Kementerian ATR/BPN Undang Pemerintah Kabupaten Purworejo Untuk Pembahasan Pra Loket Persetujuan Substansi RTRW melalui Media Vidcon

Berita Terkait

• BAPPEDA KAB. PURWOREJO MENGIKUTI WEBINAR “PENAJAMAN PENDIDIKAN VOKASI DAN KOMPTENESI GURU SMK DI JATENG, MENUJU SDM UNGGUL DAN BERDAYA SAING” SUB-TEMA 3: PENAJAMAN UJI KOMPETENSI0
• BAPPEDA KABUPATEN PURWOREJO MENGIKUTI RAPAT KOORDINASI DAERAH BAN S/M PROVINSI JAWA TENGAH0
• Bappeda Kabupaten Purworejo Mengikuti Webinar series Penajaman Pendidikan Vokasi dan Kompetensi Guru SMK di Jawa Tengah Meuju SDM Unggul dan Berdaya Saing dengan Sub-Tema II : Pentingnya Prakerin /Pe0
• BAPPEDA KABUPATEN PURWOREJO MENGIKUTI VIDEO CONFERENCE PERAN DESA DALAM PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS0
• Webinar series Penajaman Pendidikan Vokasi dan Kompetensi Guru SMK di Jawa Tengah Meuju SDM Unggul dan Berdaya Saing dengan Sub-Tema I : Pendalaman Pendidikan Kompetensi0
• BAPPEDA KABUPATEN PURWOREJO IKUTI VIDCON PENGISIAN DATA INDEKS DAYA SAING DAERAH TAHUN 20200
• Bappeda Kabupaten Purworejo mengikuti kegiatan Komunikasi Sosial dengan Aparat Pemerintah KODIM 0708/Purworejo Tahun Anggaran 2020 \\\"Sinergitas Membangun Bangsa\\\"0
• Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo Pimpin Langsung Uji Publik I dalam Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD 2020-2024 0
• DPR Daerah Istimewa Yogyakarta Lakukan Kunjungan ke Bappeda Kabupaten Purworejo0
• Webinar Nasional Pemanffaatan SEPAKAT untuk Pemulihan Dampak Covid-19 terhadap Sosial Ekonomi Daerah0

Berita Populer

• SURPRISE
• Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
• SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
• Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
• Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
• Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
• Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo
• LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
• Pembahasan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah oleh Tim Penyusun RKPD Tahun 2021
• Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024

Keterangan Gambar : Tim Teknis Penyusunan RTRW dipimpin Sekretaris DAerah MEngikuti Vidcon dengan Kementerian ATR/BPN

Direktur Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfataan Ruang Kementerian ATR/BPN mengundang Pemerintah Kabupaten Purworejo untuk membahas revisi RTRW Kabupaten Purworejo sebelum masuk ke pembahasan loket persetujuan substansi RTRW. Disampaikan pada kesempatan tersebut oleh Direktur Pembinaan Penataan Ruang ATR/BPN 5 hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam pembahasan RTRW di tingkat pusat yaitu: kawasan lindung, LP2B/KP2B, RTH untuk kawasan perkotaan, mitigasi bencana, dan PSN (program-program Strategis Nasional) yang ada di Kabupaten. Selalin itu kesesuaian antara peta dan batang tubuh yang akan menjadi perhatian olrh Tim Penyusun di Kabupaten. Kementerian ATR/BPN akan mempermudah dan mempercepat penetapan Perda RTRW sehingga Perda RTRW dapat segera ditetapkan. Terkait dengan pemanfaatannya dalam OSS, maka RTRW yang ditetapkan diharapkan inline dengan OSS.

Sekretaris Daerah dalam sambutannya menyampaikan harapannya agar Pemerintah Kabupaten Purworejo dapat memenuhi tahapan dalam penetapan Perda RTRW dan telah melakukan diskusi dengan Kementerian sektoral terkait percepatan PSN, khususnya percepatan untuk mendukung Perpres 79/2019 khususnya Badan Otorita Borobudur.

Beberapa masalah krusial disampaikan oleh Kasubdit Pembinaan Wilayah II, meliputi:
1. batas administrasi yang belum sesuai dengan Permendagri, diharapkan tidak ada konflik dengan Kabupaten yang berbatasan, dalam hal ini Kulon Progo . MEnanggapi hal ini Tim Teknis Kabupaten menyampaikan bahwa sudah ada kesepakatan antara Kabupaten Purworejo dan Kulon Progo tanggal 25 Februari 2020 antara Provinsi Jawa Tengah, DIY, Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kulonprogo. Jika terjadi perbedaan dengan Permendagri maka diperlukan berita acara antara Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kulonprogo dan diketahui oleh Kementerian Dalam Negeri.

2. Sistem Perkotaan agar didistribusikan secara spasial dengan memperhatikan jumlah penduduk yang dilayani serta keberadaan fasilitas permukiman yang ada dan berhirarkhis dari tingkat yang paling tinggi hingga paling rendah. Dalam substansi ini hanya masalah pemetaan saja yang masih menjadi permasalahan sehingga dapat segera dilakukan perbaikan seperlunya.  

3. rencana pemanfaatan kawasan hutan untuk Badan Otorita Borobudur diberikan dalam solusi holding zone dimana lahan yang akan dilepaskan untuk kawasan otoritatif agar dideliniasi dan nantinya ke depan dapat dialihkan menjadi peruntukan lainnya dalam hal ini pengembangan kawasan pariwisata.

Tim Teknis Kabupaten Purworejo pasca pembahasan ini diamanati oleh Sekretaris DAerah untuk segera melakukan perbaikan dan jika diperlukan segera melakukan komunikasi lanjut dengan pihak Tim Kementerian ATR/BPN sehingga dapat segera memasuki jenjang selanjutnya di loket persetujuan substansi. /awn

 

 

---