Bappedalitbang Kabupaten Purworejo Mengikuti Rapat Pra Sidang KOMIR Tahap I Tahun 2022

Dalam rangka persiapan pelaksanaan Sidang Komisi Irigasi Kabupaten Purworejo Tahap I Tahun 2022, yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2022, Dinas PUPR Kabupaten Purworejo menyelenggarakan rapat koordinasi persiapan Sidang KOMIR I Tahun 2022 yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 11 Maret 2022. Acara diikuti oleh perwakilan dari Bappedalitbang, DKPP, konsultan ISAI Regional IV Jawa Tengah, konsultan IDPIM perwakilan Jateng dan KTPM Program IPDMIP dan SIMURP.

Dalam rapat tersebut, dibahas materi apa saja yang akan disampaikan oleh masing-masing Perangkat Daerah yaitu Bappedalitbang, DKPP, dan DPUPR. Bappedalitbang rencananya akan memberikan materi terkait sosialisasi dokumen Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (RP2I). Sedangkan DPUPR akan menyampaikan materi terkait prakiraan curah hujan pada bulan Maret-Mei 2022, evaluasi Indeks Pertanaman (IP) dan Luas Tanam pada Masa Tanam I 2021/2022; dan program/kegiatan pengelolaan serta pengembangan irigasi TA 2022. Pada acara tersebut juga disampaikan bahwa DPUPR selaku ketua harian KOMIR akan menyampaikan Laporan Hasil pelaksanaan Komisi Irigasi Tahun 2021. Dinas KPP menyampaikan materi terkait Program dan kegiatan di Dinas KPP dalam rangka upaya mendukung program pemerintah dalam mempertahankan swa sembada pangan.

Terdapat beberapa masukan selama pelaksanaan Sidang KOMIR tahun 2021 yang dijasikan masukan dalam pelaksanaan Sidang KOMIR tahun 2022 diantaranya : kegiatan Komisi Irigasi Kabupaten Purworejo Tahun 2021 sebatas melaksanakan Sidang Komisi Irigasi dan belum pernah ada kegiatan study banding ke KOMIR kabupaten lain. Hal tersebut layak untuk dipertimbangkan untuk meningkatkan kapasitas KOMIR kabupaten Purworejo; Belum adanya monitoring dan evaluasi dari KOMIR Kabupaten Purworejo secara berkala. ; belum adanya pelatihan bagi pengurus, anggota dan secretariat KOMIR.

Sedangkan beberapa kendala dalam Komisi Irigasi Kabupaten Purworejo diantaranya :

• Belum adanya Tenaga ahli/Tenaga Teknis khusus secretariat KOMIR
• Kurangnya SDM secretariat KOMIR
• Tingkat kehadiran dan keaktifan anggota dalam sidang KOMIR belum maksimal, terkendala fasilitas daring
• SK KOMIR belum direvisi, beberapa anggota KOMIR yang pindah tugas belum diganti.(/fse)