Rapat Koordinasi Pengumpulan Data Terkait Anggaran dan Realisasi atas Program/Kegiatan yang Dilakukan Pemerintah TA 2021 untuk Menanggulangi Kemiskinan

Berita Terkait

• Musrenbang Kecamatan dalam Rangka Penyusunan RKPD 2023 dan Perubahan Renstra 2021-20260
• Musrenbang Kecamatan dalam Rangka Penyusunan RKPD 2023 dan Perubahan Renstra 2021-20260

Berita Populer

• SURPRISE
• Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
• SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
• Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
• Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
• Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
• Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo
• LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
• Pembahasan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah oleh Tim Penyusun RKPD Tahun 2021
• Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024

Pada Hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 di Bappedalitbang Kabupaten Purworejo telah dilaksanakan rapat koordinasi dalam rangka pengumpulan data program/kegiatan yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Purworejo pada Tahun 2021 untuk menanggulangi kemiskinan. Rapat koordinasi dilaksanakan sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Pendahuluan Kinerja atas Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diperlukan data terkait anggaran dan realisasi atas program/kegiatan yang dilakukan pemerintah TA 2021 untuk menanggulangi kemiskinan melalui perangkat daerah Kabupaten Purworejo. 

Rapat di buka oleh Sekretaris Bappedalitbang Kabupaten Purworejo didampingi oleh Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan. Perangkat daerah diharapkan dapat memberikan data terkait anggaran dan realisasi atas program/kegiatan yang sudah dilaksanakan masing-masing perangkat daerah sesuai dengan 4 strategi penanggulangan kemiskinan.  Strategi penanggulangan kemiskinan :

1. Mengurangi beban pengeluaran (jaring pengaman sosial) : sandang, pangan, papan, Pendidikan, kesehatan, air bersih, berupa bantuan langsung, dan bersifat hibah/bansos.
2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin : pelatihan/ketrampilan kewirausahaan pemula (start up), bantuan modal awal.
3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil : fasilitas kredit bersubsidi/pengembangan usaha masyarakat miskin, pemberdayaan dan pendampingan berkelanjutan, stabilisasi usaha dan fasilitasi pemasaran.
4. Mensinergikan kebijakan dan program penangulangan kemiskinan : sinergitas dari dokumen perencanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi, penguatan database kemiskinan, penggunaan dana desa untuk penanganan kemiskinan.

---