Evaluasi Layanan Transportasi Umum Aglomerasi Perkotaan di Jawa Tengah

Berita Terkait

• Sosialisasi Hasil Kajian Kebutuhan Air Baku SPAM Kabupaten/Kota Wilayah Eks Bakorwil I dan II Provinsi Jawa Tengah0
• Pemkab Purworejo Verifikasi Data Calon Penerima Bantuan Set Top Box (STB) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI0
• Workshop Internalisasi PPSIP dalam Dokumen Perencanaan Daerah0
• RAPAT KOORDINASI STRATEGI PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS) SEBAGAI UPAYA PENCAPAIAN SPM BIDANG PENDIDIKAN0
• Identifikasi Permasalahan Pembangunan Bidang Pemsosbud, Perekonomian Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur Kewilayahan0
• RAPAT TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN ( TKPK ) KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2022 0
• STUDY BANDING PENYUSUNAN GRAND DESAIN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN ( GDPK )0
• KOORDINASI TEKNIS DALAM RANGKA PENINGKATAN INTEGRASI PROGRAM DAN KEGIATAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DALAM DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH0
• Gerak Stunting Tingkat Kabupaten/Kota Wilayah Eks Karesidenan Kedu0
• Pemkab Purworejo ikuti Sinergi dan Sinkronisasi Pemuatan Instrumen Lingkungan Hidup dalam Perencanaan Pembangunan0

Berita Populer

• SURPRISE
• Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
• SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
• Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
• Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
• Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
• Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo
• LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
• Pembahasan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah oleh Tim Penyusun RKPD Tahun 2021
• Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024

 

1. Acara kajian Evaluasi Layanan Transportasi Umum Aglomerasi Perkotaan di Jawa Tengah ini dibuka oleh Plt. Ka. Bappeda Provinsi Jawa Tengah yang dalam acara ini sekaligus menyampaikan mengenai Maksud dan tujuan diadakannya kajian dengan tema Evaluasi Layanan Transportasi Umum Aglomerasi Perkotaan di Jawa Tengah ini adalah untuk:
   1. 1. Mengidentifikasi efektivitas layanan Trans Jateng  dalam rangka mengurangi masalah transportasi perkotaan
      2. Mengidentifikasi potensi pengembangan layanan angkutan umum kawasan aglomerasi perkotaan pada dokumen perencanaan jangka menengah tahap berikutnya.

• Trans Jateng ini telah beroperasi sejak tahun 2014 dengan jumlah 6 koridor sampai dengan tahun 2022. Rencana ditahun 2023 akan menambah satu koridor lagi dengan rute Solo – Wonogiri. Pada kajian dengan tema Evaluasi Layanan Transportasi Umum Aglomerasi Perkotaan di Jawa Tengah ini disampaikan dua materi dengan narasumber Ir. Drs. Djoko Setijowarno, M.T dengan materi Efeksifitas Layanan Angkutan Umum di Kawasan Aglomerasi Perkotaan Untuk Mengurai Permasalahan Perkotaan. Dan materi kedua oleh Dr. Okto Risdianto Manullang, S.T, M.T dengan materi Potensi Pengembangan Layanan Angkutan Umum di Lokasi Aglomerasi untuk Mendukung Sektor Pariwisata, Industri, dan Pendidikan. 
  1. Dalam materi pertama Ir. Drs. Djoko Setijowarno, M.T dengan materi Efeksifitas Layanan Angkutan Umum di Kawasan Aglomerasi Perkotaan Untuk Mengurai Permasalahan Perkotaan disampaikan mengenai masalah utama dari system angkutan umum bertrayek adalah moda pra/pasca angkutan yang tarifnya mahal bahkan dibandingkan dengan moda angkutan utamanya. Dari masalah utama ini muncul beberapa solusi, antara lain :
     1. 1. Subsidi tariff angkutan utama
        2. Menghilangkan/mengurangi biaya pra pasca angkutan dengan metode: Pengembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD), Perbaikan fasilitas non motorized (pejalan kaki dan pesepeda), Peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum, dan Pembatasan penggunaan kendaraan pribadi

Jika dilihat dari segi transportasi umum, masalah yang terjadi antara lain:

1. Infrastruktur transportasi dibangun dengan orientasi pergerakan kendaraan bermotor, bukan pergerakan manusia
2. Insentif untuk Public Transport kurang, disinsentif untuk Private Transport kurang
3. Investasi untuk angkutan massal sulit dilakukan
4. Disiplin dan Law Enforcement tidak maksimal
5. Paradigma Pemda untuk mengutamankan PAD, sehingga transportasi sebagai pelayanan publik kurang mendapat perhatian

Dalam materi ini juga disampaikan mengenai pemerintah daerah yang sudah mengembangkan layanan transportasi publik dengan subsidi mandiri. Antara lain Pemda Aceh dengan Bus Koetaraja, Banjarmasin dengan trans Banjarmasin, Kota Semarang dengan Trans Semarang, dsb. Program Pembelian layanan (buy the service) dalam pelaksanaannya menurut Major Project RPJMN 2020 – 2024 yang terkait dengan pengembangan angkutan umum Major Project 23 = Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan = Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang dan Makassar. Major Project 9 = Pengembangan Wilayah Metropolitan Palembang, Denpasar, Banjarmasin dan Makassar. Major Project 2 = 10 Destinasi Pariwisata Prioritas. Program BTS (buy the service) adalah skema pembelian layanan untuk angkutan massal perkotaan dilakukan Pemerintah Pusat melalui  Kementerian Perhubungan dengan membeli layanan angkutan massal perkotaan (mensubsidi 100 persen biaya operasional  kendaraan) kepada operator dengan mekanisme lelang berbasis standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan.

1. Materi kedua mengenai Potensi Pengembangan Layanan Angkutan Umum di Lokasi Aglomerasi untuk Mendukung Sektor Pariwisata, Industri, dan Pendidikan disampaikan oleh Dr. Okto Risdianto Manullang, S.T., M.T. (Dosen Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota FT – Undip. Dalam paparannya disampaikan mengenai
   4. 1. Indikator Keberhasilan Angkutan Umum adalah Keseimbangan antara Subsidi dan Efisiensi Biaya Perjalanan Masyarakat.
      2. Integrasi Moda harus dapat mengurangi biaya transportasi, saat ini untuk pergerakan lokal/ harian integrasi tarif tidak berdampak signifikan, tetapi untuk pergerakan regional dampaknya  cukup signifikan

1. Acara kajian Evaluasi Layanan Transportasi Umum Aglomerasi Perkotaan di Jawa Tengah ini diakhiri dengan diskusi dan tanggapan oleh peserta yang menyampaikan mengenai evaluasi pelaksanaan Trans Jateng dari setiap wilayah yang menjadi rute pengembangan koridor 1-6 Trans Jateng.

---