▴HAKORDIA 2025▴
Breaking News
- Konsultasi Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional (IKN) ke Lemhanas RI
- Orientasi Penyusunan RKPD dan Renja PD tahun 2027
- Verifikasi Data Indeks Ketahanan Nasional
- Bappenas Gelar Diskusi Pemutakhiran Data Koperasi dan UMKM di Kabupaten Purworejo
- FGD II penyusunan kajian akademik tentang Mengembangkan Potensi dan Investasi di Daerah dalam rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan
- Inovasi Perangkat Daerah Kian Berkualitas, IID Kabupaten Purworejo Terus Meningkat
- Bapperida Kabupaten Purworejo menghadiri undangan High Level Meeting Kesiapan Pemerintah dalam menghadapi Hari Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026.
- Bapperida Purworejo Mengikuti Rapat Koordinasi Penyelarasan Peta Rencana SPBE
- Bapperida Purworejo Mengikuti Pembahasan Raperda Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi
- Pembahasan RKP 2026 DBHCHT dengan Kementerian
Coaching Clinic Penanganan Kumuh Skala Kawasan Program KOTAKU
By bidang_epw
Berita Terkait
- Rapat Koordinasi evaluasi Bantuan Keuangan Penanggulangan Masalah Gizi Provinsi Jawa Tengah Tahun 20190
- Rapat Koordinasi Satu Data Indonesia di Provinsi Jawa Tengah0
- Rapat Koordinasi Evaluasi Bauran Energi Tahun 20190
- Pemantapan Manager SLRT dan Penyelenggara Puskesos0
- Lokakarya Penanggulangan Stunting0
- Audensi Wakil Bupati Purworejo, Hj. Yuli Hastuti, SH dengan Menteri Sosial Republik Indonesia Agun Gunanjar Kartasasmita di Hotel Tentrem Yogyakarta0
- Bimbingan Teknis Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak dengan Analisis PUHA ( Pengarusutamaan Hak Anak ) Tingkat Kaupaten./ Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019, 0
- Rapat Koordinasi Teknis Sinergitas Pembinaan PPLOP/PPLPD0
- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Akan Segera Berikan Rekomendasi Lokasi Quarry Bendungan Bener0
- Bappeda Purworejo Hadiri Reviu Perencanaan dan Penganggaran DAK Fisik Melalui Krisna 3.00
Berita Populer
- SURPRISE
- Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
- Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
- Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
- Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
- KOORDINASI PEMANFAATAN TANAH GG
- LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
- Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024
- Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo
Dalam rangka mengetahui sejauhmana upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam menangani permasalahan kumuh skala kawasan di Jawa Tengah, Badan Pengembangan Prasarana Wilayah (BPPW) Jateng bekerjasama dengan Over Sight Provider (OSP2) Jateng, Technical Management Consultant (TMC), dan Koordinator Kota KOTAKU mengundang seluruh anggota Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman dari 2 (dua) Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Purworejo dan Kota Surakarta. Kota Surakarta dan Kabupaten Purworejo merupakan 2 (dua) Kabupaten/Kota di wilayah Jateng Bagian selatan yang akan mendapatkan kegiatan penanganan kumuh skala kawasan dari Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR pada tahun anggaran 2020. Dipilihnya 2 (dua) Kabupaten/kota tersebut, karena dipandang mempunyai visi dan komitmen yang tinggi dalam menuntaskan permasalahan kawasan kumuh di wilayahnya.
Tujuan dari kegiatan coaching clinic ini yaitu mengetahui sejauhmana readiness criteria (RC) yang telah disiapkan oleh Pemerintah Daerah untuk mendapatkan program tersebut. Adapun RC yang harus dipenuhi oleh Pemda antara lain dokumen Detail Engineering Design (DED), dokumen Land Aquisition and Resetlement Action Plan (LARAP), dokumen lingkungan hidup (UKL/UPL atau SPPLH), dan masterplan kawasan. Bahwa sebelum menentukan DED dan menghitung RAB, sebaiknya dipastikan betul design kawasan yang akan direncanakan. Sehingga tidak akan terjadi penyusunan DED dan RAB yang berulang-ulang karena perubahan desain kawasan. Yang perlu digaris bawahi, bahwa dana stimulan dari APBN ini, sebaiknya juga perlu adanya dana sharing dari APBD. Ini dikhususkan untuk penanganan kumuh di permukiman yang tidak dapat didanai dari dana APBN (kewenangan daerah). (fse/)
