- Mahasiswa UMP Menyelesaikan Magang di Bapperida Kaupaten Purworejo
- Lima Perencana Ahli Pertama Bapperida Kabupaten Purworejo Terima SK Kenaikan Pangkat
- Mengikuti Rakor Posyandu
- Verifikasi Rancangan Renja PD tahun 2026 Tahap 2
- BRIDA Provinsi Jawa Tengah Gelar Open Jabfung RISNOV untuk Penguatan SDM Iptek dan Inovasi Daerah
- Rapat Persiapan Verifikasi Rancangan Perubahan Renja-PD 2026 Tahap 2
- Mengikuti Zoom Sosialisasi Kebutuhan Pengembangan Kompetensi
- Upacara Hari Kebangkitan Nasional Ke-117
- Penilaian Inovasi Daerah: Bapperida Purworejo Lakukan Verifikasi dan Evaluasi
- Pencermatan RKA DBHCHT 2025 dari Anggaran Silpa Tahun 2024
Rapat Koordinasi IPDMIP (Pengadaan Kontrak Tahun Jamak atau Alokasi Kegiatan yang Melintas Tahun bagi APBD)
Berita Terkait
- Pembahasan Review Dokumen RP2KPKPK Kabupaten Purworejo0
- Rapat Koordinasi Pembentukan Forum PKP Kabupaten Purworejo Via Zoom Meeting0
- Zoom Meeting Persiapan Kunjungan Lapangan dalam Rangka Monev IPDMIP0
- Zoom Meeting Usulan DAK Integrasi Bidang Air Minum, Sanitasi, Perumahan dan Permukiman TA 20220
- Rapat Koordinasi Pokja PKP Kabupaten Purworejo Tahun 20210
- Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan SIMURP komponen A Tahun 20210
- Diskusi Laporan Antara Penyusunan PSETK DI Kewenangan Pusat0
- Forum Pembahasan Usulan Ruas Jalan Dengan Konsep Top Down Terkonfirmasi Mendukung DAK Tematik 1 dan 2 TA 20220
- Sosialisasi DAK Bidang Air Minum, Sanitasi dan Perumahan TA 20220
- Sosialisasi Pembinaan PKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 20210
Berita Populer
- SURPRISE
- Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
- Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
- Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
- Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
- Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo
- LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
- Pembahasan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah oleh Tim Penyusun RKPD Tahun 2021
- Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan on granting kegiatan Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP) Loan ADB/AIF No. 3529/8327 dan Loan IFAD No. 2000001445, bahwa salah satu caranya yaitu melaksanakan kontrak tahun jamak atau kontrak yang melintas tahun. Untuk menyamakan persepsi provinsi dan kabupaten/kota yang menerima Program IPDMIP, maka KMC IPDMIP menyelenggarakan rapat koordinasi pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021 via zoom meeting. Acara diikuti oleh perwakilan dari kementerian keuangan, kementerian PUPR, kementerian dalam negeri, kementerian pertanian, LKPP, BPKP, developmen partner dan pemerintah provinsi dan kabupaten penerima program IPDMIP.
Beberapa kendala/konstrain dalam penyelenggaran IPDMIP yaitu dana on granting yang belum diserap dan dimanfaatkan masih besar, padahal NPHD untuk loan ADB/IFAD akan berakhir pada bulan Juni 2022. Beberapa faktor yang menjadi pendukung optimalisasi penyerapan anggaran diantaranya bagi kegiatan konstruksi dokumen Survey Investigasi Design (SID) sebenarnya sudah ada, hanya tinggal melaksanakan. Upaya yang dapat dilakukan diantaranya memanfaatkan sisa waktu di tahun 2021 dan quarter 1 tahun 2022, diantaranya dengan melaksanakan kontrak lintas tahun atau kontrak tahun jamak.
Untuk itu agar penyerapan anggaran berjalan optimal dan proses reimbursement bisa maksimal, bagi kegiatan kontruksi yang baru akan dilaksanakan pada tahun 2022, sebaiknya kontrak sudah dilakukan pada quarter 3 atau 4 tahun 2021 (lelang dini). Perlu dipastikan juga bahwa dana sudah tersedia di tahun 2022, sehingga pada awal Januari sudah mulai kontrak. Bagi provinsi/kabupaten yang output dan outcomenya sudah tercapai akan tetapi masih terdapat pagu sisa tender, dapat memanfaatkan tender tersebut untuk optimalisasi pada Daerah Irigasi kesepakatan atau untuk biaya OP.(/fse).