Pemkab Purworejo Bahas Raperda Retribusi Bangunan Gedung

Berita Terkait

• Purworejo akan Bentuk Komite Ekonomi Kreatif guna mengembangkan Ekraf0
• Pelatihan bagi Pelatih Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa (LABKD) Kabupaten Replikasi di Jawa Tengah0
• Rapat Koordinasi Pengumpulan Data Terkait Anggaran dan Realisasi atas Program/Kegiatan yang Dilakukan Pemerintah TA 2021 untuk Menanggulangi Kemiskinan0
• Musrenbang Kecamatan dalam Rangka Penyusunan RKPD 2023 dan Perubahan Renstra 2021-20260
• Musrenbang Kecamatan dalam Rangka Penyusunan RKPD 2023 dan Perubahan Renstra 2021-20260

Berita Populer

• SURPRISE
• Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
• Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
• SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
• Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
• Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
• Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo
• LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
• Pembahasan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah oleh Tim Penyusun RKPD Tahun 2021
• Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) telah memberikan dampak hukum baru khususnya dalam Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung. Perubahan undang-undang tersebut mengakibatkan adanya perubahan paradigma perizinan bangunan dari semula izin mendirikan bangunan menjadi Persetujuan Bangunan Gedung. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan adanya Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung di Kabupaten Purworejo guna memberikan dasar hukum pemungutan retribusi PBG yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ini diikuti oleh DPRD Kabupaten Purworejo, Perwakilan dari BPKPAD, Bag.Hukum Setda, SatpolPP Damkar, DPUPR, DPMPTSP, Bag.Adpem Setda, dan Bappedalitbang Kab.Purworejo.

---