Bappeda Purworejo mengikuti Vidcon Penjelasan Pengisian Formulir RP2I

Berita Terkait

• Bappeda Purworejo Mengikuti Vidcon Capaian Air Minum dan Sanitasi Provinsi Jawa Tengah0
• SOSIALISASI PERMENDAGRI NOMOR 38 TAHUN 2020 TENTANG INDEKS KEPEMIMPINAN KEPALA DAERAH ( IKKD ) OLEH KEMENDAGRI0
• Bappeda Purworejo Ikuti Workshop Tim Pokja P3TB0
• Bappeda Purworejo Mengikuti Vidcon Diskusi Laporan Akhir Pembahasan Pekerjaan Studi Amdal dan Larap Sumber Quarry Alternatif Bendungan Bener 0
• Bappeda Purworejo mengikuti Video Conference Peningkatan Efektifitas Penyelenggaraan Air Minum di Daerah 0
• Bappeda Ikuti Vidcon Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)0
• Bappeda Purworejo mengikuti Vidcon Rekonsiliasi Percepatan Penyerapan Keuangan TA 2020 (Penggantian Dana On Granting) Loan ADB 3529-INO/8327-INO (AIF) Program IPDMIP0
• Bappeda Purworejo Menjadi Narasumber Dalam FGD Pengembangan FMIS-NG Dan Siswaskeubangda BPKP0
• FGD PENILAIAN INDEKS KETAHANAN DAERAH 0
• Rapat Koordinasi Aksi Penanganan Anak Tidak Sekolah di Jawa Tengah0

Berita Populer

• SURPRISE
• Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
• SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
• Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
• Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
• Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
• Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo
• LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
• Pembahasan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah oleh Tim Penyusun RKPD Tahun 2021
• Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024

Dalam rangka percepatan pencapaian Disbursement Link Indicator (DLI-4) Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (RP2I), perlu disusun dokumen RP2I pada daerah irigasi kewenangan Pusat, Provinsi dan Kabupaten dalam satu wilayah administrasi (kabupaten). Menindaklanjuti hal tersebut, Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan selaku NPIU OP IPDMIP melaksanakan kegiatan sosialisasi penjelasan pengisian formulir RP2I melalui video conference pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021. Acara tersebut diikuti oleh perwakilan dari BBWS, Bappeda, DPUPR dan Dinas Pertanian Provinsi maupun Kabupaten/Kota penerima Program IPDMIP.

Rencana pengembangan dan pengelolaan irigasi atau disingkat RP2I merupakan instrumen perencanaan yang disiapkan oleh  Kabupaten yang berisi program 5 tahun sebagai tindak lanjut dari kebijakan dan strategi pembangunan daerah bidang pertanian dalam rangka pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (PPSI). RP2I ini berisikan program pengembangan dan pengelolaan irigasi serta perkiraan kebutuhan anggaran selama lima tahun yang disahkan oleh Bupati. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan sosialisasi tersebut adalah memberikan pedoman tentang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sehingga dapat menambah wawasan dan pemahaman kita dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi dan nantinya dapat kita terapkan dalam proses penyusunan Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (RP2I) di masing-masing Provinsi atau Kabupaten penerima Program IPDMIP. Karena merupakan kolaborasi dari berbagai sektor, maka diperlukan koordinasi, sinkronisasi dan partisipasi dari seluruh unsur pemangku kepentingan dalam pelaksanaan, agar pengembangan dan pengelolaan irigasi dapat terwujud.

Secara prinsip ada 3 KPIU yang berperan dalam penyusunan dokumen RP2I, yaitu Bappeda, DPUPR dan Dinas Pertanian. Masing-masing KPIU berperan dalam menjalankan tugasnya masing-masing, dimana kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan secara sequencing. Pada KPIU Bappeda misalnya dalam hal sosialisasi PPSIP, pelatihan dan penyusunan PSETK dan Pembentukan dan Penguatan Komisi Irigasi, Penetapan/Penetapan Perda Irigasi,  dan penyusunan, penetapan serta evaluasi Perda KPI. KPIU DPUPR dalam hal pembentukan dan pelatihan P3A/GP3A, dan pelaksanaan kegiatan OP sedangkan pada KPIU Dinas Pertanian berperan dalam hal pembentukan Poktan/Gapoktan dan Sekolah Lapang.

Beberapa dokumen yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen RP2I di KPIU Bappeda diantaranya Perda RTRW, dokumen RPJMD Kabupaten/Kota, Perda LP2B, dan Perda Irigasi. Sedangkan pada KPIU DPUPR harus berpedoman pada renstra OPD, inventarisasi jaringan irigasi dan data P3A/GP3A. Pada KPIU Dinas Pertanian berpedoman pada renstra OPD, data Poktan/Gapoktan dan data sekunder lainnya.

Output yang diharapkan dari penyusunan dokumen RP2I yaitu ringkasan program dan kegiatan pengelolaan irigasi (O-P), program kajian dampak lingkungan dan rencana pembiayaan. Selain itu perlu adanya pengembangan kelembagaan, dan pemberdayaan P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan.(/fse)

 

---