Workshop Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo

Berita Terkait

• Ayo Urun Rembug!0
• Penyampaian Hasil dan Rekomendasi Balikan terkait Penyelenggaraan Satu Data lndonesia di Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah Tahun 2023 0
• Verifikasi Data Capaian Indikator TPB/ SDGs 0
• Diskusi Awal Penyusunan Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-20450
• Launching dan Sosialisasi Aplikasi Pemirsa (Pelayanan Metadata Indikator SDGs Jawa Tengah)0
• Desk Asistensi Penggunaan Silpa DBHCHT s.d. Tahun 20220
• Perubahan RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 20230
• Fasilitasi Perubahan RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2023 0
• Fact Finding Pemantauan dan Evaluasi Perkembangan SDI Kabupaten/ Kota se-Jawa Tengah0
• Rakor Kegiatan Dekonsentrasi Tugas Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi Jateng Tahun 20230

Berita Populer

• SURPRISE
• Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
• SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
• Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
• Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
• Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
• Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo
• LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
• Pembahasan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah oleh Tim Penyusun RKPD Tahun 2021
• Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024

Pada hari Kamis-Jumat, 14-15 September 2023, Bappedalitbang Kabupaten Purworejo menyelenggarakan acara Workshop Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah bertempat di Grand Dafam Signature Kulon Progo yang dilatarbelakangi oleh hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2022 oleh Kementerian PAN-RB, di mana terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain Pohon Kinerja/Logical Framework belum sepenuhnya berpedoman pada Permenpan RB Nomor 89 Tahun 2021, Indikator Kinerja Utama belum disertai formulasi perhitungan atau sumber data, pada perencanaan level Perangkat Daerah terdapat kondisi kinerja sasaran strategis yang lebih tepat apabila diturunkan pada level di bawahnya, dan penggunaan aplikasi pengukuran kinerja yang belum optimal. Di samping itu, hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 menunjukkan nilai 63,10 dengan predikat B. Dengan hasil evaluasi tersebut, perlu kerja keras untuk mencapai target nilai SAKIP pada tahun 2023 dan 2024 dengan target masing-masing 65 dan 67. 

Melalui bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2023, Bappedalitbang Kabupaten Purworejo mengundang seluruh perencana Perangkat Daerah untuk mengikuti workshop dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya komponen perencanaan dan pengukuran kinerja dalam menunjang nilai SAKIP Kabupaten Purworejo. Adapun materi dan narasumber yang hadir pada acara ini terdiri dari: 1) Perencana Ahli Madya Bappeda Provinsi Jawa Tengah dengan materi Penyusunan Pohon Kinerja, Cascading, dan Cross-cutting; b) Sekretaris dan Perencana Ahli Madya Bappedalitbang Kabupaten Banyumas dengan materi Best Practice Implementasi SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja; c) Direktur PPKK Fisipol UGM dengan materi Penyusunan Indikator Kinerja; serta d) Ketua Tim Teknis Sawiji Kabupaten Purworejo dengan materi Optimalisasi Aplikasi SAWIJI (Sistem Akuntabilitas Wahana Evaluasi Kinerja Terintegrasi).

Melalui workshop yang telah dilaksanakan, beberapa kesimpulan dan rekomendasi sebagai upaya peningkatan nilai SAKIP Kabupaten Purworejo, antara lain:

1. Melaksanakan review pohon kinerja/logical framework guna mengetahui kesinambungan antara program kegiatan yang diambil serta permasalahan yang akan diselesaikan;
2. Melaksanakan review dokumen-dokumen perencanaan perencanaan agar berorientasi hasil dan memiliki indikator kinerja SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-bound);
3. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilengkapi dengan formulasi perhitungan dan sumber data (metadata) baik di level Pemerintah Daerah maupun di level Perangkat Daerah. Selain IKU yang terdiri dari indikator tujuan dan sasaran, indikator pada level Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan juga perlu dilengkapi dengan metadata sehingga kinerja yang akan diukur akan menunjukkan hasil yang lebih valid;
4. Optimalisasi aplikasi pengukuran kinerja di Kabupaten Purworejo, yaitu aplikasi SAWIJI (Sistem Akuntabilitas Wahana Evaluasi Kinerja Terintegrasi) dengan menyempurnakan teknis aplikasi, melegkapi inputan data-data yang diperlukan sesuai dengan dokumen perencanaan yang legal, serta penguatan dalam kebijakan; serta
5. Pengukuran dan pengumpulan data kinerja disertai analisis capaian kinerja dan memanfaatkan hasil analisis untuk perbaikan pada tahun berikutnya. Hasil penilaian oleh Kementerian PAN RB dapat dijadikan dasar perbaikan pada komponen penilaian yang masih rendah nilainya. Selain juga dapat mempelajari best practice dari kabupaten lain yang memiliki nilai SAKIP lebih tinggi.

---