- Apel pagi hari Senin 21 Juli 2025
- Pembahasan Pengukuran Frasa Religius ke-5
- Kunjungan BPKP ke Purworejo atas Penyusunan RPJMD
- Pembahasan Program Strategis Nasional di Kabupaten Purworejo
- Bapperida Menerima Mahasiswa Magang dari Universitas Tidar
- RUD 2025 Dorong Strategi Berbasis GIS Atasi Ketimpangan Layanan Pendidikan
- Paparan Antara Roadmap Smart City 2025 untuk Purworejo Cerdas yang Terpadu dan Kontekstual
- RUD 2025 Bahas Strategi Penguatan BUMD untuk Dorong Pariwisata Purworejo
- Persiapan Evaluasi Ranperda RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029
- Pembahasan Indikator Indeks Religius Daerah Tahun 2025-2029
RAPAT KOORDINASI NASIONAL DAN PENYERAHAN DANA INSENTIF FISKAL KATEGORI KINERJA PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM TAHUN BERJALAN 2023 (SECARA DARING)
Berita Terkait
- Rapat Koordinasi Pokja PKP dalam Rangka Percepatan Pencapaian Sanitasi Aman di Provinsi Jawa Tengah0
- Penyerahan Bansos Perbaikan RTLH dan Hibah Sarana Peribadatan0
- Forum Data Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 20230
- Rapat Koordinasi Pengumpulan Data dan Informasi untuk SPAM Regional Keburejo dan Jragung0
- Desk Update Data Penanganan Sumber Air Bersih PKE di Website SIKSDJ0
- Pendampingan Penajaman Program Penanganan Kumuh Terpadu0
- PERTEMUAN KEMITRAAN UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN AIDS – TUBERKULOSIS - MALARIA ( ATM )0
- Focus Group Discussion (FGD) Tema Tata Kelola Pemerintahan dalam rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2025-20450
- FGD PENGUATAN PENERAPAN SIPD DI JAWA TENGAH0
- Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Sekitar Kawasan Otoritatif Badan Otorita Borobudur (BOB) 0
Berita Populer
- SURPRISE
- Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
- Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
- Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
- Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
- Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo
- LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
- Pembahasan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah oleh Tim Penyusun RKPD Tahun 2021
- Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024

Pada Hari Kamis Tanggal 9 November 2023 pukul 13.30 sd 15.00 WIB bertempat di R Command Center Dinkominfostasandi Kab. Purworejo, Plt. Bupati Purworejo bersama Assisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, dan OPD terkait yang terdiri dari Bappedalitbang, DinsosdaldukKB, DinPUPR, Dinperkimtan, Dinpppapmd, Dinperintransnaker, Bagian Kesra, serta Bagian Perekonomian Setda mengikuti Rapat Koordinasi Nasional dan Penyerahan Dana Insentif Fiskal Kategori Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun Berjalan 2023 (secara daring)
Rakornas dipimpin oleh Wakil Presiden RI, KH Ma'ruf Amin yang menyerahkan penghargaan insentif fiskal kepada 8 propinsi dan 18 kabupaten / kota se Indonesia atas capaian kinerja dalam penghapusan kemiskinan ekstrem yang dinilai baik. Dalam sambutannya Wakil Presiden RI menekankan bahwa pimpinan daerah memiliki peran krusial dalam menyusun program dan kegiatan, serta keberpihakan anggaran daerah untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Apalagi, waktu untuk menuju target nol persen kemiskinan ekstrem hanya tersisa satu tahun.
Pemprov Jateng termasuk yang mendapatkan penghargaan senilai Rp 5,79 miliar atas capaian kinerja dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem tersebut. Selain itu Pemprov Jateng juga dinilai patuh dalam memverifikasi data percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE) dan melaporkan pelaksanaannya. Alokasi anggaran APBD maupun penunjangnya, juga berpihak pada upaya pengentasan kemiskinan ekstrem.