- Mengikut Rakor Penyusunan Laporan Keuangan TA 2024
- Verifikasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD Triwulan IV Tahun 2024
- Mengikuti Rapat Kerja Komisi III DPRD
- Menghadiri undangan rapat dengan PT KARSA BAYU
- Rapat Koordinasi Persiapan Expose Lomba Hari Habitat Provinsi Jawa Tengah
- Persiapan Musrenbang Kecamatan Tahun 2025
- Bapperida Purworejo Awali Tahun 2025 dengan Penegasan Tupoksi dan Kinerja
- Finalisasi Kamus Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Musrenbang
- Penyerahan Surat Perintah Pelaksana Tugas
- Rapat Koordinasi Persiapan Kegiatan Rehabilitasi/Pembangunan Jalan Lingkungan/Poros Kelurahan Tahun 2025
Sosialisasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Air Minum Daerah untuk Mendukung Pencapaian SDGs
Berita Terkait
- Evaluasi Rencana Kerja Masyarakat (RKM) Program Pamsimas Tahun 20220
- Sidang Komisi Irigasi II Kabupaten Purworejo Tahun 20220
- FGD Penyusunan Masterplan Drainase Kawasan Border City0
- Pembahasan Peraturan Bupati RISPAM dan Jakstrada SPAM0
- Expose/Paparan Pendahuluan RTBL Pusat Kota Purworejo0
- Rapat Koordinasi untuk Mewujudkan Kolaborasi demi Hunian Layak dan Terjangkau di Provinsi Jateng0
- Rapat Koordinasi Pra Sidang Komisi Irigasi Kabupaten Purworejo0
- Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Pembahasan Permohonan Pengalihan Layanan SPAM Regional Keburejo Sistem Jembangan ke Kabupaten Purworejo 0
- Konsultasi Publik AMDAL Pembangunan Jalan Tol Trase Cilacap-Jogja0
- Konsultasi Bersama BPKP Perwakilan Provinsi DIY0
Berita Populer
- SURPRISE
- Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
- Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
- Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
- Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
- Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo
- LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
- Pembahasan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah oleh Tim Penyusun RKPD Tahun 2021
- Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024
Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur air minum untuk mencapai target SDG's, PT. Sarana Infrastruktur (PT. SMI) selaku katalisator percepatan pembangunan infrastruktur sektor air minum bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR menyelenggarakan acara Sosialisasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Air Minum Daerah untuk Mendukung Pencapaian SDG's. Acara yang diselenggarakan secara daring pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 ini, diikuti oleh perwakilan dari Bappedalitbang, BPKPAD, Dinas PUPR dan PDAM di masing-masing kabupaten/kota. Kegiatan ini didukung oleh Program Support for Infrastructure Inventment in Indonesia (S41) yang didanai dari Uni Eropa dan Bank Pembangunan KfW (Jerman). Tujuan dari pelaksanaan sosialisasi tersebut yaitu mendorong percepatan pembangunan infrastruktur sektor air minum dengan melakukan utilisasi berbagai alternatif pendanaan di luar APBN/APBD, termasuk pinjaman daerah.
Meningkatnya pertumbuhan jumlah penduduk tentu saja akan linier dengan meningkatnya kebutuhan air minum di daerah. Akan tetapi pembangunan infrastruktur air minum di daerah dirasa kurang cepat sehingga tidak bisa mengimbangi kebutuhan air minum masyarakat, sehingga masih terdapat masyarakat yang belum terlayani air minum secara layak dan aman. Beberapa permasalahan terkait lambatnya pembangunan infrastruktur air minum di daerah yaitu keterbatasan pendanaan. Pemerintah Daerah masih mengandalkan sumber pendanaan dari APBN maupun APBD untuk pembangunan infrastruktur sektor air minum di wilayahnya masing-masing.
PT. SMI sebagai salah satu BUMN di bawah Kementerian Keuangan, sebagai salah satu katalisator percepatan pembangunan infrastruktur air minum berupaya memberi kemudahan akses kepada Pemerintah Daerah untuk bisa melakukan pembiayaan infrastruktur sector air minum diluar pendanaan APBN maupun APBD. Salah satu yang ditawarkan oleh PT. SMI adalah pembiayaan pinjaman melalui Bank Pembangunan KfW, salah satu bank pembangunan dari Jerman yang sudah bekerjasama dengan PT. SMI. Hadir sebagai narasumber pada acara tersebut Bapak Anang Mukhlis selaku Direktur Air Minum Direktorat Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dengan materi “Kebijakan dan Urgency Percepatan Pembangunan Infrastruktur Air Minum”. Hadir juga pada acara tersebut Mr. Burkhard Hinz sebagai Country Director of Bank KfW Jakarta Office. Selain itu hadir juga sebagai narasumber, Bapak Purwanto selaku Direktur Dana Transfer Khusus Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan.
Bahwa berdasarkan kondisi eksisting, proporsi pembiayaan SPAM adalah 32% melalui dana APBN, KPBU dan Business to Bussiness (B to B) sebesar 28%, dana hibah 9%, dana dari CSR, Local Government Fund, Regional Water Enterprises sebesar 13%, dan sisanya 18% melalui dana DAK. Dari data terlihat bahwa ada kendala terkait keterbatasan pendanaan public (APBN & APBD). Untuk itu perlu ada perubahan midset untuk mengurangi ketergantungan pendanaan pemerintah dan melakukan pendanaan non public dalam pembiayaan infrastruktur SPAM. Pola investasi dan alternatif pembiayaan SPAM berupa KPBU, B to B, Pinjaman PDAM pada perbankan, CSR, pinjaman Pemerintah Daerah, obligasi, Hibah Berbasis Kinerja dan lain-lain.
Adapun bantuan program dari PT. SMI melalui Bank KfW yaitu pinjaman daerah untuk pembangunan infrastruktur air minum berupa : a). Perluasan cakupan layanan BUMD air minum menjadi 100%; b). Pemanfaatan idle capacity, rehabilitasi dan optimalisasi sitem; c). Penerapan teknologi penurunan angka kehilangan air/Non Rebewable Water (NRW) sampai dengan 25%; d). Penerapan Teknologi Automasi pada bisnis proses BUMD air minum (efisiensi proses produksi dengan tekologi); e). Peningkatan efektivitas penagihan dengan aplikasi billing payment. Melalui adanya kolaborasi pendanaan, diharapkan percepatan pembangunan infrastruktur sector air minum untuk mendukung capaian SDG’s dapat segera tercapai. (/fse)