▴HAKORDIA 2025▴ - Konsultasi Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional (IKN) ke Lemhanas RI
- Orientasi Penyusunan RKPD dan Renja PD tahun 2027
- Verifikasi Data Indeks Ketahanan Nasional
- Bappenas Gelar Diskusi Pemutakhiran Data Koperasi dan UMKM di Kabupaten Purworejo
- FGD II penyusunan kajian akademik tentang Mengembangkan Potensi dan Investasi di Daerah dalam rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan
- Inovasi Perangkat Daerah Kian Berkualitas, IID Kabupaten Purworejo Terus Meningkat
- Bapperida Kabupaten Purworejo menghadiri undangan High Level Meeting Kesiapan Pemerintah dalam menghadapi Hari Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026.
- Bapperida Purworejo Mengikuti Rapat Koordinasi Penyelarasan Peta Rencana SPBE
- Bapperida Purworejo Mengikuti Pembahasan Raperda Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi
- Pembahasan RKP 2026 DBHCHT dengan Kementerian
Desk Update Data Penanganan Sumber Air Bersih PKE di Website SIKSDJ
Berita Terkait
- Pendampingan Penajaman Program Penanganan Kumuh Terpadu0
- PERTEMUAN KEMITRAAN UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN AIDS – TUBERKULOSIS - MALARIA ( ATM )0
- Focus Group Discussion (FGD) Tema Tata Kelola Pemerintahan dalam rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2025-20450
- FGD PENGUATAN PENERAPAN SIPD DI JAWA TENGAH0
- Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Sekitar Kawasan Otoritatif Badan Otorita Borobudur (BOB) 0
- RAKOR EVALUASI PENGARUS UTAMAAN GENDER (PUG)0
- VERIFIKASI LAPANGAN ASPEK AIR BERSIH DI DESA KALIKALONG LOANO0
- PEMBINAAN DESA CANTIK DAN SOSIALISASI PEMANFAATAN DATA REGSOSEK0
- Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Deteksi Dini Preventif dan Respon Penyakit0
- Sidang Komisi Irigasi III Kabupaten Purworejo Tahun 20230
Berita Populer
- SURPRISE
- Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
- Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
- Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
- Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
- KOORDINASI PEMANFAATAN TANAH GG
- LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
- Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024
- Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo

|
SEMARANG- Dalam rangka sinkronisasi data intervensi penanganan sumber air bersih Program Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) di 17 Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 melalui berbagai sumber pendanaan baik APBN, APBD, maupun CSR, Dinas PUBMCK Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Desk Update Data Penanganan Sumber Air Bersih PKE di Website SIKSDJ pada hari senin, tanggal 13 November 2023 bertempat di Ruang Rapat Utama Dinas PUBMCK Provinsi Jawa Tengah Semarang. Bahwa berdasarkan data dari SIKS-DJ air, yang cut off tanggal 10 November 2023, hasil verval P3KE masih terdapat 36.139 KK yang memerlukan intervensi kebutuhan air bersih di Jawa Tengah (tersebar di 17 Kabupaten). Sedangkan untuk Kabupaten Purworejo terdapat 3.492 KK yang tersebar di 65 desa. Dari 3.942 KK yang belum terlayani air bersih tersebut sebagian besar menggunakan mata air tak terlindungi (2.575 KK); sumur tak terlindungi (620 KK), air Sungai (204 KK), sumber lainnya (91 KK) dan air hujan (2 KK). Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten dalam hal ini Bappedalitbang, untuk akselerasi penanganan PKE air bersih yaitu :
Sedangkan beberapa strategi yang dapat dilaksanakan untuk Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE) yaitu :
Untuk Kabupaten Purworejo jumlah BNBA yang tidak mempunyai sumber air bersih sebesar 3.492 KK. Pada tahun 2023, dilakukan intervensi sebanyak 530 KK, dimana175 KK dintervensi melalui DAK SPAM, dan sisanya dintervensi melalui Program Pamsimas maupun mandiri dari Masyarakat. Terdapat 3 KK yang tidak bisa diintervensi karena sudah meninggal dunia. Sedangkan rencana intervensi 2023 yang belum dilaksanakan berupa bantuan dari CSR BUMD PT. SPJT, PT. Jamkrida Jateng dan PT. TJUT sebanyak 37 SR. Untuk melaksanakan akseslerasi capaian air bersih di desa-desa PKE, pemkab diminta untuk melakukan inovasi terkait penyediaan air minum, baik melalui pendanaan APBD, CSR maupun pendanaan lain. (/fse) |
|
|









