- Pengajuan Harmonisasi Raperbup RKPD 2026 dan Perubahan RKPD 2025
- Konsultasi Rancangan Awal RPJMD 2025-2029 di Provinsi Jawa Tengah
- Rapat Persiapan Musrenbang RPJMD
- Rapat Verifikasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD
- Rapat Koordinasi Tim Penjamin Mutu RUD 2025 Bahas Seleksi Tahap Lanjutan
- Forum Perangkat Daerah BRIDA Propinsi Jawa Tengah dalam Rangka Penyusunan Renja 2026 dan Renstra 2025-2029
- Rapat Persiapan Musrenbang RPJMD
- Rakor dan CB Keris Jateng
- Asistensi Daring Indikasi Geografis Garam Jetis Purworejo Digelar, Fokus pada Identitas Produk dan Penguatan Komunitas
- Bapperida Matangkan Penilaian Kinerja Perangkat Daerah Lewat Zoom Meeting
DPRD Kabupaten Purworejo Melaksanakan Pembahasan Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026
Berita Terkait
- Lomba Riset Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 20210
- Sosialisasi Penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 20210
- Perpanjangan Pendaftaran Lomba Krenova Kabupaten Purworejo Tahun 20210
- Perlunya Penyelarasan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 dengan RPJMN Tahun 2020-20240
- Verifikasi Evaluasi Renja dan Capaian Indikator Kinerja Semester I (hari keempat)0
- Verifikasi Evaluasi Renja dan Capaian Indikator Kinerja Semester I (hari ketiga)0
- Verifikasi Evaluasi Renja dan Capaian Indikator Kinerja Semester I (hari kedua)0
- Verifikasi Evaluasi Renja dan Capaian Indikator Kinerja Semester I (hari pertama)0
- Persiapan Pelaksanaan Verifikasi Evaluasi Renja dan Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah0
- Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) dalam Mendukung Borobudur sebagai Destinasi Pariwisata Utama0
Berita Populer
- SURPRISE
- Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
- Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
- Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
- Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
- Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo
- LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
- Pembahasan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah oleh Tim Penyusun RKPD Tahun 2021
- Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purworejo melalui Pansus 26 melaksanakan rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 bersama Bappeda, BPPKAD, dan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo. Rapat pembahasan ini dilaksanakan mulai hari Selasa, 04 Agustus 2021 hingga hari Senin, 09 Agustus 2021 bertempat di ruang rapat DPRD Kabupaten Purworejo. Rapat pembahasan ini dipimpin oleh Ketua Pansus 26, Hendricus Karel S.Yc S.E., diawali dengan pemaparan materi Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 oleh Kepala Bappeda Kabupaten Purworejo, Ir. Bambang Jati Asmara, M.T., M.A. dan dilanjutkan dengan sesi diskusi guna menjaring saran dan masukan dalam penyempurnaan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Purworejo.
Pada hari Selasa, 03 Agustus 2021, pencermatan difokuskan pada cascading keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan serta tema tentatif dan program prioritas selama 5 (lima) tahun ke depan. Beberapa pengujian dalam memastikan keterkaitan pada cascading tersebut dibahas secara bersama sebagai bahan masukan dalam menyempurnakan dokumen perencanaan jangka menengah ini. Selain itu, penekanan juga dilaksanakan pada implementasi riil terkait pengembangan destinasi pariwisata di Kabupaten Purworejo mengingat Kabupaten Purworejo memiliki banyak destinasi wisata yang dapat dikembangkan sebagai salah satu basis pemulihan perekonomian masyarakat akibat pandemi Covid-19. Selain itu, mengingat kondisi pandemi yang belum mereda, kebijakan pembangunan pada 5 (lima) tahun mendatang diharapkan juga tetap memperhatikan keberadaan ancaman isu pandemi yang berdampak besar pada tatanan kehidupan sosial dan ekonomi.