▴HAKORDIA 2025▴ - Konsultasi Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional (IKN) ke Lemhanas RI
- Orientasi Penyusunan RKPD dan Renja PD tahun 2027
- Verifikasi Data Indeks Ketahanan Nasional
- Bappenas Gelar Diskusi Pemutakhiran Data Koperasi dan UMKM di Kabupaten Purworejo
- FGD II penyusunan kajian akademik tentang Mengembangkan Potensi dan Investasi di Daerah dalam rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan
- Inovasi Perangkat Daerah Kian Berkualitas, IID Kabupaten Purworejo Terus Meningkat
- Bapperida Kabupaten Purworejo menghadiri undangan High Level Meeting Kesiapan Pemerintah dalam menghadapi Hari Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026.
- Bapperida Purworejo Mengikuti Rapat Koordinasi Penyelarasan Peta Rencana SPBE
- Bapperida Purworejo Mengikuti Pembahasan Raperda Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi
- Pembahasan RKP 2026 DBHCHT dengan Kementerian
RAPAT KOORDINASI SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (TKPKD)
Berita Terkait
- Paparan Pendahuluan Riset Unggulan Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Purworejo0
- Paparan Pendahuluan Riset Partisipasi Masyarakat untuk Pemberdayaan Petani di Purworejo0
- Paparan Pendahuluan Riset Unggulan Daerah dalam Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi0
- Sosialisasi dan Workshop Bimbingan Teknis Analisis Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten/Kota di Jawa Tengah0
- Seleksi Presentasi Kompetisi Inovasi Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 20240
- DESK / VERIFIKASI PROGRES INPUT INSTRUMEN PENILAIAN KABUPATEN SEHAT TAHUN 20240
- Paparan Pendahuluan Riset Unggulan Daerah Bidang Lingkungan Hidup di Purworejo0
- Studi Tiru Penyusunan Register Risiko Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten ke Kabupaten Purworejo0
- Paparan Pendahuluan Riset Unggulan Daerah Bidang Kelautan Perikanan di Purworejo0
- PEMBINAAN DAN SOSIALISASI DESA CANTIK (CINTA STATISTIK)0
Berita Populer
- SURPRISE
- Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
- Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
- Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
- Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
- KOORDINASI PEMANFAATAN TANAH GG
- LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
- Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024
- Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo

Pada Hari Rabu Tanggal 16 Oktober 2024 bertempat di R Rapat Bappedalitbang telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan kemiskinan Daerah (TKPKD), dipimpin oleh Pj Sekda sebagai Ketua TKPKD, dan dihadiri oleh Kepala Perangkat Daerah se – Kabupaten Purworejo.
Bahwa Perangkat Daerah diminta untuk melakukan pendampingan di desa binaannya masing-masing dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
- Melakukan verifikasi ulang by name by addres terhadap 8 aspek PKE
- Membantu pemerintah desa untuk merencanakan intervensi lanjutan
- Mencari alternatif pembiayaan yang bersumber dari BUMN, BUMD, Baznas, CSR atau donator lainnya yang tidak mengikat.
Adapun rekapitulasi kebutuhan 8 aspek PKE Kabupaten Purworejo Tahun 2024 sebagai berikut :
|
Pengeluaran< Rp. 12.000 |
Jamban |
Air bersih |
Listrik |
RTLH
|
Disabilitas |
Tidak bekerja |
ATS |
|
611 |
936 |
2.373 |
735 |
554 |
416 |
829 |
220 |
Dari hasil Desk / verifikasi yang dilaksanakan pada Tanggal 7 – 8 Oktober 2024, progress pendampingan Perangkat Daerah kepada Desa Prioritas Penanggulangan Kemiskinan, diperoleh hasil verifikasi ulang terhadap 8 aspek sebagai berikut :
|
Pengeluaran< Rp. 12.000 |
Jamban |
Air bersih |
Listrik |
RTLH
|
Disabilitas |
Tidak bekerja |
ATS |
|
484 |
771 |
2.249 |
614 |
413
|
372 |
582 |
125 |
Sementara itu, kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan pendampingan Perangkat Daerah di lapangan sebagai berikut :
- Data membingungkan, ada beberapa yang dobel
- PD tidak memahami kriteria layak atau tidak layak untuk setiap aspek
- Dalam melakukan verifikasi tidak mengecek setiap nama yang ada dalam bnba.
- Tidak melakukan cek lokasi / lapangan.
- Belum bisa membantu mencarikan alternatif sumber pembiayaan.









