DPR Daerah Istimewa Yogyakarta Lakukan Kunjungan ke Bappeda Kabupaten Purworejo

Berita Terkait

• Webinar Nasional Pemanffaatan SEPAKAT untuk Pemulihan Dampak Covid-19 terhadap Sosial Ekonomi Daerah0
• Rapat Penyusunan dan Finalisasi Naskah Rencana Kerja/Perjanjian Kerjasama antara Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo dengan Disdukcapil, Diperkimtan, Dipermades dan DPUPR Kabupaten Purworejo0
• Webinar Koordinasi Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial (Social Safety Net) Dalam Penanganan Covid-190
• Keterangan Pers Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun Ajaran dan Akademik Baru di Masa Pandemi0
• Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup dalam Penyusunan KLHS RPJMD0
• “ UNTUK MENARIK PARA INVESTOR, SEKDA PURWOREJO PERINTAHKAN BERI KEMUDAHAN DAN KECEPATAN PENGURUSAN IZIN USAHA ”0
• Masuki New Normal Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten selenggarakan paparan Protokol Kesehatan Adaptasi Kebiasaan Baru “New Habit” Organisasi Perangkat Daerah 0
• Rapat Koordinasi Penyusun an Protokol Kesehatan Adaptasi Kebiasaan Baru “New Habit”0
• Bappeda ikuti Vidcon Pengembangan Kebijakan Lahan untuk Perumahan dan Permukiman Kementrian ATR0
• Webinar Arah Kebijakan Penggunaan APBD 2021 untuk Mendukung Percepatan Pencegahan Stunting0

Berita Populer

• SURPRISE
• Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
• Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
• SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
• Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
• Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
• Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo
• LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
• Pembahasan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah oleh Tim Penyusun RKPD Tahun 2021
• Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024

Menghadapi kenormalan baru pasca pandemi COVID-19, DPR Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu 24 Juni 2020 lalu telah melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Purworejo. Selain terkait COVID-19, maka kunjungan kerja ini juga dilakukan untuk mengetahui rencana pengembangan infrastruktur di Kabupaten Purworejo ke depan, khususnya pasca kehadiran Bandara BAru Yogyakarta di wilayah Kulon Progo.

Pertimbangan kenapa Purworejo menjadi daerah tujuan kunker kali ini karena Kabupaten Purworejo telah mencabut masa darurat bencana covid 19 yang telah ditetapkan Bupati Purworejo sejak 29 Maret 2020 yang lalu sampai 29 Mei 2020 dan sempat diperpanjang sampai 12 Juni yang lalu. Sementara Daerah IStimewa Yogyakarta hingga saat ini masih mempertimbangkan untuk memperpanjang masa darurat tersebut.

ROmbongan DPR DIY yang dipimpin Ir. Harwanto selaku pimpinan DPRD bersama Komisi C dan OPD pendamping dari Bappeda, Dinhub,  dan Din PUESDM disambut oleh Kepala BAPPEDA Kabupaten Purworejo didampingi oleh DInas Kesehatan, DInas PUPR, dan DInas Perhubungan. Dalam sambutannya Kepala Bappeda menyampaikan kebijakan daerah untuk kembali normal mengingat kejadian COVID 19 di Kabupaten Purworejo sudah relatif melandai dan tidak didapati korban dengan gejala yang mengkhawatirkan apalagi meninggal. Disamping itu jika diperlama masa darurat ini maka akan menghantam sendi-sendi ekonomi masyarakat yang akan memberikan dampak yang tidak kalah berbahaya.

Selain terkait COVID-19, Kepala Bidang EKonomi dan Pengembangan WIlayah BAppeda Kabupaten Purworjeo berkesempatan untuk menyampaikan beberapa proyek infrastruktur strategis di Kabupaten Purworejo serta pengembangan wilayah di Kabupaten Purworejo khususnya kawasan border city yang tengah disusun rencana rinci tata ruang kawasannya.

Pimpinan rombongan berpendapat bahwa dengan saling mengetahui rencana pengembangan di kawasan perbatasan Jateng dan DIY, maka kedua pemerintah daerah dapat saling berkoordinasi untuk mensinergikan pemanfaatan potensi dan peluang yang ada serta penyelesaian permasalahan-permasalahan perbatasan yang seringkali muncul dengan adanya kesenjangan layanan yang ada.

---