- Sosialisasi Perda No 8 Tahun 2024 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044
- Bapperida Purworejo Bahas Usulan Inovasi Unggulan untuk IGA 2025
- Evaluasi Raperda RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029
- Pembahasan Pra Harmonisasi Raperbup tentang Perubahan Perbup Pedoman Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari DBHCHT
- Rapat Koordinasi Penanaman Modal dengan Tema Pengembangan Ekonomi Hijau sebagai Akselerasi Pembangunan Berkelanjutan guna Menarik Investor di Jawa Tengah
- Purworejo Dukung Aksi Pembangunan Rendah Karbon
- Apel pagi hari Senin 21 Juli 2025
- Pembahasan Pengukuran Frasa Religius ke-5
- Kunjungan BPKP ke Purworejo atas Penyusunan RPJMD
- Pembahasan Program Strategis Nasional di Kabupaten Purworejo
Realisasi Penanaman Modal Meningkat Seiring Pulihnya Ekonomi akibat Pandemi Covid-19
Berita Terkait
- Pemaparan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 20240
- Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 20240
- Forum Konsultasi Publik dan Pembukaan Masa Musrenbang Tahun 2023 dalam rangka Penyusunan RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 20240
- Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)0
- Bappedalitbang Kabupaten Purworejo melaksanakan sosialisasi lomba penelitian daerah kabupaten Purworejo Tahun 2023 di Universitas se Kabupate Purworejo0
- Konsultasi Publik Penataan Kawasan Kota Purworejo Guna Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Pusat Kota Purworejo0
- Coaching Clinic Program Percepatan Penyediaan Air Minum (P3AM) Tahun 20220
- Sidang Komisi Irigasi III Kabupaten Purworejo Tahun 20220
- Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Information & Communication Technology (ICT) IPDMIP0
- Workshop PKP dengan Tema Housing For All : For Bettter Urban Future0
Berita Populer
- SURPRISE
- Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
- Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
- Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
- Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
- Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo
- LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
- Pembahasan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah oleh Tim Penyusun RKPD Tahun 2021
- Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024

Keterangan Gambar : Ilustrasi Peningkatan Penanaman Modal
Penanaman modal atau investasi merupakan salah satu kunci pengungkit pembangunan ekonomi. Dengan adanya penanaman modal berskala nasional, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri diharapkan mampu memaksimalkan potensi-potensi perekonomian wilayah dan mampu menstimulasi perkembangan pada sektor-sektor lainnya. Berdasarkan data yang dirilis BKPM melalui Portal National Single Window for Investment (NSWi), pada tahun 2022, realisasi penanaman modal pada tahun 2022 di Kabupaten Purworejo tercatat sebesar 71.239,86 miliar rupiah dengan jumlah proyek investasi di Kabupaten Purworejo sejumlah 412 proyek yang terdiri dari proyek PMDN sebanyak 409 proyek dan PMA 3 proyek. Penanaman modal tersebut mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 569 orang yang didominasi oleh sektor Perdagangan dan Jasa. Realisasi penanaman modal tersebut meningkat dari tahun 2021 dimana tercatat sebesar 45.787,66 miliar rupiah. Investasi PMDN, termasuk sektor UKM menjadi kekuatan yang terus didorong dalam kerangka pemulihan ekonomi daerah. Selain itu, pemulihan ekonomi daerah juga didukung dengan program prioritas pemerintah dan penyediaan prasarana dan sarana pendukung investasi yang berkualitas seperti pengembangan Kawasan Industri, pembangunan infrastruktur, pemberian insentif dan kemudahan berusaha, peningkatan pelayanan perizinan berusaha, serta komitmen pemerintah daerah terhadap pengembangan iklim investasi yang kondusif./rwd