Koordinasi Sinergitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar

Berita Terkait

• Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Rencana Pembangunan Wilayah Tahun 20230
• Bappedalitbang Kabupaten Purworejo Mendampingi PLN dalam penanganan jaringan dari Sedayu menuju Kawasan BOB 0
• Bappedalitbang Kabupaten Purworejo Mengikuti Rapat Pra Sidang KOMIR Tahap I Tahun 20220
• Bappedalitbang Purworejo Ikuti FGD Revisi RTRW Provinsi Jawa Tengah Ex-Bakorwil II0
• Pemkab Purworejo bahas Raperda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung0
• Pemkab Purworejo Bahas Raperda Retribusi Bangunan Gedung0
• Purworejo akan Bentuk Komite Ekonomi Kreatif guna mengembangkan Ekraf0
• Pelatihan bagi Pelatih Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa (LABKD) Kabupaten Replikasi di Jawa Tengah0
• Rapat Koordinasi Pengumpulan Data Terkait Anggaran dan Realisasi atas Program/Kegiatan yang Dilakukan Pemerintah TA 2021 untuk Menanggulangi Kemiskinan0
• Musrenbang Kecamatan dalam Rangka Penyusunan RKPD 2023 dan Perubahan Renstra 2021-20260

Berita Populer

• SURPRISE
• Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
• SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
• Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
• Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
• Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
• Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo
• LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
• Pembahasan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah oleh Tim Penyusun RKPD Tahun 2021
• Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024

Pada hari Selasa, 22 Maret 2022  Bappedalitbang menghadiri Rapat Koordinasi Sinergitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar di Aula Arjuna Gedung Eks. Bakorwil II Cabang Dinas pendidikan dan Keudayaan Provinsi Jawa Tengah wilayah VII, Kota Surakarta. Hasil dari rapat koordinasi tersebut antara lain: 

0. 1. 1. Sesuai dengan RPJMD Prov. Jawa Tengah tahun 2018-2023 guna mecapai visi – misi Pemeritah Provinsi Jawa Tengah telah ditentukan beberapa isu strategis dan program unggulan.
      2. Pencapaian dan pemenuhan target-target pembangunan daerah tersebut( visi-misi dan program unggulan) memerlukan dukungan dan koordinasi serta sinergitas seluruh pemangku kepentingan; Pusat, Provinsi Kab/Kota, dan Masyarakat sesuai dengan kewenangannya guna terwujudanya masyarakat jawa tengah yang lebih sejahtera
      3. Kontribusi pemerintah Kab/Kota terhadap RPJMD Provinsi Jawa Tengahsebagai bagian pencapaian kinerja RPJMD Kab/Kota
      4. Prioritas kebijakan dalam mendukung RPJMD Provinsi Kab/Kota. Penekanan pada pengembangan kualitas SDM Bidang Layanan Non Dasar dengan prioritas:
         1. 1. Kepemudaan, olah Raga, Kebudayaan, dan Perpustakaan pada tahun 2022 telah melaksanakan: Rumusan Ringkas Kebijakan (PolicyBrief) Kepemudaan “Bersama Mahasiswa Membangun Desa Untuk Mewujudkan Masyarakat Sejahtera“; Rakor Kepemudaan “Bersama Mahasiswa Membangun Desa Untuk Mewujudkan Masyarakat Sejahtera“; Kerjasama antara Pemprov. Jateng dengan Perguruan Tinggi dalam rangka Penanggulangan kemiskinan melalui pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata di Desa/Kelurahan Dampingan Pemerintah Provinsi JawaTengah melalui KKN Tematik; Monitoring Program Pengembangan Kepedulian dan Kepeloporan Pemuda (PKKP). Rencana program prioritas tahun 2023 Kepemudaan, olah Raga, Kebudayaan, dan Perpustakaan: Sinergitas Kebijakan Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), Sinergitas Kebijakan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), Sinergitas Kebijakan Rumah Budaya,  Sinergitas Kebijakan Peningkatan Budaya Gemar Membaca dan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial
            2. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, KB, Ketenagakerjaan, dan Transmigrasi pada tahun 2022 telah melaksanakan: Pelaksanaan kelembagaan pesantren ramah anak (PRA); Pelaksanaan Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG); Revitalisasi BLKKab/Kota.
            3. Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan sipil pada tahun 2022 telah melaksanakan: Pelaksanaan bankeu Pemdes; Pelakanaan Dana Desa; Penguatan BUMDes; Pelayanan Admindukcapil; Pelaksanaan CSR; dan Replikasi program Dana Dampingan.

  

---