▴HAKORDIA 2025▴ - Konsultasi Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional (IKN) ke Lemhanas RI
- Orientasi Penyusunan RKPD dan Renja PD tahun 2027
- Verifikasi Data Indeks Ketahanan Nasional
- Bappenas Gelar Diskusi Pemutakhiran Data Koperasi dan UMKM di Kabupaten Purworejo
- FGD II penyusunan kajian akademik tentang Mengembangkan Potensi dan Investasi di Daerah dalam rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan
- Inovasi Perangkat Daerah Kian Berkualitas, IID Kabupaten Purworejo Terus Meningkat
- Bapperida Kabupaten Purworejo menghadiri undangan High Level Meeting Kesiapan Pemerintah dalam menghadapi Hari Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026.
- Bapperida Purworejo Mengikuti Rapat Koordinasi Penyelarasan Peta Rencana SPBE
- Bapperida Purworejo Mengikuti Pembahasan Raperda Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi
- Pembahasan RKP 2026 DBHCHT dengan Kementerian
Setelah 18 Tahun Tanah Relokasi Bencana Tanah Longsor di Desa Kambangan Kecamatan Bruno Mulai Mencapai Titik Terang
Berita Terkait
- P3EJ Susun Rencana Pengelolaan Sumberdaya Alam Lingkungan Hidup Sektor Jasa Pariwisata di Ekoregion Jawa0
- Rapat Teknis Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan dan Perdesaan APBN TA 20210
- Raw Water Supply Intake and Transmission Bener Reservoir Akan Layani Tiga Kabupaten0
- Embung Tlogoguwo Akan Segera Hadir di Kecamatan Kaligesing0
- Verifikasi Rencana Kerja Masyarakat (RKM) Program Pamsimas dan Pamsimas HID0
- Penyaluran Hibah dan Bansos dari APBD Kabupaten Purworejo Akan Dilandasi Peraturan Bupati dari Masing-Masing Perangkat Daerah 0
- Rapat Koordinasi Optimalisasi Penyerapan Air Curah SPAM Regional Petanglong dan Keburejo0
- 7 Kelompok Tani di Kaligesing Akan Mendapatkan Bantuan Alat Pengola Kopi0
- Purworejo Akan Mendapatkan Program Hibah Air Minum Berbasis Kinerja0
- Penandatangan Kontrak TPM SIMURP Kabupaten Purworejo TA 20210
Berita Populer
- SURPRISE
- Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
- Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
- Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
- Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
- KOORDINASI PEMANFAATAN TANAH GG
- LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
- Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024
- Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo

Keterangan Gambar : Pembahasan Berita Acara Trayek Tata Batas Kawasan Hutan Relokasi Bencana Desa Kambangan Bruno di BPKH Wilayah XI
Lahan relokasi bencana tanah longsor di Dusun Brukutan Desa Kambangan Kecamatan Bruno pada akhirnya mendapatkan titik terang setelah proses tukar menukar kawasan hutan yang selama 18 tahun ini belum tuntas kembali berproses di BPKH Wilayah XI Yogyakarta. Pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 yang lalu telah dibahas Berita Acara trayek tata batas kawasan hutan yang akan dilepaskan dalam rangkan tukar menukar kawasan hutan atas nama Bupati Purworejo. Rapat diikuti Tim TMKH meliputi Kepala Dinas LHK Provinsi Jawa Tengah, Kepala BAPPEDA Kabupaten Purworejo, Kabag Pemerintahan Setda, KEpala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Purworejo, Kepala DInas Perkimtan, Camat Bruno, Kepala Departemen Renbang Bisnis dan Pemasaran Perum Perhhutani Divre Jateng dan KKPH Perum Perhutani Kedu Selatan.
Dalam rapat yang dipimpin oleh Kepala BPKH Wilayah XI tersebut Panitia Tata Batas Kawasan Hutan Kabupaten Purworejo yang dibentuk oleh Menteri Kehutanan dan LH telah menyepakati trayek tata batas kawasan hutan yang akan dilepaskan dan ditindaklanjuti dengan pemasangan patok di lokasi pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 dan rapat laporan Panitia Tata Batas Kawasan Hutan pada tanggal 18 Mei 2021 di Ruang VIP Sekretariat Daerah. Direncanakan akan dipasang sejumlah 11 patok dan dilakukan pencabutan sejumlah 2 patok. Berita acara dituangkan dalam peta yang menjadi bagian dalam dokumen proses TMKH untuk mendapatkan surat persetujuan prinsip dari Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Adapun lahan pengganti lahan relokasi ini adalah tanah bengkok di lokasi yang menempel dengan kawasan hutan. /awn









