▴HAKORDIA 2025▴ - Konsultasi Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional (IKN) ke Lemhanas RI
- Orientasi Penyusunan RKPD dan Renja PD tahun 2027
- Verifikasi Data Indeks Ketahanan Nasional
- Bappenas Gelar Diskusi Pemutakhiran Data Koperasi dan UMKM di Kabupaten Purworejo
- FGD II penyusunan kajian akademik tentang Mengembangkan Potensi dan Investasi di Daerah dalam rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan
- Inovasi Perangkat Daerah Kian Berkualitas, IID Kabupaten Purworejo Terus Meningkat
- Bapperida Kabupaten Purworejo menghadiri undangan High Level Meeting Kesiapan Pemerintah dalam menghadapi Hari Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026.
- Bapperida Purworejo Mengikuti Rapat Koordinasi Penyelarasan Peta Rencana SPBE
- Bapperida Purworejo Mengikuti Pembahasan Raperda Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi
- Pembahasan RKP 2026 DBHCHT dengan Kementerian
Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Purworejo: Sangat Dibutuhkan Masyarakat, Pemda Harus Support!
Berita Terkait
- Meskipun Terdampak Bendungan Bener, Masyarakat Desa Guntur Tetap Tertarik Berternak Kambing0
- Banyak Pemuda Milenial Desa Kaligono Tertarik Berternak Kambing Kaligesing0
- Desa Jati, Kecamatan Bener: Dulu Kekeringan, Sekarang Air Tercukupi berkat Pamsimas0
- Pembahasan Rancangan Perbup Satu Data Kabupaten Purworejo (lanjutan)0
- Pembahasan Rancangan Perbup Satu Data Kabupaten Purworejo0
- Rapat Koordinasi Bappeda Seluruh Indonesia Tahun 2021 0
- Penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Penelitian0
- Dinas Kesehatan Mulai Implementasikan Aplikasi SIPD E-BLUD0
- Kepala Bappeda Paparkan Usulan DAK 2022 Pada Rakor DAK Tahun 20210
- Pejabat Perencana Bappeda Ikuti Diklat Fungsional Ahli Pertama0
Berita Populer
- SURPRISE
- Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
- Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
- Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
- Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
- KOORDINASI PEMANFAATAN TANAH GG
- LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
- Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024
- Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo

PURWOREJO - Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Purworejo telah memiliki website maupun media sosial (telegram, instagram, facebook, twitter, dan youtube) yang terkelola dengan baik. BLK Kabupaten Purworejo sebagaian besar pengelolaannya didanai APBN, dengan 22 jenis pelatihan: bangunan, bisnis dan manajemen, garment apparel, processing, listrik, teknik elektronika, teknik las, teknik manufaktur, teknik otomotif, dan TIK. Peserta yang mendapat pelatihan di BLK akan mendapat fasilitas: modul pelatihan, seragam & kaos, sertifikat pelatihan, sertifikat kompetensi (BNSP), dan akses internet
Porsi APBD di BLK Kab. Purworejo cukup minim sehingga terdapat keterbatasan peserta yang dapat mengikuti pelatihan. Apabila dibandingkan dengan Kabupaten Kebumen yang telah menjalin kerjasama dengan Korea, BLK di Kabupaten Purworejo sangat jauh dari persaingan. BLK Kabupaten Kebumen sendiri akan memiliki fasilitasi standar internasional yang dapat melatih hingga 3.000 calon tenaga kerja. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau juga menjadi kendala di BLK Kabupaten Purworejo. Pada awalnya, dana DBHCHT dapat digunakan untuk pelatihan bagi masyarakat umum, namun mulai tahun 2021, dana ini harus digunakan dengan sasaran petani tembakau dan buruh rokok saja.
BLK Kab. Purworejo merupakan salah satu lembaga yang sangat diharapkan masyarakat pencari kerja untuk mendapatkan pelatihan dan kesempatan/ akses ke pekerjaan. Untuk itu, direkomendasikan kepada Pemda untuk berfokus pada penyediaan infrastruktur sesuai standar serta pengelolaan yang cukup supaya dapat bersaing dengan BLK di daerah lain. ~fid









