- Apel pagi hari Senin 21 Juli 2025
- Pembahasan Pengukuran Frasa Religius ke-5
- Kunjungan BPKP ke Purworejo atas Penyusunan RPJMD
- Pembahasan Program Strategis Nasional di Kabupaten Purworejo
- Bapperida Menerima Mahasiswa Magang dari Universitas Tidar
- RUD 2025 Dorong Strategi Berbasis GIS Atasi Ketimpangan Layanan Pendidikan
- Paparan Antara Roadmap Smart City 2025 untuk Purworejo Cerdas yang Terpadu dan Kontekstual
- RUD 2025 Bahas Strategi Penguatan BUMD untuk Dorong Pariwisata Purworejo
- Persiapan Evaluasi Ranperda RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029
- Pembahasan Indikator Indeks Religius Daerah Tahun 2025-2029
Konsolidasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan Kabupaten/ Kota Tahun 2023
Berita Terkait
- Rapat Koordinasi Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Purworejo0
- Penetapan Metadata Indikator Kinerja RPJMD & Renstra-PD0
- Aplikasi Pemirsa: Pelayanan Metadata Indikator SDGs Jawa Tengah0
- Good Practice SDGs: Ceting Mama (Cegah Stunting Maju Bersama)0
- Rapat Koordinasi TPB/ SDGs0
- Rapat Koordinasi Penyusunan Pohon Kinerja0
- Workshop Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo0
- Ayo Urun Rembug!0
- Penyampaian Hasil dan Rekomendasi Balikan terkait Penyelenggaraan Satu Data lndonesia di Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah Tahun 2023 0
- Verifikasi Data Capaian Indikator TPB/ SDGs 0
Berita Populer
- SURPRISE
- Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
- Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
- Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
- Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
- Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo
- LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
- Pembahasan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah oleh Tim Penyusun RKPD Tahun 2021
- Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024

PEKALONGAN – Bappedalitbang mengikuti Konsolidasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan Kabupaten/ Kota Tahun 2023 di Hotel Santika, Kota Pekalongan pada 2-3 Oktober 2023. Agenda ini diikuti bersama Bappeda 34 kabupaten/ kota lain, serta perangkat daerah yang mendapatkan tugas pembantuan di Jawa Tengah. Menurut PP No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
Kementerian Perdagangan RI diwakili oleh Direktorat Sarana Perdaganan dan Logistik, Ditjen Perdaganan Dalam Negeri menyampaikan materi mengenai “Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Bidang Pasar di Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023”. Beberapa kabupaten/ kota yang mendapatkan Tugas Pembantuan di Jawa Tengah antara lain Kab. Batang, Kab. Blora, Kab. Cilacap, Kab. Kendal, Kab. Kebumen, Kab. Purbalingga, Kab. Klaten, dan Kota Tegal. Disampaikan kepada daerah yang tidak mendapatkan Tugas Pembantuan pada 2023 dari Kemendag, Pemkab bisa mengajukan proposal melalui sipr.kemendag.go.id.
Kementerian Kelautan dan Perikanan RI diwakili oleh Biro Perencanaan menyampaikan materi “Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Bidang Kelautan & Perikanan Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023”. Beberapa daerah yang mendapatkan Tugas Pembantuan Bidang Kelautan dan Perikanan antara lain Kab. Rembang, Kab. Pati, dan Provinsi Jawa Tengah. Terakhir, Kementerian PPN/ Bappenas menyampaikan materi “Arah Kebijakan dan Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023”. Pemerintah Kabupaten Purworejo perlu mengusulkan/ membuat proposal ke masing-masing kementerian supaya mendapatkan Tugas Pembantuan di tahun berikutnya, sehingga tercipta akselerasi perekonomian maupun kesejehteraan masyarakat. ~fid