Rapat Koordinasi untuk Mewujudkan Kolaborasi demi Hunian Layak dan Terjangkau di Provinsi Jateng

Berita Terkait

• Rapat Koordinasi Pra Sidang Komisi Irigasi Kabupaten Purworejo0
• Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Pembahasan Permohonan Pengalihan Layanan SPAM Regional Keburejo Sistem Jembangan ke Kabupaten Purworejo 0
• Konsultasi Publik AMDAL Pembangunan Jalan Tol Trase Cilacap-Jogja0
• Konsultasi Bersama BPKP Perwakilan Provinsi DIY0
• Workshop Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Irigasi (KPI)0
• Menghadiri Deseminasi Data Tahun 2022 oleh Dinsos Provinsi Jawa Tengah0
• Evaluasi Layanan Transportasi Umum Aglomerasi Perkotaan di Jawa Tengah0
• Sosialisasi Hasil Kajian Kebutuhan Air Baku SPAM Kabupaten/Kota Wilayah Eks Bakorwil I dan II Provinsi Jawa Tengah0
• Pemkab Purworejo Verifikasi Data Calon Penerima Bantuan Set Top Box (STB) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI0
• Workshop Internalisasi PPSIP dalam Dokumen Perencanaan Daerah0

Berita Populer

• SURPRISE
• Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
• SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
• Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
• Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
• Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
• Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo
• LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
• Pembahasan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah oleh Tim Penyusun RKPD Tahun 2021
• Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024

Rapat koordinasi ini merupakan penutupan dari rangkaian peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. Dalam acara tersebut juga sekaligus dilakukan penyerahan penghargaan penyelenggaraan lingkup bidang PKPP Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Selain itu dalam rapat koordinasi tersebut juga dibahas terkait kolaborasi dalam mewujudkan hunian yang layak yang bisa dilakukan di daerah sekaligus merumuskan strategi agar MBR bisa memiliki hunian yang layak. Beberapa acara yang sudah dilaksanakan pada peringatan Hapernas yang dilaksanakan oleh Disperakim Provinsi Jawa Tengah yaitu : a). Public Hearing dengan Asosiasi Pengembang Perumahan (22 Agustus 2022); b). FGD Hunian Vertikal OPTIMUS (Omah Panel Tingkat Milik Sejahtera (26 Agustus 2022); c). Akad Kredit Massal bersama BTN di Kabupaten Demak dan Kabupaten Kendal (25 Agustus 2022; d). Rapat Koordinasi beserta Penyerahan Penghargaan (31 Agustus 2022).

Beberapa isu strategis PKP dan Pertanahan di Jawa Tengah yaitu peningkatan kualitas RTLH, backlog perumahan, penanganan pasca bencana, penanganan Kawasan kumuh, dan pertanahan. Berdasarkan data dalam SIRENG tahun 2021, terdapat 17 Asosiasi dan 964 pengembang perumahan di Jawa Tengah. Pada tahun 2020 asosiasi pengembang perumahan telah melaksanakan pembangunan sebanyak 22.874 unit rumah. Ditahun 2021 sebanyak 48.381 unit rumah dan pada bulan Juli tahun 2022 sebanyak 13.471 unit rumah. Berdasarkan data BKKBN 2021, terdapat data backlog penghunian sebanyak 1.699.459 unit unit dengan sisa backlog 1.583.613 unit.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, perlu adanya kolaborasi antar berbagai pihak, yaitu antara Pokja PKP dan Forum PKP. Kolaborasi mutlak diperlukan karena adanya gap literasi PKP yang lebar. Selain itu masing-masing stakeholder punya agenda dan kepentingan sendiri-sendiri, yang hal tersebut tentu saja tidak lepas dari profit dan benefit yang diharapkan. Perlu disadari  bersama bahwa pelaku utama pembangunan perumahan dan permukiman (terutama perumahan) bukan pemerintah, akan tetapi pihak swasta/pengembang. Untuk itu perlu dibuat jejaring kolaborasi untuk memastikan keberhasilan koordinasi konkuerensi terjadi seperti target yang diharapkan.

Salah satu kolaborasi yang berhasil dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu program perumahan komunitas untuk mengatasi backlog hunian. Melalui dana bankeu, Pemrov Jateng melaksanakan Program Jateng Gayeng Mbangun Omah Bareng, Tuku Lemah Oleh Lemah. Melalui program tersebut, komunitasi diberi akses kemudahan untuk memperoleh lahan dengan fasilitasi pembiayaan perbankan, sedangkan rumah beserta PSU-nya dibangunan oleh pemerintah daerah. Beberapa perumahan komunitas yang ada di Jawa Tengah yaitu Komunitasi Pengrajin gula di Kabupaten Cilacap; Komunitas penghuni rusun dan rusus di Kota Magelang; Komunitasi Paguyuban Rusunawa Garuda di Kabupaten Purbalingga, Komunitas Seguyub Rusunawa di Kabupaten Jepara dan Komunitas Paguyuban Bersemi (buruh dan supir) di Kabupaten Brebes. Contoh diatas merupakan keberhasilan kolaborasi antara komunitas-perbankan dan pemerintah.

Adapun contoh kolaborasi yang berhasil untuk mengatasi backlog perumahan adalah Perumahan Komunitas Curug Sewu Asri dan Perumahan Komunitasi Weleri Asri di Kabupaten Kendal. Target sasaran program merupakan komunitas guru honorer dan pedagang (non fix income) dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang non bankable di permukiman kumuh. Skema program dan sumber pendanaan yaitu tanah milik masyarakat dibeli secara berkelompok. Untuk rumah dan PSU dibangun melalui Program BSPS dan DAK Integrasi. Sedangkan pendampingan dan pemberdayaan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan akademisi. Inovasi yang dilakukan yaitu menghubungkan kredit mikro pembelian tanah dan bantuan pembangunan rumah dari pemerintah. Contoh diatas adalah kolaborasi yang berhasil antara komunitas-akademisi-perbankan dan pemerintah kabupaten. Beberapa model kolaborasi untuk penanganan backlog perumahan yang dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta antara lain :

a) Kolaborasi Penyusunan Kampung Susun Aquarium : penataan Kawasan permukiman kumuh melalui pendekatan peremajaan vertical; perencanaan design dilakukan dengan pedekatan Caommunity Action Plan (CAP); sumber pendanaan melalui dana kompensasi pelampauan Koefisien Luas Bangunan (KLB) dari pengembang atau Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan atau SP3L; adanya fasilitasi pendampingan dari berbagai Lembaga non pemerintah yaitu Rujak Centre for Urban Studies, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan Urban Poor Consortium (UPC).

b). Kolaborasi Model Public Housing : pembangunan rusunawa dengan menggunakan berbagai sumber pendanaan dalam satu Kawasan (APBN, APBD, Hunian berimbang Tapak Vertikal); tersedianya tower low rise building dan high risk building (mix use); segmentasi penghuni melaiputi warga terdampak program dan warga umum (MBR); system pengelolaan dan pelayanan berbasis digital (cashless dan paperless); system layanan transportasi public terkoneksi layanan transportasi kota (jak-linko);

c). Kolaborasi Model DP 0 Rupiah (Apartemen Samawa dan Apartemen Swasana) : penerapan konsep DP 0 rupiah dan BLUD perumahan; hunian berimbang vertical yang memadukan penghuni MBR dan komersil; penerapan standar pelayanan hunian dan sarana prasarana yang inklusif; terintegrasi dengan jaringan transportasi kota.

Hal-hal yang perlu diperhatikan agar kolaborasi tata kelola perumahan dan permukiman dapat berhasil yaitu a). Perlu adanya komitmen kebiasaan dan penyesuaian lingkungan; b). Perubahan dimulai dari yang kecil-kecil dulu sesuai dengan kemampuan; c). Small Action Big Result (perlunya program unggulan daerah sebagai etallase perkim di daerah) d). Think Locally Act Locally. E). Perumusan visi dan misi daerah yang jelas (branding program).(/fse)

 

---