Workshop Internalisasi PPSIP dalam Dokumen Perencanaan Daerah

Berita Terkait

• RAPAT KOORDINASI STRATEGI PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS) SEBAGAI UPAYA PENCAPAIAN SPM BIDANG PENDIDIKAN0
• Identifikasi Permasalahan Pembangunan Bidang Pemsosbud, Perekonomian Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur Kewilayahan0
• RAPAT TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN ( TKPK ) KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2022 0
• STUDY BANDING PENYUSUNAN GRAND DESAIN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN ( GDPK )0
• KOORDINASI TEKNIS DALAM RANGKA PENINGKATAN INTEGRASI PROGRAM DAN KEGIATAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DALAM DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH0
• Gerak Stunting Tingkat Kabupaten/Kota Wilayah Eks Karesidenan Kedu0
• Pemkab Purworejo ikuti Sinergi dan Sinkronisasi Pemuatan Instrumen Lingkungan Hidup dalam Perencanaan Pembangunan0
• Pengukuhan TPPS dan Gerak Stunting Tingkat Provinsi0
• Koordinasi Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah dengan TPPS Kabupaten dan Ketua TPPS Kecamatan0
• Rapat Komisi IV DPRD: Sinkronisasi RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 20230

Berita Populer

• SURPRISE
• Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
• SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
• Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
• Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
• Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
• Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo
• LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
• Pembahasan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah oleh Tim Penyusun RKPD Tahun 2021
• Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024

Dalam rangka internalisasi PPSIP dalam dokrenda, Ditjen Bangda Kemendagri menyelenggarakan Workshop Peran Pemda dalam Mendukung Internalisasi PPSIP dalam Dokrenda Komponen A Tahun Anggaran 2022 yang dilaksanakan di Hotel Le Polonia, Medan pada tanggal 20-22 Juli 2022. Acara diikuti oleh perwakilan Bappeda, DPUPR, Dinas Pertanian, perwakilan GP3A dari berbagai Provinsi dan Kabupaten yang menerima Program SIMURP. Rencana tindak lanjut dari pertemuan Workshop Peran Pemda Dalam Mendukung Internalisasi PPSIP dalam Dokrenda Komponen A Tahun Anggaran 2022 yaitu :

• 1. Kelembagaan Pengelolaan Irigasi melalui Komisi Irigasi perlu didukung operasionalnya oleh Pemerintah Daerah, sehingga permasalahan yang ada dalam kegiatan irigasi terutama kegiatan OP berjalan baik, dengan meningkatnya kinerja Komir, terutama dalam pelaksanaan Tusinya.
  2. Berdasarkan hasil telaahan terhadap RKPD terindikasi anggaran kelembagaan SDA dan PPSIP masih sangat kecil di bawah 1%, sehingga masih dimungkinkan untuk diperbesar baik dari jumlah kelembagaan maupun terutama dari segi anggarannya.
  3. Optimalisasi perangkat daerah terkait irigasi perlu diwujudkan antara lain melalui penajaman tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan sistem irigasi sesuai kewenangannya, pembinaan teknis dari Kementerian/Lembaga terkait di tingkat Pusat, dan koordinasi secara periodik dalam membahas isu strategis peningkatan pelayanan irigasi.
  4. Dalam proses Internalisasi PPSIP, Pemerintah Daerah terlebih dahulu menyusun dokumen Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (RP2I) sebagai dasar penyusunan Renstra PD, yang kemudian dimasukkan ke dalam dokumen RPJMD untuk ditetapkan sebagai Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk 5 tahun ke depan, karena dokumen RP2I sebagai acuan dokumen perencanaan yang dapat digunakan selama 5 (lima) tahun.
  5. RP2I di tingkat BBWS/BWS disusun bersamaan dengan pelaksanaan Musrenbang Nasional pada bulan April, dan siap dilaksanakan pada tahun berikutnya pada bulan Mei (berlangsung selama 5 tahun) dan pada bulan April tahun ke-6 RP2I tahap berikutnya disusun.
  6. Menyusun Strategi Percepatan Internalisasi yaitu menyusun pedoman internalisasi PPSI ke dalam RPJMD; Sosialisasi tentang proses internalisasi PPSI; menyusun action plan internalisasi PPSI; mengupayakan sumber pendanaan lain di luar APBD; komunikasi dan koordinasi secara kontinyu antara pihak-pihak terkait; dan meningkatkan kebersamaan di antara pihak-pihak terkait di tingkat pusat dan daerah.

---