Diskusi Laporan Antara Penyusunan PSETK DI Kewenangan Pusat

Berita Terkait

• Forum Pembahasan Usulan Ruas Jalan Dengan Konsep Top Down Terkonfirmasi Mendukung DAK Tematik 1 dan 2 TA 20220
• Sosialisasi DAK Bidang Air Minum, Sanitasi dan Perumahan TA 20220
• Sosialisasi Pembinaan PKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 20210
• Sosialisasi SIM Integrasi Pamsimas Dalam SIPD0
• BUMD Diharapkan Tidak Sekedar Mencari Untung0
• Workshop I Penyiapan Readiness Criteria SPAM TA 2022 Provinsi Jawa Tengah0
• Sidang Komisi Irigasi Ke-1 Kabupaten Purworejo Tahun 20210
• Pemasangan Patok Kawasan Hutan yang Akan Dilepaskan Pada Proses Tukar Menukar Kawasan Hutan di Desa Kambangan Berjalan Lancar 0
• Setelah 18 Tahun Tanah Relokasi Bencana Tanah Longsor di Desa Kambangan Kecamatan Bruno Mulai Mencapai Titik Terang 0
• P3EJ Susun Rencana Pengelolaan Sumberdaya Alam Lingkungan Hidup Sektor Jasa Pariwisata di Ekoregion Jawa0

Berita Populer

• SURPRISE
• Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
• SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
• Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
• Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
• Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
• Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo
• LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
• Pembahasan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah oleh Tim Penyusun RKPD Tahun 2021
• Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024

Pada hari Jum'at, tanggal 04 Juni 2021 BBWS Serayu Opak Yogyakarta menyelenggarakan diskusi Laporan Antara Penyusunan Dokumen PSETK DI Kewenangan Pusat. Acara diikuti oleh BBWS SO, Dinas Pusdataru Prov. Jateng, Bappeda Prov. Jateng, Balai PSDA Probolo, Balai PSDA Serayu Citanduy, perwakilan dari Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Pertanian serta TPM/KTPM dari Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purworejo serta konsultan PT. Bina Buana Raya.

Pembahasan diskusi laporan antara dibatasi dari mulai pendahuluan, gambaran umum lokasi, pelaksanaan survey lapangan, capaian pekerjaan dan rencana kerja selanjutnya. Terdapat 8 Daerah Irigasi (DI) kewenangan pusat yang masuk dalam wilayah study penyusunan dokumen PSETK yaitu DI Tajum di Kabupaten Banyumas, DI Serayu di Kabupaten Cilacap, DI Banjarcahyana di Kabupaten Banjarnegara, DI Singomerto di Kabupaten Banjarnegara, DI Sempor dan DI Wadaslintang (barat) di Kabupaten Kebumen dan DI Kedung Putri, DI Boro dan DI Wadaslintang (Timur) di Kabupaten Purworejo.

Beberapa kegiatan yang sudah dilakukan sebelum dilakukan pembahasan Laporan Antara diantaranya progres pengisian form sosial ekonomi PSETK. Dari 8 DI kewenangan pusat, terdapat 2 DI yang sudah menyelesaikan progres tersebut yaitu DI Boro di Kabupaten Purworejo dan DI Tajum di Kabupaten Banyumas. Sedangkan 6 DI kewenangan pusat lainnya masih dalam tahapan proses pengisian data. Sedangkan pada progres Penelusuran Jaringan Irigasi terdapat 2 Daerah Irigasi yang telah menyelesaikannya yaitu DI Sempor di Kabupaten Kebumen dan DI Tajum di Kabupaten Banyumas. Pelaksanaan FGD I telah dilaksanakan pada semua Daerah Irigasi. Untuk DI Boro dan DI Kedung Putri FGD I telah dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021.

Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dan evaluasi dalam penyusunan dokumen Laporan PSETK DI kewenangan pusat oleh PT. Bina Buana Raya yaitu :

1. Survey social ekonomi hanya menggunakan responden sejumlah 26 orang. Hal ini dikhawatirkan tidak mewakili kondisi social ekonomi seluruh wilayah DI.
2. Hasil FGD I belum maksimal, misalkan masih kurangnya penggalian informasi pada aspek teknis, kelembagaan, social ekonomi dan teknis.
3. P3A/GP3A tidak dilibatkan dalam penyusunan PSETK secara optimal, sehingga banyak usulan masyarakat terkait rehabilitasi/peningkatan jaringan irigasi DI kewenangan pusat yang tidak diakomodir.
4. Aspek keterlibatan perempuan belum terlihat secara nyata dalam kegiatan-kegiatan irigasi partisipatif.
5. Pada gambaran Daerah Irigasi, belum terlihat secara eksplisit terkait sejarah dan perkembangan daerah irigasi, lokasi daerah irigasi, profil sumber, ketersediaan dan alokasi air irigasi,
6. Pada profil social ekonomi, data social masyarakat terkait kegotong royongan, hubungan kemasyarakatan, tingkat pendidikan, status petani belum dijelaskan secara optimal.
7. Tidak terdapat data detail terkait produktivitas hasil usaha tani, tingkat pendapatan usaha tani, tingkat pendapatan rumah tangga petani, potensi sumber daya local, peluang usaha ekonomi produktif, dan struktur mata pencaharian petani.

8. Pada kondisi profil teknis, tidak dijelaskan secara lengkap kondisi fisik jaringan irigasi dan bangunan air, kondisi bangunan utama dan saluran pembawa, skema jaringan irigasi, kondisi saluran primer, saluran sekunder, RTTD, pola tanam dan rencana tanam serta pemeliharaan jaringan irigasi.
1. Terkait profil kelembagaan, belum dilengkapi dengan data P3A/GP3A, data Poktan/Gapoktan, data KWT, P3A/GP3A yang sudah berbadan hukum dan mempunyai AD/ART, tidak dilengkapi dengan struktur organisasi dan lain-lain.
10. Pada profil jaringan irigasi belum dilengkapi dengan lokasi, koordinat dan foto dokumentasi.

Diharapkan pada saat expose Laporan Akhir, kekurangan-kekurangan tersebut sudah dapat dilengkapi.(/fse)

---