▴HAKORDIA 2025▴ - Konsultasi Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional (IKN) ke Lemhanas RI
- Orientasi Penyusunan RKPD dan Renja PD tahun 2027
- Verifikasi Data Indeks Ketahanan Nasional
- Bappenas Gelar Diskusi Pemutakhiran Data Koperasi dan UMKM di Kabupaten Purworejo
- FGD II penyusunan kajian akademik tentang Mengembangkan Potensi dan Investasi di Daerah dalam rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan
- Inovasi Perangkat Daerah Kian Berkualitas, IID Kabupaten Purworejo Terus Meningkat
- Bapperida Kabupaten Purworejo menghadiri undangan High Level Meeting Kesiapan Pemerintah dalam menghadapi Hari Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026.
- Bapperida Purworejo Mengikuti Rapat Koordinasi Penyelarasan Peta Rencana SPBE
- Bapperida Purworejo Mengikuti Pembahasan Raperda Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi
- Pembahasan RKP 2026 DBHCHT dengan Kementerian
Sosialisasi Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD)
Berita Terkait
- Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Perda No 5 Tahun 2017 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Purworejo0
- Konsultasi Publik dan Pembukaan Masa Musrenbang Tahun 2021 dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo Tahun 20220
- Rapat Koordinasi Persiapan Konsultasi Publik dan Pembukaan Masa Musrenbang Tahun 20210
- Bappeda mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Tanah Bergerak0
- Rapat penertiban jam berjualan PKL jajanan sekolah di seputar Alun-alun Kutoarjo0
- Bappeda Ikuti Sosialisasi SK Kumuh Kabupaten Purworejo0
- Bappeda Purworejo Ikuti Sosialisasi Pembangunan Infrastruktur pada Eks Bakorwil II Jawa Tengah Tahun 20210
- Audiensi Pokja PKP dengan Bupati Purworejo Terkait Progres Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Kumuh Skala Kawasan di Kecamatan Kutoarjo0
- Bappeda Purworejo Ikuti Pelatihan Inputing Sistem Informasi Komisi Irigasi (KOMIR)0
- Bappeda Purworejo mengikuti Vidcon Penjelasan Pengisian Formulir RP2I0
Berita Populer
- SURPRISE
- Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
- Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
- Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
- Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
- KOORDINASI PEMANFAATAN TANAH GG
- LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
- Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024
- Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo

Bappeda Kabupaten Purworejo mengikuti acara sosialisasi Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD) yang diselenggarakan oleh BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah yang bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri pada hari Selasa, 2 Februari 2021 pukul 13.00 WIB sevara virtual bertempat di Ruang Rapat Bappeda Kabupaten Purworejo.
Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD) mencakupi 2 (dua) variabel, yakni: (a) Kinerja Pemerintah Daerah; dan (b) Kepemimpinan Kepala Daerah. Pengukuran dan penilaian IKKD dilakukan melalui (dua) tahap, yakni: a. Tahap Kesatu, melakukan pengukuran dan penilaian terhadap variabel Kinerja Pemerintah Daerah untuk menetapkan Kepala Daerah Nominator; dan b. Tahap Kedua, melakukan pengukuran dan penilaian terhadap variabel Kepemimpinan Kepala Daerah untuk menetapkan Kepala Daerah Terbaik. Kepala Daerah terbaik diberikan Penghargaan Kepemimpinan Kepala Daerah oleh Menteri Dalam Negeri.
Kepala daerah yang dinominasikan mendapat penghargaan dan kepala daerah yang ditetapkan sebagai kepala daerah terbaik harus memenuhi persyaratan, yang meliputi: a. sedang menduduki masa jabatan kepala daerah pada tahun kedua; b. kinerja pengelolaan keuangan daerah pada tahun pertama mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia; dan c. tidak pernah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih.
Penilaian Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah mulai dilakukan pada tahun 2021 dan berpedoman pada Permendagri Nomor 38 Tahun 2020 tentang Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah.









