- Sosialisasi Perda No 8 Tahun 2024 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044
- Bapperida Purworejo Bahas Usulan Inovasi Unggulan untuk IGA 2025
- Evaluasi Raperda RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029
- Pembahasan Pra Harmonisasi Raperbup tentang Perubahan Perbup Pedoman Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari DBHCHT
- Rapat Koordinasi Penanaman Modal dengan Tema Pengembangan Ekonomi Hijau sebagai Akselerasi Pembangunan Berkelanjutan guna Menarik Investor di Jawa Tengah
- Purworejo Dukung Aksi Pembangunan Rendah Karbon
- Apel pagi hari Senin 21 Juli 2025
- Pembahasan Pengukuran Frasa Religius ke-5
- Kunjungan BPKP ke Purworejo atas Penyusunan RPJMD
- Pembahasan Program Strategis Nasional di Kabupaten Purworejo
FGD Desk Evaluasi Pelaksanaan SPM Tahun 2019
Berita Terkait
- Coaching Clinic Penanganan Kumuh Skala Kawasan Program KOTAKU0
- Rapat Koordinasi evaluasi Bantuan Keuangan Penanggulangan Masalah Gizi Provinsi Jawa Tengah Tahun 20190
- Pelatihan Penyusunan RPJMD Teknokratik dan RKPD 20210
- Studi Referensi RPJMD ke Bappeda Kabupaten Sidoarjo 0
- Rapat Koordinasi Satu Data Indonesia di Provinsi Jawa Tengah0
- Rapat Koordinasi Evaluasi Bauran Energi Tahun 20190
- Pemantapan Manager SLRT dan Penyelenggara Puskesos0
- Lokakarya Penanggulangan Stunting0
- Pelatihan Pengelolaan Cagar Biosfer di Indonesia0
- Bappeda Ikuti FGD Bersama DJPK Kementerian Keuangan terkait Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Bagan Akun Standar Daerah0
Berita Populer
- SURPRISE
- Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
- Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
- Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
- Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
- Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo
- LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
- Pembahasan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah oleh Tim Penyusun RKPD Tahun 2021
- Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024

SEMARANG – Bappeda Kabupaten Purworejo menghadiri FGD Desk Evaluasi Pelaksanaan SPM Tahun 2019 pada hari Selasa, 26 November 2019 di Ruang Rapat Biro Pemerintahan OTDA dan Kerjasama, Gedung A lantai XI, Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jl. Pahlawan No. 9 Semarang. Selain Bappeda, pada agenda ini juga diundang beberapa perangkat daerah, antara lain Dinas Pendidikan dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Satpol PP Pemadam Kebakaran, BPBD, Dinas Sosial PPKB PPPA, serta Bagian Pemerintahan Kabupaten Purworejo.
Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah adalah suatu ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib bagi yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Terdapat enam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan SPM: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan sosial. Di Kabupaten Purworejo, urusan pendidikan diampu oleh Dinas Pendidikan dan Olahraga; urusan kesehatan diampu oleh Dinas Kesehatan; urusan pekerjaan umum dan penataan ruang serta urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman diampu oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan; urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat diampu oleh Satpol PP Pemadam Kebakaran sera BPBD; dan urusan sosial diampu oleh Dinas Sosial PPKB PPPA.
FGD desk dilakukan dengan mencermati isian form yang telah dibagikan sebelum acara pada perangkat daerah pengampu urusan masing-masing. Selanjutnya, Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama menyampaikan bahwan akan dilakukan penginputan data dasar serta target dan capaian sesuai dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan pada laman http://espm.biropemotdaks.jatengprov.go.id oleh perangkat daerah pengampu di masing-masing kabupaten/ kota. Data dasar serta indikator-indikator yang telah tersedia nantinya diharapkan sebagai bahan penyusunan RPJMD Teknokratik yang akan datang. ~fid