DESK / VERIFIKASI PROGRES PENDAMPINGAN PERANGKAT DAERAH KEPADA DESA PRIORITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2024

Berita Terkait

• RAPAT KOORDINASI SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (TKPKD)0
• Paparan Pendahuluan Riset Unggulan Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Purworejo0
• Paparan Pendahuluan Riset Partisipasi Masyarakat untuk Pemberdayaan Petani di Purworejo0
• Paparan Pendahuluan Riset Unggulan Daerah dalam Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi0
• Sosialisasi dan Workshop Bimbingan Teknis Analisis Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten/Kota di Jawa Tengah0
• Seleksi Presentasi Kompetisi Inovasi Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 20240
• DESK / VERIFIKASI PROGRES INPUT INSTRUMEN PENILAIAN KABUPATEN SEHAT TAHUN 20240
• Paparan Pendahuluan Riset Unggulan Daerah Bidang Lingkungan Hidup di Purworejo0
• Studi Tiru Penyusunan Register Risiko Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten ke Kabupaten Purworejo0
• Paparan Pendahuluan Riset Unggulan Daerah Bidang Kelautan Perikanan di Purworejo0

Berita Populer

• SURPRISE
• Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
• SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
• Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
• Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
• Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
• Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo
• LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
• Pembahasan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah oleh Tim Penyusun RKPD Tahun 2021
• Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024

Desk / Verifikasi Progres Pendampingan Perangkat Daerah kepada Desa prioritas Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024, diselenggarakan pada Hari Senin - Selasa Tanggal 7 - 8 Oktober 2024 Pukul 08.00 – 15.00 WIB, di R. Rapat Bappedalitbang Kab. Purworejo.

      Secara umum hasil verifikasi lapangan sebagai berikut :

1. Kebutuhan pengeluaran kurang dari Rp. 12.000 sejumlah 611, dari hasil verifikasi lapangan sudah banyak warga yang bekerja walaupun serabutan, sehingga rata-rata pengeluaran per harinya sudah lebih dari Rp. 12.000 per kapita per hari.
2. Kebutuhan RTLH adalah 554, dari hasil verifikasi lapangan kebanyakan intervensi akan diusulkan lewat Dinperkimtan.
3. Kebutuhan jamban adalah 936, dari hasil verifikasi lapangan ternyata banyak yang sudah mempunyai jamban, sudah mempunyai akses dengan menumpang di rumah sekitar dan hanya beberapa yang sama sekali tidak mempunyai jamban. Selain itu ada juga jamban yang salurannya dialirkan ke kolam ikan.

    Rencana intervensi akan diselesaikan oleh Bankeupemdes 2024 dan beberapa akan dibiayai dengan dana APBDes serta CSR

4. Kebutuhan air bersih berjumlah 2.373, dari hasil verifikasi lapangan ternyata sebagian besar sudah mempunyai sumur (tidak terlindungi, layak intervensi) dan sebagian yang lain memanfaatkan mata air, yang dialirkan dari bak penampung menggunakan selang sampai ke rumah (tidak aman, tetapi tidak layak intervensi).

    Rencana intervensi dengan swadaya masyarakat, APBDes, PAMSIMAS serta bantuan hibah air perkotaan dari PDAM khusus untuk daerah perkotaan.

5. Kebutuhan Listrik adalah 735, rencana intervensi kebanyakan akan diusulkan dengan membuat proposal ditujukan kepada ESDM Propinsi / PLN
6. Kebutuhan Anak Tidak Sekolah (ATS) sejumlah 220. Pemkab sudah menyediakan beasiswa bagi anak putus sekolah yang mau kembali sekolah, tetapi kondisi di lapangan banyak anak yang tidak mau kembali bersekolah karena mondok, sudah bekerja, sudah menikah atau tidak ada motivasi / malas bersekolah.
7. Kebutuhan Disabilitas adalah 416, Rata-rata penyandang disabilitas sudah mendapat bantuan dari pemerintah seperti PKH
8. Terhadap aspek Tidak Bekerja yang berjumlah 829, dari hasil verifikasi lapangan banyak yang tidak dapat diintervensi karena mereka adalah ibu rumah tangga, anak sekolah / kuliah / mondok di Ponpes, atau disabilitas yang tidak bisa bekerja. Rencana intervensi berupa padat karya, dan pelatihan kerja di BLK.

---