Pembahasan Program Strategis Nasional di Kabupaten Purworejo

Berita Terkait

• Persiapan Evaluasi Ranperda RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-20290
• Pansus DPRD tentang Ranperda RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-20290
• Rapat Persiapan Fasilitasi RKPD 2026 dengan Kemendagri secara Daring0
• Pembahasan Cascading Rancangan Akhir RPJMD 2025-2029 dengan KemenPANRB0
• Pembahasan Rencana Perubahan Perbup tentang Pemberian Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari DBHCHT0
• Persiapan Rapat Koordinasi Evaluasi RKPD Triwulan II Tahun 20250
• Perubahan RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 20250
• Rapat Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Tahun 2025 di BPKAD Jateng0
• Rapat Penyusunan SOP Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan0
• Penyampaian Persyaratan Fasilitasi Raperkada RKPD Kab. Purworejo Tahun 2026 0

Berita Populer

• SURPRISE
• Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
• Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
• SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
• Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
• Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
• Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo
• LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
• Pembahasan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah oleh Tim Penyusun RKPD Tahun 2021
• Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024

PURWOREJO - Pada Rabu, 16 Juli 2025 dilaksanakan pembahasan Program Strategis Nasional di Kabupaten Purworejo. Agenda yang dipimpin oleh Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo tersebut menghadirkan perangkat daerah terkait, dan terlaksana di Ruang Otonom Setda. Berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/ Kepala Bappenas Nomor 100.2.4/3207/SJ dan Nomor 3 Tahun 2025 tanggal 19 Juni 2025 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Melaksanakan Program Strategis Nasional Tahun 2025-2029 pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, daerah (kabupaten) perlu:
1.    Memastikan Program Strategis Nasional (ProSN) tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen penganggaran daerah.
2.    Mengalokasikan SDM, anggaran, dan sarana prasana untuk melaksanakan ProSN sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
3.    Menyusun dan menyampaikan laporan kinerja ProSN selambatnya a) Minggu keempat bulan Juni utuk kinerja semester pertama; b) Minggu keempat bulan Januari untuk kinerja semester kedua. Laporan tersebut disampaikan ke Menteri PPN/ Bappenas c.q. Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Manajemen Risiko Pembangunan melalui aplikasi e-Monev.

Untuk itu, terdapat beberapa pertanyaan yang akan diajukan ke Kemendagri dan Bappenas: mengenai Juknis, mulainya kegiatan dan pelaporan terhadap dukungan ProSN di daerah, serta tata cara pelaporan pada aplikasi e-Monev Bappenas.

---