Studi Orientasi terkait Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Berita Terkait

• Forum Satu Data Kabupaten Purworejo Tahun 2022 (Semester II)0
• Desk Data Profil Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 20220
• Rapat Koordinasi Persiapan Teknis Pelaksanaan Forum Satu Data dan Desk Profil Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo Semester II Tahun 2022 0
• Forum Satu Data Indonesia Tingkat Jawa Tengah Tahun 2022 Semester II0
• Lokakarya I: Instrumentasi, Standardisasi dan Pengukuran Implementasi (ISPI) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Provinsi Jawa Tengah Periode 2020-20240
• Penerimaan Piagam Penghargaan Finalis PPD 20220
• Penajaman Isu Strategis Kewilayahan Provinsi Jawa Tengah0
• Bimbingan Teknis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Reformasi Birokraasi (RB) 0
• Bincang-Bincang Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek): Pemanfaatan Satu Data untuk Negeri, berbagai Manfaat untuk Kesejahteraan Rakyat0
• Diklat Perencana Pertama XXVIII Tahun 20220

Berita Populer

• SURPRISE
• Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
• SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
• Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
• Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
• Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
• Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo
• LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
• Pembahasan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah oleh Tim Penyusun RKPD Tahun 2021
• Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024

Dalam upaya peningkatan nilai SAKIP, Bappedalitbang Kabupaten Purworejo bersama Bagian Organisasi dan Aparatur melaksanakan Studi Orientasi ke Pemerintah Kabupaten Bantul yang memperoleh Nilai SAKIP dengan predikat A pada hari Selasa, 22 November 2022. Berdasarkan hasil diskusi bersama, langkah-langkah strategis yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul antara lain:

1. Membentuk Tim SAKIP yang solid dan disahkan melalui regulasi berupa SK Bupati yang akan dibuat Peraturan Bupati pada tahun 2023. Tim yang terdiri dari Bappeda, Bagian Organisasi dan Aparatur, Inspektorat, BPKPAD, dan Bagian Hukum ini bertugas untuk melakukan koordinasi dan pembinaan kepada seluruh Perangkat Daerah;
2. Pemenuhan dokumen dan laporan yang dipersyaratkan secara lengkap, berkualitas, serta terus dilakukan perbaikan.

1. Dokumen Perjanjian Kinerja memuat target tahunan, namun di-breakdown secara triwulan melalui aplikasi e-SAKIP dan dilaksanakan desk evaluasi (Rakordal) dengan Perangkat Daerah per triwulan;
2. Format dokumen Rencana Aksi termuat dalam aplikasi e-SAKIP namun terdapat permasalahan yaitu belum terintegrasi dengan aplikasi perencanaan, namun sudah diatasi dengan melakukan import data;
3. Dokumen laporan ROPK (Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan) baik ROPK Fisik maupun ROPK Keuangan terdapat dalam aplikasi e-ROPK dengan grouping: Persiapan, Pelaksanaan, dan Pelaporan;
4. Pohon kinerja dapat disajikan dalam aplikasi pada level daerah mulai dari Visi-Misi-Tujuan-Sasaran dan dilanjutkan pada level Perangkat Daerah di mana Sasaran Daerah ditarik menjadi Tujuan Perangkat Daerah;
5. Pada modul e-SAKIP (menu DPA) muncul sub unit organisasi Perangkat Daerah yang menjadi pengampu untuk masing-masing indikator sub kegiatan;
6. Renstra telah disusun bersamaan dengan RPJMD dan telah dilaksanakan perubahan Renstra di tahun 2022 untuk menyesuaikan dengan Kepmen 5889 (terdapat perubahan di bab II dan bab VI Renstra).

3. Komitmen pimpinan daerah diperlukan untuk menjaga keberlanjutan usaha perbaikan predikat SAKIP. Pada tahun 2014, Bappeda Kabupaten Bantul memohon pembinaan dan pendampingan dari Kementerian PANRB kepada seluruh anggota TAPD, dan seluruh Kepala PD tanpa boleh diwakilkan selama satu minggu penuh. Hal ini dilaksanakan guna mendorong dan memfasilitasi pimpinan untuk memahami implementasi SAKIP serta perbaikan SAKIP secara kontinyu;
4. Penggunaan aplikasi sistem informasi kinerja berbasis elektronik dengan membuat aplikasi e-SAKIP pada tahun 2014 dan menambahkan modul e-ROPK pada tahun 2017 yang terintegrasi satu sama lain untuk menghasilkan laporan SAKIP sesuai yang dipersyaratkan;
5. Implementasi budaya kerja dengan membuat sistem “Rapotan” untuk memotret kinerja Perangkat Daerah yang dikaitkan langsung dengan pemberian TPP dengan didasarkan pada regulasi yaitu Perbup Kabupaten Bantul No 6 Tahun 2022 dengan banyak komponen penilaian di dalamnya. Penjenjangan kinerja sudah dilakukan, monev kinerja dilakukan langsung oleh Kepala Daerah secara berkala, serta menurunkan ego-sektoral pada seluruh Perangkat Daerah untuk saling bekerja bersama;
6. Fokus dengan pengembangan yang dilakukan oleh Kementerian PANRB, untuk era saat ini dapat difokuskan pada isu kemiskinan, pengembangan inovasi, dan transformasi digital; 
7. Presentasi yang baik dengan memanfaatkan media serta mendorong pimpinan daerah untuk melakukan presentasi pada saat penilaian sehingga menunjukkan komitmen daerah. Pertanyaan yang muncul pada saat evaluasi dan penilaian SAKIP terkadang tidak berhubungan langsung dengan dokumen SAKIP, melainkan pada isu-isu dan hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Sehingga disarankan untuk tidak hanya fokus pada pemenuhan dokumen (by process) saja melainkan pada hasil dan dampak (impact) yang diterima langsung oleh masyarakat.

---