Desiminasi Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pemantauan, Evaluasi dan Analisis Kemiskinan Terpadu (SEPAKAT) v.3.0

Berita Terkait

• Rapat Pembahasan Addendum Perjanjian Kerjasama (PKS) SPAM Regional Keburejo0
• Bappeda Selenggarakan Desk Evaluasi Capaian Renja Perangkat Daerah di Mangrove Demang Gedi0
• Cermati hasil desk capaian renja Perangkat Daerah, Bappeda selenggarakan rakor0
• WORKSHOP PEMBINAAN AIR MINUM KABUPATEN KOTA DAN PELAKSANAAN PAMSIMAS III DI PROVINSI JAWA TENGAH0
• Bintek OPD Penggerak Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Kabupaten / Kota se Jawa Tengah 28 - 29 November 2019 di Hotel MG. Setos, Jalan. Inspeksi Gajah Mada Semarang0
• Pengenalan Aplikasi Penerapan Standar Pelayanan Miinimal (SPM) Pendidikan Tahun 20190
• FGD Desk Evaluasi Pelaksanaan SPM Tahun 20190
• Coaching Clinic Penanganan Kumuh Skala Kawasan Program KOTAKU0
• Rapat Koordinasi evaluasi Bantuan Keuangan Penanggulangan Masalah Gizi Provinsi Jawa Tengah Tahun 20190
• Rapat Koordinasi Satu Data Indonesia di Provinsi Jawa Tengah0

Berita Populer

• SURPRISE
• Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
• SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
• Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
• Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
• Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
• Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo
• LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
• Pembahasan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah oleh Tim Penyusun RKPD Tahun 2021
• Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia pada hari Senin -- Selasa  tanggal 2-3 Desember 2019 bertempat di Hotel Le Meridien Jakarta menyelenggarakan Desiminasi Sistem Perencanaan , Penganggaran, Pemantauan, Evaluasi dan Analisis Kemiskinan Terpadu (SEPAKAT) v.3.0. Acara dibuka oleh Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Bappenas, Maliki, ST, MSIE,Phd. Hadir dalam desiminasi perwakilan 87 kabupaten/kota se Indonesia.

Perrurunan kenriskinan lutbnesia sutbh nrencapai satu digit di angka 9,47o/o &n mampu mengeluarkan 0,85 jura penduduk miskin pada 2019. Namun, percepaBn penurunan kemiskinan nrembutuhkan strategi yang lepat untuk nrencapai angka 6.5-7.oVo pada akhir periode RP,MN 2O2O - ZOZ4. Sebagai hngkah inovatif untuk percepatan penurunan kemiskinan, Eappenas tebh mengenrbangkan SEPAKA'I'&ngan dukungan DF'A]'- KOMPAK dan Bank Dunia. SEPAKAT hadir unnrk memperkuat kapasitrs Pcnrerintah Daerah dahm menyusun kebijakan perencanaan dan penganggaran yang pro-poor secara ccpat dan tepat. Sudah lebih dari 130 d:erah menggunakan SEPAKAT drn beberapa diantaranya memanfaatkan SEP KAT untuk rbkunren perencanaan daerah. Pada tahun ini, SEPAKAT kembali hadir dengan menu-menu terbarunya untuk pemanfaatan pemerintah pusat/daerah dahm percepahn penurunan kemiskinan

Kegiatan ini bertujuan untuk: 1. Memberikan informasi kepada pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota terkait manfaat inovasi berbasis teknologi yang memudahkan pemerintah daerah dalam pemanfaatan data untuk penyusunan analisis, perencanaan, dan penganggaran untuk program daerah terkait penanggulangan kemiskinan; 2. Memberikan pcningkatan kapasitas aparatur pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam perencanaan dan penganggaran yang pro-pooa 3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi aparatur pemerintah lrrovinsi dan kabupaten/kota untuk penggunaan aplikasi SEPAKAT dalam perencanaan dan penganggaran yang pro-poor

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah;
a. Peningkatan pemahaman aparatur pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota terhadap inovasi bcrbasis teknologi terkait pemanfaatan data untuk program pcrlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
b. Peningkatkan kapasitas aparatur pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam perencanaan dan penganggaran yang tlerpihak   pada orang miskin;
c. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi aparatur pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pemanfaatan aptikasi SEPAKA'| untuk nrendukung perencanaan dan penganggararr yang berpihak pada orang nriskin;
d. Rencana keria tindak lanjut yang bcrasal dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang al<an mcnyebarluaskan pemanfaatan aplikasi SEPAKAT

SEPAKAT merupakan hasil pengembangan dari dua alat analisa/system yaitu P3BM (Perencanaan, Penganggaran dan Pemantauan Pro- Miskin) dan SIMPADU (Sistem Informasi Terpadu). SEPAKAT juga telah terintegrasi dengan SNAPA (Sub National Proverty Assesment), sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Bank Dunia dengan memanfaatkan data makro dan mikro yang berasal dari BPS, Kemensos, dan Pemerintah Daerah. Dengan integrasi ketiga system tersebut, pengembangan SEPAKAT didukung oleh Pemerintah Australia melalui program bilateral KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan ) dan Bank Dunia..

Aplikasi SEPAKAT masih menggunakan data BDT 2015 yang telah dilakukan verifikasi dan validasinya setiap tahun dua kali dan dalam waktu ekat akan diintegrasikan dengan Pusdatin Kementerian Sosuial terkait dengan data BDT melalui SIG-NG sehingga data selalu update terbaru.
 

---