Bappeda Selenggarakan Rapat Koordinasi Penyusunan RKPD 2021

Berita Terkait

• RAPAT KOORDINASI PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH DI PROVINSI JAWA TENGAH0
• Bappeda Purworejo Mengikuti Pelatihan Simda SAKIP Tahap II0
• Rapat Penjelasan Penyusunan KAK Rencana Kerja Perangkat Daerah0
• Bappeda Selenggarakan Desk Evaluasi Capaian Renja Perangkat Daerah di Mangrove Demang Gedi0
• Cermati hasil desk capaian renja Perangkat Daerah, Bappeda selenggarakan rakor0
• Sambut Peraturan Baru, Bappeda Lakukan Pendalaman0
• FGD Desk Evaluasi Pelaksanaan SPM Tahun 20190
• Pelatihan Penyusunan RPJMD Teknokratik dan RKPD 20210
• Studi Referensi RPJMD ke Bappeda Kabupaten Sidoarjo 0
• Rapat Koordinasi Satu Data Indonesia di Provinsi Jawa Tengah0

Berita Populer

• SURPRISE
• Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
• SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
• Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
• Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
• Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
• Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo
• LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
• Pembahasan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah oleh Tim Penyusun RKPD Tahun 2021
• Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024

Keterangan Gambar : Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan RKPD 2021

Pada hari Rabu, 08 Januari 2020, Bappeda Kabupaten Purworejo menyelenggarakan rapat koordinasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 yang bertempat di Aula Bappeda Kabupaten Purworejo. Rapat koordinasi ini dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo, Drs. Said Romadhon serta dihadiri oleh Kepala Bappeda Kabupaten Purworejo, Kepala BPPKAD Kabupaten Purworejo, Inspektur Kabupaten Purworejo, dan seluruh anggota tim penyusun RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2021. 

Rapat koordinasi ini membahas penyusunan RKPD Kabupaten Purworejo yang diawali dengan pemaparan target dan realisasi sasaran makro Kabupaten Purworejo yang meliputi pertumbuhan ekonomi, pembangunan manusia, penanggulangan kemiskinan, dan penurunan tingkat pengangguran. Capaian sasaran makro ini menjadi salah satu poin penting sebagai dasar penyusunan rencana untuk pembangunan Kabupaten Purworejo pada tahun selanjutnya. Selain capaian sasaran makro, rapat koordinasi ini juga menyepakati timeline tahapan perencanaan pembangunan tahun 2021 yang terdiri dari tahap Pra Musrenbang yang sudah dimulai sejak awal Januari 2020, tahap pelaksanaan Musrenbang, dan diakhiri dengan tahap Pasca Musrenbang yang di dalamnya mencakup penetapan RKPD 2021 selambat-lambatnya pada minggu keempat Bulan Mei 2020. 

Perencanaan pembangunan di daerah sebaiknya juga memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan provinsi supaya terbentuk sinergi antar dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Sejalan dengan hal ini, Kabupaten Purworejo memiliki 9 program prioritas daerah yaitu: akses pendidikan untuk semua; desentralisasi pelayanan kesehatan; infrastruktur koneksivitas wilayah; penguatan perekonomian daerah; peningkatan kualitas lingkungan hidup; peningkatan kemandirian desa; pengurangan kemiskinan dan pengangguran; tata kelola pemerintahan dan kebencanaan; serta penguatan inovasi daerah. Berdasarkan program prioritas daerah dan sinergitas dengan program nasional, tema RKPD Kabupaten Purworejo tahun 2021 adalah "Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Menunjang Pertumbuhan Ekonomi dan Budaya dalam rangka Mewujudkan Purworejo yang Sejahtera."

Langkah awal dari penyusunan RKPD 2021 adalah dengan memetakan kebutuhan anggaran kegiatan dari seluruh Perangkat Daerah dan Kecamatan untuk selanjutnya dapat dipilah dan diefisienkan agar dapat fokus kepada program dan kegiatan yang mendukung program prioritas nasional maupun program prioritas kabupaten. Selain memperhatikan mandatory spending, salah satu filter yang dapat digunakan dalam menyaring usulan kegiatan ini adalah dengan penyertaan KAK atau logical framework untuk setiap kegiatan sehingga dapat diketahui tujuan pelaksanaan kegiatan tersebut beserta outcome dan output kegiatan. Dengan demikian, kerangka kerja suatu kegiatan dapat diketahui secara nyata dan mendetail untuk memudahkan dalam pemetaan kegiatan-kegiatan yang sejalan dengan prioritas pembangunan daerah dan nasional sehingga efisiensi kinerja pembangunan daerah dapat terwujud. ~drf

---