Focus Group Discussion Percepatan Penaggulangan Kemiskinan di Prov. Jawa tengah

Berita Terkait

• Koordinasi Percepatan Penuntasan Pengelolaan Sampah Kabupaten Kota se-Jateng0
• Pokja Kabupaten Purworejo Mengikuti Expose Lomba Hari Habitat Provinsi Jawa Tengah Tahun 20250
• Tinjauan Lapangan Guna Persiapan Paparan Lomba Hari Habitat Provinsi Jawa Tengah Tahun 20250
• Rapat Koordinasi Persiapan Expose Lomba Hari Habitat Provinsi Jawa Tengah0
• Rapat Koordinasi Persiapan Kegiatan Rehabilitasi/Pembangunan Jalan Lingkungan/Poros Kelurahan Tahun 20250
• SINKRONISASI DOKUMEN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH 2025-20290
• Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan PPKD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 serta Sinergi Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan0
• Rapat Koordinasi Capaian Akses Air Minum dan Sanitasi pada Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional0
• Rapat Koordinasi Evaluasi Akhir Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah TA 2024 0
• Rapat Evaluasi Bulanan Program Inpres Air Minum Provinsi Jawa Tengah0

Berita Populer

• SURPRISE
• Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
• SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
• Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
• Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
• Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
• Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo
• LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
• Pembahasan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah oleh Tim Penyusun RKPD Tahun 2021
• Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024

Kemiskinan adalah isu multidimensional yang memerlukan pendekatan holistik dan kolaboratif. Upaya penanggulangan kemiskinan tidak hanya tentang bantuan sosial semata, tetapi juga mencakup, 1) Peningkatan akses pendidikan dan keterampilan kerja; 2) Penguatan sektor ekonomi masyarakat melalui UMKM; 3) Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan; 4) Pembangunan infrastruktur yang mendukung keterjangkauan layanan dasar; 5) Inovasi dalam sistem pendataan penduduk miskin agar intervensi lebih tepat sasaran.

Dalam diskusi ini, terdapat tujuh materi yang disampakan oleh narasumber. Yang pertama dari BPK RI menyampaikan mengenai hasil pemeriksaan BPK terhadap kinerja penaggulangan kemiskinan di Jawa Tengah. Pemeriksaan dilakukan tahun 2022 terkait Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah Untuk Menanggulangi Kemiskinan Tahun 2021 Pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah disampaikan oleh Asisten Kesra Setda Prov Jateng bahwa Persentase Penduduk Miskin pada September 2024 sebesar 9,58 persen, turun 0,89 persen poin di bandingkan periode Maret 2024 (jumlah penduduk miskin 3.396,34 ribu orang, turun sebesar 307,99 ribu orang terhadap Maret 2024). Kemiskinan di Jawa Tengah s/d Tahun 2024 (September) masih dominan di perdesaan, yaitu sebesar 10,45 persen sedangkan di perkotaan 8,83 persen. KE menurun 0,86 %, dari 1,97% (2022) menjadi 1,11% (2023). Sedangkan 2024 turun 0,22 dari 1,11% (2023) menjadi 0,89% (2024, estimasi oleh BPS). Strategi Pengurangan Kemiskinan Jawa Tengah antara lain:

1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin. Strategi ini diselenggarakan melalui program bantuan sosial dan jaminan sosial              
2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil. Strategi ini diselenggarakan melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat serta pemberian akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
3. Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Strategi ini adalah sinergi kebijakan untuk pemenuhan infrastruktur dasar mendukung peningkatan produktivitas serta pemberdayaan masyarakat.

Pemaparan ketiga oleh BPS, mengenai Kebijakan Pendataan Kemiskinan di Jawa Tengah. Susenas Maret 2025 mencakup sampel sebesar 345.000 rumah tangga di 38 provinsi dan 514 kab/kota. Pemanfaatan data susenas adalah Perencanaan dan evaluasi program pembangunan nasional, Perencanaan dan evaluasi program sektoral (Kementerian/Lembaga) Penyediaan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Astacita

Mengubah aspek perilaku masyarakat adalah kunci dalam pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah. Perubahan ini memerlukan pendekatan yang holistik, mencakup edukasi, pemberdayaan ekonomi, dan kolaborasi multi-pihak. Rekomendasi dari untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah yaitu 1) Perlunya perbaikan kualitas data. Perlu dilakukan pilot project pada level desa untuk membuat database lokal. 2) Pemerintah daerah perlu meningkatkan akses edukasi dan pelatihan berbasis masyarakat. 3) Program pemberdayaan ekonomi harus fokus pada sektor-sektor unggulan lokal. 4) Kolaborasi dengan berbagai lembaga baik LSM, Lembaga pendidikan untuk menghasilkan inovasi program pengentasan kemiskinan berbasis perilaku.

---