Bappeda Ikuti Rapat Koordinasi SPAM Perkotaan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

Berita Terkait

• Rakor Pokja PKP dan Forum PKP Triwulan IV Kabupaten Purworejo0
• Workshop Internalisasi PPSIP Dalam Dokumen Perencanaan Daerah0
• Sidang Komisi Irigasi III Kabupaten Purworejo Tahun 20210
• Bappeda Selenggarakan Sosialisasi Draft RP2I Kabupaten Purworejo0
• Pemkab Purworejo Dorong Penumbuhan Petani Milenial0
• Rapat Koordinasi DAK Fisik Penugasan Bidang UMKM TA.20220
• Diskusi Laporan Akhir Penyusunan PSETK DI Kewenangan Pusat0
• Bappeda Selenggarakan FGD Penyusunan Dokumen PSETK DI Pamriyan dan DI Kepising0
• Bappeda Selenggarakan FGD Penyusunan Dokumen PSETK DI Gunung Butak dan DI Cluwek0
• FGD Penyusunan PSETK DI Kewenangan Kabupaten (Kluster Loano)0

Berita Populer

• SURPRISE
• Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
• SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
• Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
• Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
• Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
• Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo
• LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
• Pembahasan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah oleh Tim Penyusun RKPD Tahun 2021
• Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024

Dalam rangka pendampingan Manajemen Teknis SPAM Perkotaan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Rapat Koordinasi SPAM Perkotaan Tingkat Provinsi Jawa Tengah secara daring pada hari Kamis tanggal 25 November 2021. Acara tersebut diikuti oleh unsur dari Direktorat Air Minum Ditjen Cipta Karya PUPR, Bappeda Prov. Jateng, Biro Isda Setda Prov. Jateng, Biro Perekonomian Setda Prov. Jateng, PDAB Tirta Utama Prov. Jateng, Bappeda dan PDAM dari 35 Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Hadir sebagai narasumber pada acara tersebut dari Komisi D DPRD Prov. Jateng, Direktorat Air Minum Ditjen Cipta Karya PUPR, Praktisi dari PT. AKATIRTA, dan akademisi dari Fakultas Kesmas UNDIP.

Beberapa materi yang disampaikan pada rapat koordinasi tersebut diantaranya terkait arah penyelanggaran SPAM Perkotaan di Provinsi Jawa Tengah, arah kebijakan pengembangan SPAM Perkotaan, metode/teknik penurunan NRW dan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM). SPAM perkotaan di Provinsi Jawa Tengah selama ini dipenuhi oleh layanan PDAM. Untuk meningkatkan akses layanan air minum perkotaan yang masih rendah disupport dengan adanya pembangunan SPAM Regional, yaitu SPAM Reg Keburejo, Petanglong, Bregas, Wosusokas, dan Dadi Muria. Dari beberapa SPAM regional tersebut, terdapat 3 SPAM Regional yang sudah beroperasi yaitu SPAM Regional Bregas, Keburejo dan Petanglong. 

Beberapa masalah yang sering dijumpai pada PDAM selaku pengelola SPAM perkotaan diantaranya tingginya angka Non Revenue Water (NRW). Non Revenue Water (NRW) adalah jumlah air yang dikonsumsi secara tidak resmi atau tidak direkeningkan. Kehilangan air terdiri dari kehilangan yang disebabkan secara fisik (teknis) dan non fisik (administratif). Penyebab utama kehilangan air secara fisik, disebabkan oleh kebocoran pipa dan limpahan tangki reservoir. Sedangkan kehilangan air non fisik disebabkan beberapa faktor, diantaranya konsumsi tak resmi, ketidakakuratan meter air, dan kesalahan penanganan data. Hampir di setiap PDAM di Indonesia mengalami kehilangan air mulai dari kisaran 30 sampai 70 persen. Hal tersebut tentu mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit mengingat pengolahan airnya pun memerlukan biaya mulai dari bahan kimia, listrik, dan lain-lain. Selain itu, angka kehilangan air yang tinggi juga akan mempengaruhi suplai air bersih PDAM terhadap konsumen. Semakin besar angka kehilangan air yang terjadi, maka kemampuan suplai air bersih PDAM semakin menurun karena PDAM akan terus merugi dari tahun ke tahun. Guna menangani permasalahan tersebut, setiap pelaku pengelola air harus mempunyai pola pikir untuk menyelamatkan kehilangan air daripada terus menambah kapasitas air. Selain karena modal yang terus bertambah apabila menambah kapasitas air, adanya faktor kelestarian juga menjadi alasan yang tak kalah penting untuk disoroti. Pengendalian air dapat ditempuh melalui beberapa tahapan. Pertama yakni pembentukan tim pengendalian tingkat air, perencanaan program, pembentukkan Direct Memory Acces (DMA) atau alat pengendali, penyusunan neraca air dan perhitungan Infrastructure Leakage Index (ILI). Setelah itu dilakukan perhitungan Water Balance One (WB 1), WB2, WB3, menghitung WB akhir dan penyusunan ILI akhir program, menganalisis finansial, serta melakukan pelaporan. Untuk melaksanakan langkah-langkah tersebut, diperlukan adanya komitmen yang kuat dalam mengelola jumlah kehilangan air, indikasi NRW yang saat itu terjadi, target yang jelas, serta prioritas pengendalian NRW. Meskipun hal tersebut bukanlah hal yang mudah, jumlah kehilangan air dapat ditekan apabila adanya perbaikan, kolaborasi, dan komitmen dari berbagai pihak. Tak hanya dari dukungan dari manajemen saja tetapi meliputi alokasi pendanaan, sumber daya manusia, produksi dan distribusi, operasi dan pemeliharaan serta hubungan dengan pelanggan. (/fse)

---