Diskusi Laporan Akhir Penyusunan PSETK DI Kewenangan Pusat

Berita Terkait

• Bappeda Selenggarakan FGD Penyusunan Dokumen PSETK DI Pamriyan dan DI Kepising0
• Bappeda Selenggarakan FGD Penyusunan Dokumen PSETK DI Gunung Butak dan DI Cluwek0
• FGD Penyusunan PSETK DI Kewenangan Kabupaten (Kluster Loano)0
• KOORDINASI NARASUMBER PETANI MILENIAL DI KABUPATEN MAGELANG0
• Rapat Koordinasi Pokja PKP dan Forum PKP “Urgensi Dokumen RP2KPKPK dalam Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Purworejo”0
• Workshop Sharing Pengalaman Monitoring dan Evaluasi Partisipatif 5 Pilar STBM Provinsi Jawa Tengah 0
• Rapat Koordinasi Kegiatan Revitalisasi, Penyusunan Program Kerja, dan Peningkatan Kapasitas Komisi Irigasi Program SIMURP0
• Focus Group Discussion (FGD) I Penyusunan Dokumen PSETK DI Kewenangan Kabupaten (Kluster Purworejo)0
• FGD Penyusunan PSETK DI Wadaslintang Kabupaten Purworejo0
• FGD Penyusunan PSETK DI Kedung Putri Kabupaten Purworejo0

Berita Populer

• SURPRISE
• Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
• Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
• SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
• Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
• Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
• Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo
• LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
• Pembahasan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah oleh Tim Penyusun RKPD Tahun 2021
• Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024

Pada hari Jum'at, tanggal 29 Oktober 2021 BBWS Serayu Opak Yogyakarta menyelenggarakan diskusi Laporan Antara Penyusunan Dokumen PSETK DI Kewenangan Pusat. Acara diikuti oleh BBWS SO, Dinas Pusdataru Prov. Jateng, Bappeda Prov. Jateng, Balai PSDA Probolo, Balai PSDA Serayu Citanduy, perwakilan dari Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Pertanian serta TPM/KTPM dari Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purworejo serta konsultan PT. Bina Buana Raya.

Pembahasan diskusi laporan akhir terdiri dari pendahuluan, gambaran umum lokasi, pelaksanaan survey lapangan, capaian pekerjaan dan rencana kerja selanjutnya. Terdapat 8 Daerah Irigasi (DI) kewenangan pusat yang masuk dalam wilayah study penyusunan dokumen PSETK yaitu DI Tajum di Kabupaten Banyumas, DI Serayu di Kabupaten Cilacap, DI Banjarcahyana di Kabupaten Banjarnegara, DI Singomerto di Kabupaten Banjarnegara, DI Sempor dan DI Wadaslintang (barat) di Kabupaten Kebumen dan DI Kedung Putri, DI Boro dan DI Wadaslintang (Timur) di Kabupaten Purworejo. Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dan evaluasi dalam penyusunan dokumen Laporan Akhir PSETK DI kewenangan pusat oleh PT. Bina Buana Raya yaitu :

1. Masih ada data P3A/GP3A yang belum sesuai.
2. Hasil FGD II belum maksimal, misalkan masih kurangnya penggalian informasi pada aspek teknis, kelembagaan, social ekonomi dan teknis.
3. P3A/GP3A tidak dilibatkan dalam penyusunan PSETK secara optimal, sehingga banyak usulan masyarakat terkait rehabilitasi/peningkatan jaringan irigasi DI kewenangan pusat yang tidak diakomodir.
4. Aspek keterlibatan perempuan belum terlihat secara nyata dalam kegiatan-kegiatan irigasi partisipatif.
5. Pada gambaran Daerah Irigasi, belum terlihat secara eksplisit terkait sejarah dan perkembangan daerah irigasi, lokasi daerah irigasi, profil sumber, ketersediaan dan alokasi air irigasi,
6. Pada profil social ekonomi, data social masyarakat terkait kegotong royongan, hubungan kemasyarakatan, tingkat pendidikan, status petani belum dijelaskan secara optimal.
7. Tidak terdapat data detail terkait produktivitas hasil usaha tani, tingkat pendapatan usaha tani, tingkat pendapatan rumah tangga petani, potensi sumber daya local, peluang usaha ekonomi produktif, dan struktur mata pencaharian petani.
8. Pada kondisi profil teknis, tidak dijelaskan secara lengkap kondisi fisik jaringan irigasi dan bangunan air, kondisi bangunan utama dan saluran pembawa, skema jaringan irigasi, kondisi saluran primer, saluran sekunder, RTTD, pola tanam dan rencana tanam serta pemeliharaan jaringan irigasi.
9. Terkait profil kelembagaan, belum dilengkapi dengan data P3A/GP3A, data Poktan/Gapoktan, data KWT, P3A/GP3A yang sudah berbadan hukum dan mempunyai AD/ART, tidak dilengkapi dengan struktur organisasi dan lain-lain.
10. Pada profil jaringan irigasi belum dilengkapi dengan lokasi, koordinat dan foto dokumentasi.

Diharapkan kekurangan-kekurangan tersebut sudah dapat dilengkapi sebelum akhir masa kontrak konsultan.(/fse)

---