FGD Penyusunan PSETK DI Kewenangan Kabupaten (Kluster Loano)

Berita Terkait

• KOORDINASI NARASUMBER PETANI MILENIAL DI KABUPATEN MAGELANG0
• Rapat Koordinasi Pokja PKP dan Forum PKP “Urgensi Dokumen RP2KPKPK dalam Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Purworejo”0
• Workshop Sharing Pengalaman Monitoring dan Evaluasi Partisipatif 5 Pilar STBM Provinsi Jawa Tengah 0
• Rapat Koordinasi Kegiatan Revitalisasi, Penyusunan Program Kerja, dan Peningkatan Kapasitas Komisi Irigasi Program SIMURP0
• Focus Group Discussion (FGD) I Penyusunan Dokumen PSETK DI Kewenangan Kabupaten (Kluster Purworejo)0
• FGD Penyusunan PSETK DI Wadaslintang Kabupaten Purworejo0
• FGD Penyusunan PSETK DI Kedung Putri Kabupaten Purworejo0
• Kick Off Meeting Konsultasi Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Infrastruktur PUPR TA. 20220
• Diskusi rapat pembahasan draft Irrigation Service Agreement (ISA) dan Tata Cara Pelayanan Irigasi Program SIMURP0
• Pertemuan Konsultasi Masyarakat SID Penyediaan Air Baku Kawasan Borobudur dan Prambanan untuk Desa Benowo, Kabupaten Purworejo0

Berita Populer

• SURPRISE
• Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
• SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
• Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
• Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
• Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
• Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo
• LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
• Pembahasan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah oleh Tim Penyusun RKPD Tahun 2021
• Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024

Pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021, Bappeda Kabupaten Purworejo menyelenggarakan FGD I penyusunan dokumen Profil Sosial Ekonomi Teknis dan Kelembagaan (PSETK) Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten (Kluster Loano : DI Krandon dan DI Guntur). Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan dari DPUPR, DPPKP, UPT PJI Wilayah Loano, Mantri Pengairan, Koordinator PPL Wilayah, Ketua GP3A/P3A/Poktan dan Gapotan, KTPM/TPM IPDMIP dan Supporting Staf IPDMIP.

PSETK merupakan dokumen yang digunakan sebagai data dasar penyusunan rencana dan program peningkatan kinerja pengelolaan irigasi partisipatif pada suatu Daerah Irigasi. Oleh karena itu keberadaannya menjadi sangat penting. PSETK mendeskripsikan profil sosial, ekonomi, teknis dan kelembagaan terhadap suatu daerah irigasi. Penyusunan PSETK sebaiknya dilakukan sebelum penyusunan dokumen Survey Investigasi Design (SID). Dokumen PSETK merupakan salah satu Disbursement Link Indikator (DLI) untuk Program IPDMIP, yaitu DLI-3.

Pada tahun 2021, Kabupaten Purworejo menargetkan menyusun dokumen PSETK kewenangan kabupaten non kesepakatan IPDMIP. Tahapan-tahapan telah dilaksanakan mulai dari penyusunan Tim Penyusun PSETK, sosialisasi Tingkat Kabupaten, sosialisasi tingkat Daerah Irigasi dan penelusuran jaringan. Setelah dilaksanakan kegiatan FGD dilanjutkan dengan Finalisasi Dokumen PSETK. 

Beberapa permasalahan mendasar di bidang sosial ekonomi di daerah Irigasi Krandon dan DI Guntur yaitu rendahnya tingkat pendidikan petani, sehingga kurang rensponsif dalam menyerap teknologi pertanian yang baru. Tingkat usia petani yang rata-rata didominasi umur diatas 50 tahun, yang mengakibatkan dari sisi produtivitas sudah sangat menurun dan kemampuan adaptasi dengan pengelolaan pertanian kekinian yang efisien menjadi lamban. Kondisi yang cukup memprihatikan adalah jumlah dan status kepemilikan lahan pertanian yang semakin mengecil dan cenderung semakin mengecil dikarenakan beberapa faktor ekonomi dan waris, sehingga luasan lahan pertanian mereka semakin mengecil dan tentu saja secara langsung berdampak terhadap pendapatan petani. Pada aspek teknis, terdapat sedimentasi pada hulu bangunan bendung. Selain itu juga banyak terdapatnya vegetasi liar dan sampah di sepanjang saluran. Pada lining, di beberapa spot terdapat kerusakan pada pasangan. Dan masih ada saluran yang berupa tanah. Pada aspek kelembagaan, masiih banyaknya P3A yang tidak aktif. P3A hanya aktif jika mendapatkan program dari pemerintah. P3A belum menjalankan program kerja dan AD/ART yang ada.

Beberapa rekomendasi yang diusulkan diantaranya pengangkatan sedimentasi, pembersihan vegetasi dan sampah serta perbaikan pasangan di saluran. Sedangkan rekomendasi pada aspek kelembagaan yaitu lebih intensnya diadakan pelatihan peningkatan kapasitas P3A/GP3A/Poktan/Gapotan, pelatihan teknis operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan peningkatan usaha ekonomi produktif. (/fse)

---