- Pengajuan Harmonisasi Raperbup RKPD 2026 dan Perubahan RKPD 2025
- Konsultasi Rancangan Awal RPJMD 2025-2029 di Provinsi Jawa Tengah
- Rapat Persiapan Musrenbang RPJMD
- Rapat Verifikasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD
- Rapat Koordinasi Tim Penjamin Mutu RUD 2025 Bahas Seleksi Tahap Lanjutan
- Forum Perangkat Daerah BRIDA Propinsi Jawa Tengah dalam Rangka Penyusunan Renja 2026 dan Renstra 2025-2029
- Rapat Persiapan Musrenbang RPJMD
- Rakor dan CB Keris Jateng
- Asistensi Daring Indikasi Geografis Garam Jetis Purworejo Digelar, Fokus pada Identitas Produk dan Penguatan Komunitas
- Bapperida Matangkan Penilaian Kinerja Perangkat Daerah Lewat Zoom Meeting
Video Conference Rapat Koordinasi IPDMIP Tahun 2020
Berita Terkait
- Lokakarya Rencana Aksi dan Kolaborasi Penanganan Kumuh Kabupaten Purworejo 0
- Vidcon Sosialisasi PP Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas0
- Vidcon Kolaborasi Pembangunan Perumahan dan Perkotaan di Indonesia oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah0
- Rapat Pembahasan fasilitasai naskah perjanjian Kerjasama antara Pemkab Purworejo dengan PT PLN Distribusi Jawa Tengah dan DIY area Magelang tentang Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan ser0
- Penyerahan Bantuan Sosial Jaring Pengaman Ekonomi oleh Wakil Bupati untuk Wilayah Eks Kawedanan Purwodadi0
- Purworejo akan Membentuk SK Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman 0
- Rakor dalam Kegiatan Pemanfaatan Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM) Dalam Rangka Monitoring dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS)/Anak Beresiko Putus Sekolah (ABPS) sebagai Dam0
- KOORDINASI PEMANFAATAN TANAH GG 0
- RAPAT KOORDINASI KESEPAKATAN GARIS BATAS WILAYAH ANTARA KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH DENGAN KABUPATEN KULON PROGO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DI DESA DURENSARI KECAMATAN BAGELEN0
- RAPAT KOORDINASI KESEPAKATAN GARIS BATAS WILAYAH ANTARA KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH DENGAN KABUPATEN KULON PROGO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DI DESA BENOWO KECAMATAN BENER0
Berita Populer
- SURPRISE
- Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
- Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
- Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
- Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
- Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo
- LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
- Pembahasan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah oleh Tim Penyusun RKPD Tahun 2021
- Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024

Dalam rangka evaluasi pelaksanaan Program IPDMIP sampai dengan Triwulan III Tahun 2020 dan persiapan pelaksanaan tahun 2021, Balai Besar Wilah Sungai Serayu Opak (BBWS SO) Yogyakarta menyelenggarakan Video Conference Rapat Koordinasi IPDMIP Tahun 2020. Rapat dibuka secara langsung oleh Kabid PJPA BBWS SO selaku Ketua PPIU IPDMIP Provinsi Jawa Tengah. Acara diikuti oleh KPIU dari Bappeda, DPUPR, DPPKP dari 4 kabupaten dampingan BBWS SO, yaitu Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Banyumas. Selain itu acara juga diikuti oleh Konsultan ISAI Regional IV Jateng dan Konsultan KP BBWS SO.
Acara diawali dengan paparan progres pelaksanaan Program IPDMIP dari masing-masing kabupaten, kendala dan permasalahan yang terjadi serta solusi-solusi apa yang sudah dilaksanakan. Dari paparan 4 kabupaten, rata-rata Program pelaksanaan IPDMIP Tahun 2020, terkendala karena pandemi covid-19. Di 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Banjarnegara, pelaksanaan kegiatan fisik tidak jadi dilaksanakan, sehingga progres kegiatan masih rendah. Selain itu refocusing dana IPDMIP untuk penanganan pandemi Covid-19, secara tidak langsung berpengaruh terhadap output kegiatan. Di KPIU Bappeda, rata-rata permasalahan yang ada yaitu dokumen Profil Sosial Ekonomi dan Kelembagaan (PSETK) yang belum selesai. Hal ini tentu berimplikasi terhadap penyusunan dokumen RP2I yang dimungkinkan mundur. Pada akhir sesi dilaksanakan desk pra-AWP. KPIU masing-masing kabupaten diminta mengisi form yang sudah ada. (/fse)