- Sosialisasi Perda No 8 Tahun 2024 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044
- Bapperida Purworejo Bahas Usulan Inovasi Unggulan untuk IGA 2025
- Evaluasi Raperda RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029
- Pembahasan Pra Harmonisasi Raperbup tentang Perubahan Perbup Pedoman Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari DBHCHT
- Rapat Koordinasi Penanaman Modal dengan Tema Pengembangan Ekonomi Hijau sebagai Akselerasi Pembangunan Berkelanjutan guna Menarik Investor di Jawa Tengah
- Purworejo Dukung Aksi Pembangunan Rendah Karbon
- Apel pagi hari Senin 21 Juli 2025
- Pembahasan Pengukuran Frasa Religius ke-5
- Kunjungan BPKP ke Purworejo atas Penyusunan RPJMD
- Pembahasan Program Strategis Nasional di Kabupaten Purworejo
Rapat Koordinasi Perpustakaan tahun 2022
Berita Terkait
- Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)0
- Bappedalitbang Kabupaten Purworejo Mengikuti Rapat Koordinasi Terpadu Penjaminan Mutu Pendidikan Tahun 20220
- BAPPEDALITBANG KAB. PURWOREJO MENGIKUTI PENGHITUNGAN KERUSAKAN, KERUGIAN DAN KEBUTUHAN AKIBAT BENCANA TANAH LONGSOR DI DESA PAMRIYAN KECAMATAN PITURUH0
- BAPPEDALITBANG KAB. PURWOREJO MENDAMPINGI KUNJUNGAN KERJA PANSUS 43 KE DPRD KOTA MADIUN0
- Bappedalitbang Purworejo Selenggarakan Coaching Clinic MIS-GIS Program KOTAKU0
- Monev Penguatan Kapasitas Pengembangan Agribisnis dan Pemanfaatan Teknologi Digital ICT IPDMIP oleh Ditjen Bangda Kemendagri0
- Bappedalitbang Purworejo Menerima Kunjungan dari Pokja PKP Kabupaten Pati0
- Sosialisasi Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum Tahun 2022 dan Rapat Koordinasi Perhitungan Kinerja Capaian Air Minum dan Air Limbah Domestik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 0
- Koordinasi dan Sinkronisasi Forum Data Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 20220
- Pendampingan Provinsi/Kab/Kota dalam Perhitungan Provinscial Health Account/District Health Account (PHA/DHA)0
Berita Populer
- SURPRISE
- Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
- Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
- Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
- Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
- Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo
- LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
- Pembahasan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah oleh Tim Penyusun RKPD Tahun 2021
- Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024

Rapat Koordinasi Perpustakaan Tahun 2022 dengan tema Keterlibtan Masyarakat dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarkat (IPLM) Di Provinsi Jawa Tengah dibuka Oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, S.E, M.M. Sekda menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara Rakor pada hari ini. Dalam sambutannya disampaikan mengenai pentingnya literasi bagi masyakat Indonesia saat ini. Dalam rakor ini disampaikan 4 materi dari pusat hingga best practice.
Materi pertama oleh Dr Adin Bondan, M.Si Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca. Dalam materinya disampaikan mengenai Kebijakan Literasi sebagai Indeks Kinerja Kunci Bidang Perpustakaan.
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat juga telah menjadi salah satu unsur Indikator Kinerja Kunci (IKK)dibidang perpustakaan dengan bobot urusan sebesar 2% dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dengan demikian seluruh pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang mencakup semuaurusan yangmenjadi kewenangannya, khususnya dibidang perpustakaan, guna mengukur capaian kinerja pemerintahan daerah wilayahnya.