut Bapak Anang Mukhlis selaku Direktur Air Minum Direktorat Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dengan materi “Kebijakan dan Urgency Percepatan Pembangunan Infrastruktur Air Minum”. Hadir juga pada acara tersebut Mr. Burkhard Hinz sebagai Country Director of Bank KfW Jakarta Office. Selain itu hadir juga sebagai narasumber, Bapak Purwanto selaku Direktur Dana Transfer Khusus Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan.
Bahwa berdasarkan kondisi eksisting, proporsi pembiayaan SPAM adalah 32% melalui dana APBN, KPBU dan Business to Bussiness (B to B) sebesar 28%, dana hibah 9%, dana dari CSR, Local Government Fund, Regional Water Enterprises sebesar 13%, dan sisanya 18% melalui dana DAK. Dari data terlihat bahwa ada kendala terkait keterbatasan pendanaan public (APBN & APBD). Untuk itu perlu ada perubahan midset untuk mengurangi ketergantungan pendanaan pemerintah dan melakukan pendanaan non public dalam pembiayaan infrastruktur SPAM. Pola investasi dan alternatif pembiayaan SPAM berupa KPBU, B to B, Pinjaman PDAM pada perbankan, CSR, pinjaman Pemerintah Daerah, obligasi, Hibah Berbasis Kinerja dan lain-lain.
Adapun bantuan program dari PT. SMI melalui Bank KfW yaitu pinjaman daerah untuk pembangunan infrastruktur air minum berupa : a). Perluasan cakupan layanan BUMD air minum menjadi 100%; b). Pemanfaatan idle capacity, rehabilitasi dan optimalisasi sitem; c). Penerapan teknologi penurunan angka kehilangan air/Non Rebewable Water (NRW) sampai dengan 25%; d). Penerapan Teknologi Automasi pada bisnis proses BUMD air minum (efisiensi proses produksi dengan tekologi); e). Peningkatan efektivitas penagihan dengan aplikasi billing payment. Melalui adanya kolaborasi pendanaan, diharapkan percepatan pembangunan infrastruktur sector air minum untuk mendukung capaian SDG’s dapat segera tercapai. (/fse)









