- Bapperida Purworejo Awali Tahun 2025 dengan Penegasan Tupoksi dan Kinerja
- Finalisasi Kamus Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Musrenbang
- Penyerahan Surat Perintah Pelaksana Tugas
- Rapat Koordinasi Persiapan Kegiatan Rehabilitasi/Pembangunan Jalan Lingkungan/Poros Kelurahan Tahun 2025
- Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perencanaaan
- Sosialisasi Penyusunan Ranwal Renja PD Tahun 2026
- Diseminasi Inovasi Pemenang PPD Kabupaten/ Kota tahun 2024
- Koordinasi Penyempurnaan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029
- Pembahasan Laporan Akhir FS Pasar Darurat Kutoarjo
- Lomba Senam Sehat dalam Rangka Peringatan HUT ke-25 Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Purworejo
RAPAT KOORDINASI DAN PENINGKATAN KAPASITAS PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK DI JAWA TENGAH
Berita Terkait
- FGD PENDAMPINGAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN0
- Rapat Final Report Pekerjaan Row Water Supply (RWS) Bendungan Bener0
- Konsultasi Publik Penataan Kawasan Kota Purworejo Guna Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Pusat Kota Purworejo0
- Coaching Clinic Program Percepatan Penyediaan Air Minum (P3AM) Tahun 20220
- Sidang Komisi Irigasi III Kabupaten Purworejo Tahun 20220
- Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Information & Communication Technology (ICT) IPDMIP0
- Workshop PKP dengan Tema Housing For All : For Bettter Urban Future0
- Rapat Koordinasi Perpustakaan tahun 20220
- Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)0
- Bappedalitbang Kabupaten Purworejo Mengikuti Rapat Koordinasi Terpadu Penjaminan Mutu Pendidikan Tahun 20220
Berita Populer
- SURPRISE
- Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
- Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
- Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
- Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
- Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo
- LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
- Pembahasan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah oleh Tim Penyusun RKPD Tahun 2021
- Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024
Bappedalitbang mengikuti Rapat Koordinasi dan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Jawa Tengah yang dilaksanakan pada Hari Kamis Tanggal 26 Januari 2023, bertempat di Hotel Grasia Semarang.
Rakor dibuka oleh Sekda Provinsi Jawa Tengah : Sumarno, menyampaikan pentingnya mengatasi masalah perlindungan anak secara terintegratif. Bahwa masalah perlindungan anak sudah menjadi prioritas pemerintah, bersamaan dengan program pengentasan kemiskinan. Pemda agar berkolaborasi dengan semua stakeholder baik DinPPPAPMD, Dinkes, Dindikbud.
Sementara Kepala DP3AP2KB Propinsi Jateng : Retno Sudewi berharap kolaborasi ini terjalin dengan baik. Permasalahan kemiskinan keluarga, pasti di dalamnya juga ada problem pada anak. Seperti masalah pendidikan anak yang berhenti, stunting, gizi buruk, dan lainnya harus segera diatasi. Pihaknya juga mengimbau agar masyarakat turut serta mendukung dan bertanggung jawab dalam pelayanan perlindungan pada anak.
Salah satu upaya untuk meningkatkan capaian indikator KLA di Propinsi Jawa Tengah adalah mendorong percepatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) baik provinsi dan kabupaten/kota. Saat ini baru ada 3 UPTD PPA di Jawa Tengah yang sudah terbentuk, yaitu Kota Surakarta, Kab. Banyumas dan Kab Semarang. Sementara 3 lagi sedang berproses, yaitu Kab. Purworejo, Kab. Pemalang dan Kab. Tegal, sehingga secara kinerja perlu didorong secara serius pada tahun 2023 agar 29 kabupaten/kota lainnya mempunyai UPTD PPA.
UPTD PPA sebagai pusat layanan penangan korban kekerasan perempuan dan anak harus aman dan mudah dijangkau oleh semua orang.