- Pengajuan Harmonisasi Raperbup RKPD 2026 dan Perubahan RKPD 2025
- Konsultasi Rancangan Awal RPJMD 2025-2029 di Provinsi Jawa Tengah
- Rapat Persiapan Musrenbang RPJMD
- Rapat Verifikasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD
- Rapat Koordinasi Tim Penjamin Mutu RUD 2025 Bahas Seleksi Tahap Lanjutan
- Forum Perangkat Daerah BRIDA Propinsi Jawa Tengah dalam Rangka Penyusunan Renja 2026 dan Renstra 2025-2029
- Rapat Persiapan Musrenbang RPJMD
- Rakor dan CB Keris Jateng
- Asistensi Daring Indikasi Geografis Garam Jetis Purworejo Digelar, Fokus pada Identitas Produk dan Penguatan Komunitas
- Bapperida Matangkan Penilaian Kinerja Perangkat Daerah Lewat Zoom Meeting
Webinar series Penajaman Pendidikan Vokasi dan Kompetensi Guru SMK di Jawa Tengah Meuju SDM Unggul dan Berdaya Saing dengan Sub-Tema I : Pendalaman Pendidikan Kompetensi
Berita Terkait
- BAPPEDA KABUPATEN PURWOREJO IKUTI VIDCON PENGISIAN DATA INDEKS DAYA SAING DAERAH TAHUN 20200
- Bappeda Kabupaten Purworejo mengikuti kegiatan Komunikasi Sosial dengan Aparat Pemerintah KODIM 0708/Purworejo Tahun Anggaran 2020 \\\"Sinergitas Membangun Bangsa\\\"0
- Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo Pimpin Langsung Uji Publik I dalam Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD 2020-2024 0
- DPR Daerah Istimewa Yogyakarta Lakukan Kunjungan ke Bappeda Kabupaten Purworejo0
- Webinar Nasional Pemanffaatan SEPAKAT untuk Pemulihan Dampak Covid-19 terhadap Sosial Ekonomi Daerah0
- Rapat Penyusunan dan Finalisasi Naskah Rencana Kerja/Perjanjian Kerjasama antara Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo dengan Disdukcapil, Diperkimtan, Dipermades dan DPUPR Kabupaten Purworejo0
- Webinar Koordinasi Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial (Social Safety Net) Dalam Penanganan Covid-190
- Keterangan Pers Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun Ajaran dan Akademik Baru di Masa Pandemi0
- Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup dalam Penyusunan KLHS RPJMD0
- “ UNTUK MENARIK PARA INVESTOR, SEKDA PURWOREJO PERINTAHKAN BERI KEMUDAHAN DAN KECEPATAN PENGURUSAN IZIN USAHA ”0
Berita Populer
- SURPRISE
- Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
- Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
- Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
- Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
- Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo
- LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
- Pembahasan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah oleh Tim Penyusun RKPD Tahun 2021
- Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Tengah mengadakan Web seminar (Webinar) series dengan Tema “ Penajaman Pendidikan Vokasi dan Kompetensi Guru SMK di Jawa Tengah Menuju SDM Unggul dan Berdaya Saing: secara daring melalui aplikasi Zoom yang diikuti oleh Bappeda Kabupaten/Kota, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I-XIII, Kepala SMK Negeri di Jawa Tengah pada tanggal 1 uli 2020.
Hadir sebagai pembicara Prof. Dr. Ir. Saratri Wilonoyudino, M.Si. (DRD Jawa Tengah) dengan Materi Bonus Demografi dan Masalah Ketenagakerjaan di Jawa Tengah, disampaikan memetakan situasi kependudukan amat penting untuk dasar pemikiran merancang sistem pendidikan kejuruan dan kurikulumnya ke depan, Jawa Tengah memiliki potensi itu sudah masuk era bonus demografi. Bonus demografi tidak akan bermakna jika tidak diikuti dengan mutu penduduk usia produktif (pintar, terampil, sehat) dan daya dukung lingkungan.
Agar menjadi jendela kesempatan, maka mutu harus ditingkatkan dan kuantitas harus dijaga agar seimbang dengan alam.
Dengan rendahnya mutu penduduk yang terdidik maka produktivitas tenaga kerja Indonesia juga relatif rendah.
Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2020
- Peningkatan peran dan kerjasama industri;;
- Reformasi penyelenggaraan pendidikan vokasi;;
- Peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik / instruktur vokasi;
- Penguatan sistem sertifikasi kompetensi, dan
- Penguatan tata kelola pendidikan vokasi
Materi ke 2 disampaikan materi Pemetaan SMK dan Permasalahannya oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah disampaikan visi Pembangunan Jawa Tengah tahun 2018-2013 menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari (Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi) tercantum di Missi 3 mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran dengan Memperkuat Basis Ekonomi Rakyat dan Membuka Ruang Usaha Baru.
Isu Kebijakan
- Kemiskinan dan Pengangguran – assesibilitas pendidikan – EQUITY
- Kompetensi dan Daya Saing SDM – Hasil PISA 2018 – Quality
- Tata Kelola, Akuntabilitas dan Citra Publik Pendidikan – Manajemen Sekolah- Layanan Pendidikan – Good Governance
Kritik terhadap Pendidikan Vokasi :
- Penyumbang angka pengangguran terbesar.
- Kompetensi lulusan rendah , tidak sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI)
- Softskills lulusan kurang mendukung kinerja industri (etos kerja, inisiatif, kerjasama)
- Daya saing terkendala kemampuan bahasa.
Isu Vokasi :
- Kurikulum SDK-belum link and match Industri.
- Kerjasama SMK dengan Industri kurang
- Guru Produktif kurang
- Proses pembelajaran teoritis
- Kompetensi lulusan – belum sesuai standart kualifikasi kompetensi.
Permasalahan
- Belum sesmua lulusan memiliki sertifikasi kompetensi
- Kurikulum-belum semua SMK melakukan sinkronisasi kurikulum dengan Industri, jam praktek masih kurang, kontribusi DU/DI belum optimal, Sarpras belum merata.
KEBIJAKAN :
Peningkatan akses dan pemerataan pendidikan perluasan kesempatan belajar anak usia Sekolah (Equity of Education)- Prinsip Keadilan.
Peningkatan kualitas, revevansi dan daya saing pendidikan di masa Globalisasi dan Disrupsi (Quaity of Education) – Prinsip Kualitas.
Penguatan tata kelola, transparansi, akuntabilitas dan citra publik pendidikan (Management of Education) – Prinsip Good Governance
Materi ke 3 disampaikan oleh Drs. Susena, M.S (BKSP Jawa Tengah) – Pendidikan Kompetensi.. dipaparkan tingkat pengangguran terbuka terbanyak dari lulusan SMK.
Beberapa hal diindikasikan sebagai penyebab Pengangguran Lulusan SMK (Vocational Education Policy, White Paper Vo. 1 No 9 tahun 2019) :
Pertama, tidak semua SMK mempunyai kualitas yang sama dan mampu menghasilkan lulusan yang mempunyai keterampilan, keahlian serta wawasan yang memadai. • Kedua, masih belum sesuainya keahlian lulusan SMK dengan kebutuhan lapangan kerja. • Ketiga , terbatasnya informasi kerja yang diterima oleh lulusan SMK juga
Masalah :
HARMONISASI DENGAN INDUSTRI Keterlibatan industri belum optimal baik dalam : penyusunan dan validasi kurikulum, proses pembeljaran, pemagangan, uji kompetensi dll
KURIKULUM BERBASIS KKNI Penyusunan kurikulum belum sepenuhnya berbasis KKNI sehingga dalam sertifikasi kompetensi belum optimal bahkan dalam mengelola LSP masih perlu ditingkatkan
PENJAMINAN KOMPETENSI GURU Keterlibatan industri dan Lembaga Sertifikasi belum mampu menjamin kompeteni teknis, (dulu di Jateng ada BPDIKJUR sekarang siapa yang menjamin kompetensi teknis guru ?)
REGULASI Regulasi belum sepenuhnya mendukung: perusahaan yang dijadikan tempat magang belum ada kompensasi, teacing factory terbengkelai terkendala regulasi (pengelolaan keuangan), dll
Pengembangan SMK sesuai Potensi Daerah
- SMK merupakan bagian integral dari sektor ekonomi yang turut berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Oleh karenanya SMK perlu dikembangkan baik secara kuantitas maupun kualitas. Kualitas SMK merefleksikan kualitas tenaga kerja Indonesia yang perlu dikembangkan untuk meningkatkan daya saing sumberdaya manusia Indonesia. • SMK berperan dalam mengurangi indeks pengangguran dalam lingkup lokal maupun nasional
1. Kita harus menyusun Roadmap kebutuhan/penyerapan tenaga kerja 5 sd 10 kedepan Jawa Tengah maupun Nasional 2. Evaluasi program keahlian. Bagi program keahlian yang memang sudah jenuh ditutup diganti dengan yang memang dibutuhkan 3. Untuk mengembangkan wilayah dan sekaligus menembangkan pendidikan kejuruan, Provinsi harus berani melakukan pembiayaan pengembangan dengan skema hibah bersaing